ssstt… di sini ada korupsi…

Korupsi adalah suatu tindak kriminal yang tidak kita sadari keberadaannya tapi ia ada di sekeliling kita. Korupsi sama bahayanya dengan racun arsenik yang konon tidak berbau dan tidak berasa. Seperti itulah kira-kira sifat laten dari korupsi.

Pelaku korupsi kebanyakan para pembesar atau pejabat negeri. Mulai dari pejabat RT, RW, lurah, camat, hingga pejabat negara tingkat atas seperti bupati, gubernur, menteri, dan sebagainya. Virus korupsi juga sudah merambah hingga institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Singkatnya, korupsi telah merambah hampir semua aspek di negara ini. Tak ada lagi lembaga negara yang bersih dari korupsi.

Tak ada lagi lembaga yang bebas korupsi mungkin benar adanya. Institusi-institusi yang seharusnya bebas dari korupsi sekarang malah tertular korupsi. Bahkan korupsi terjadi juga di “pabrik” pencetak insan-insan muda penegak hukum antikorupsi.

Fakultas Hukum UGM sebagai suatu lembaga pendidikan seharusnya bersih dari korupsi. Apalagi dengan fungsi utama FH UGM sebagai pencetak generasi muda antikorupsi dan mafia peradilan sehingga ke depannya melahirkan penegak hukum yang bersih dari korupsi. Tapi apa lacur? Dalam institusi sesuci FH UGM terjadi sebuah kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum pegawainya sendiri. Pelaku yang melakukan tindakan laknat itu adalah seorang pegawai berinisial BS.

Oknum pegawai ini melakukan tindak pidana korupsi dengan menyelewengkan uang fakultas dan membuat LPJ palsu tentang kegiatan yang fiktif pula. Kasus ini pun terkuak setelah pihak universitas melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terkait kasus tersebut. Pihak universitas pun telah menyatakan bahwa BS telah melakukan pelanggaran disiplin PNS dan penyelidikan oleh pihak fakultas dianggap selesai dengan turunnya surat dari Wakil Rektor Senior bidang administrasi, keuangan dan sumber daya manusia nomor 053/PII/Dit. SDM/2008 tertanggal 24 November 2008. Dalam surat itu disebutkan pula bahwa penanganan kasus tersebut akan diproses ke Depdiknas untuk dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. Soal aspek pidana, diserahkan kepada fakultas untuk menindaklanjutinya. Namun, setelah sekian lama pihak fakultas tak juga melaporkan kasus ini ke pihak yang berwajib. Padahal kasus ini tak cukup hanya diselesaikan di tataran administrasi saja tapi juga harus ke tataran hukum. Biar bagaimana pun hukum harus ditegakkan tanpa terkecuali.

Mahasiswa yang mengetahui kasus ini akhirnya melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dengan harapan kasus ini dapat diselesaikan melalui jalur hukum dan dapat menimbulkan efek jera agar kasus seperti ini tidak terulang lagi. Ternyata kemudian perjalanan pengungkapan kasus ini menemui jalan terjal. Jaksa yang menangani kasus tersebut mendadak dipindahtugaskan ke luar Jawa padahal berkas-berkas kasus itu telah siap diajukan ke pengadilan. Sementara itu jaksa penggantinya pun mengaku harus memulai penyelidikan dari awal karena dia tidak mengikuti perkembangan tersebut. Keadaan ini makin parah melihat BS masih berkeliaran di kampus bahkan menjadi pengawas ujian. Masih berkeliarannya BS di kampus tentunya mengundang kekhawatiran bahwa ia akan menghilangkan barang bukti.

Berlarut-larutnya pengungkapan kasus ini membuat mahasiswa gerah. Beberapa perwakilan mahasiswa kemudian mengirim surat kepada Ombudsman meminta komisi tersebut untuk mengawasi kinerja kejaksaan yang menangani kasus tersebut. Hal ini makin menguatkan anggapan bahwa aparat penegak hukum tidak serius menangani kasus itu. Setidaknya lamanya pengungkapan kasus itu menjadi bukti ketidakseriusan itu. Bahkan kini beredar kabar bahwa fakultas berencana untuk menutup kasus tersebut. Hal ini karena kasus ini juga (kabarnya) menyeret sejumlah dosen. Benar tidaknya kabar tersebut perlu dibuktikan dan kasus ini akan terus dipantau oleh mahasiswa, Komisi Ombudsman dan dibantu oleh sejumlah LSM seperti Pukat Korupsi UGM dan juga Indonesia Court Monitoring. Yang jelas dari kasus ini tergambar bahwa tidak ada tempat yang “suci” dari korupsi. Pemberantasan korupsi hingga ke akarnya adalah tugas kita bersama demi Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. SALAM ANTI KORUPSI..!

tak ada lagi kampus kerakyatan : konflik kampus parkiran bernama UGM

Surat Edaran nomor 5890/PII/Dir. PPA/2009 yang dikeluarkan oleh wakil rektor senior bidang administrasi, keuangan, dan SDM menjadi “dasar hukum” pemberlakuan satu pintu masuk bagi Universitas Gadjah Mada. Pintu masuk yang tadinya tersebar di berbagai sudut dari Sagan hingga ke perempatan MM UGM Jalan Kaliurang kini pintu-pintu tersebut ditutup dan dialihkan ke pintu masuk utama Boulevard UGM. “Kebijakan” itu masih ditambah dengan embel-embel menerapkan portal parkir berbayar. Nantinya masyarakat atau civitas akademika yang masuk ke UGM akan dikenakan tarif parkir seperti di mal-mal. Itu artinya secara tidak langsung UGM menutup rapat-rapat akses masyarakat yang akan masuk dan melintas di jalan-jalan kompleks kampus UGM. Surat edaran itu masih ditambah sederet kalimat lain diantaranya adalah menyiapkan kantong-kantong parkir di sisi timur fakultas filsafat dan di sisi timur fakultas hukum. Ada apa ini?

Sungguh keterlaluan dagelan rektorat UGM ini. Bagaimana tidak? UGM sejak berdirinya merupakan kampus kerakyatan. Kampus milik rakyat yang bebas dimasuki dan dilintasi oleh masyarakat dari golongan manapun. Bahkan siswa SMP pun boleh ikut kuliah sebagai mahasiswa tamu. Bisa dibilang UGM adalah ikon kerakyatan yang sesungguhnya tidak seperti para capres di pemilu kemarin yang ramai berkoar-koar bahwa dirinya pro rakyat dan akan menggerakkan ekonomi kerakyatan yang nyatanya hanya isapan jempol belaka. Tapi beda dengan UGM. Ketika paham kerakyatan baru dicetuskan oleh para founding fathers kita, UGM sudah mulai jauh sebelum mereka mencetuskan paham itu. UGM bergerak dan tumbuh bersama rakyat, berjuang bersama rakyat mengusir penjajah dan bahkan ikut bahu membahu meningkatkan taraf hidup rakyat yang ketika itu menderita seusai penjajah hengkang dari Bumi Pertiwi. Tapi apa lacur? SE itu telah membuyarkan nama besar UGM sebagai kampus kerakyatan. Kampusnya rakyat. SE itu pula yang menenggelamkan nama UGM dalam tumpukan materi dengan dalih demi kenyamanan dan keamanan kampus. Sebagai mahasiswa UGM saya malu.

Saya tak habis pikir apa yang ada di kepala orang-orang rektorat ketika mengeluarkan kebijakan itu? Saya yakin tak lain dan tak bukan adalah soal fulus, uang. Ya sejak UGM berganti status menjadi PT BHMN, uang menjadi dewa penyelamat UGM saat subsidi dari pemerintah untuk UGM dikurangi sedikit demi sedikit dan parahnya yang menjadi tumbal adalah mahasiswa. Mahasiswa ketika itu dicekoki berbagai biaya yang di luar akal. SPMA, SPP, BOP full variabel dan sederet biaya lain. Lucunya biaya-biaya itu ditambahi gelar “demi peningkatan mutu akademik”. Kita semua tentu mafhum bahwa peningkatan mutu akademik yang digembor-gemborkan itu tak begitu terasa efeknya.

SE itu sendiri merupakan suatu blunder yang dilakukan rektorat UGM, menurut saya. Blunder karena seharusnya sebagai pengelola kampus, sudah menjadi kewajiban bagi rektor dan jajarannya untuk menyediakan pelayanan yang prima bagi mahasiswanya termasuk menyediakan segala fasilitas secara gratis. Tapi nyatanya malah dikeluarkan SE yang menerapkan aturan parkir berbayar bagi mahasiswa. Jelas ini suatu kebijakan yang aneh karena tak sepatutnya mahasiswa membayar fasilitas di kampusnya sendiri. Blunder yang kedua adalah pengelolaan parkir ini nantinya akan diserahkan kepada swasta. Artinya dengan diserahkannya pengelolaan parkir tersebut kepada swasta akan makin menunjukkan bahwa kebijakan ini berbau bisnis yang nantinya laba dari parkiran itu sebagiannya akan masuk ke kas rektorat untuk (sekali lagi) meningkatkan mutu akademik.

Eko Prasetyo, seorang peneliti dari PUSHAM UII mengatakan bahwa UGM adalah kampus paling narsis di dunia. Di tiap sudut jalan masuk ke UGM terpampang papan logam bertuliskan “ANDA MEMASUKI WILAYAH KAMPUS UGM”. UGM kini telah berganti nama dari Universitas Gadjah Mada menjadi Universitas Gedhe Mbayare. Ini karena banyaknya biaya tak rasional yang mesti ditanggung mahasiswa akibat kebijakan rektorat. Slogan “kampus kerakyatan” yang dimiliki UGM pun musnah sudah.

Kini kita tak usah lagi berharap UGM yang sekarang sama dengan UGM yang dulu. UGM sekarang sudah jauh melenceng dari cita-cita pendiriannya. Dulu UGM didirikan dengan cita-cita sebagai kampus milik rakyat, wadah rakyat menuntut ilmu secara bebas, kampus yang mengajarkan budi pekerti yang mulia, kampus yang memuat nilai-nilai luhur Mahapatih Gadjah Mada sebagai abdi masyarakat yang senantiasa tumbuh, bergerak dan berpihak pada rakyat. Tapi kini UGM tak lebih dari sebuah kampus kapitalis, kampus materialis yang hanya mementingkan tumpukan uang, seperti vampir yang menghisap darah mahasiswanya. Dan cita-cita serta nilai luhur UGM sebagaimana dicetuskan oleh para pendirinya hanya menjadi sebuah materi yang diajarkan di kelas-kelas…

hati-hati kalo bicara: sebuah renungan tentang kebebasan berpendapat

Beberapa bulan ini kita dikejutkan dengan kasus-kasus yang aneh. Aneh karena kasus-kasus itu seakan-akan mengingatkan kita akan kehidupan di zaman orde baru dimana saat itu kebebasan berpendapat sangat dibatasi bahkan cenderung dilarang. Di zaman orde baru dulu tidak ada orang yang berani mengkritik pemerintah bahkan mengkritik orang lain yang nyata-nyata alpa pun tidak berani. Ancaman mendekam di penjara pun menjadi senjata ampuh pemerintah saat itu untuk membungkam opini dan kritikan publik. Dan kini, di era reformasi kasus-kasus seperti itu seperti terlahir kembali. Tersebutlah kasus Prita Mulyasari (semoga saya tidak salah tulis nama, mohon maaf bila ada kesalahan penulisan nama) yang didakwa melakukan pencemaran nama baik pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dakwaan itu masih ditambah dengan pasal 27 ayat (3) Undang-undang nomor 11 tahun 2008. Satu kasus lagi yang berhubungan dengan kebebasan berpendapat datang dari Bogor, Jawa Barat. Kini kasus itu menimpa Ujang Romansyah yang disangka melakukan pencemaran nama baik lewat situs jejaring sosial ternama Facebook. Namun, Polresta Bogor yang menangani kasus itu menerapkan kehati-hatian dan ketelitian bahkan hingga meminta bantuan dari ahli IT dan ahli lain untuk ikut mengusut kasus tersebut. Hal ini dilakukan karena kasus ini dapat menimbulkan gejolak sosial yang luas seperti kasus Prita Mulyasari. Demikian kabar yang dilansir TVONE pada tanggal 30 Juni 2009 lalu.

“Penghinaan (belediging dalam bahasa Belanda) di Indonesia masih tetap dipertahankan. Wujud belediging sendiri ada beberapa macam yaitu menista (termasuk menista dengan tulisan), memfitnah, melapor secara memfitnah dan menuduh secara memfitnah. Di seluruh dunia pasal-pasal tentang penghinaan masih tetap dipertahankan. Alasannya hasil dari penghinaan berwujud pencemaran nama baik adalah character assassination dan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Di Indonesia sendiri pasal-pasal penghinaan seperti tersebut dalam pasal 310-321 KUHP masih tetap dipertahankan. Alasannya selain menghasilkan character assassination juga dianggap tidak sesuai dengan adat timur yang dianut Indonesia”. Demikian pendapat dari Dr. Eddy OS Hiariej, S.H.,M.Hum; dosen hukum pidana pada Fakultas Hukum UGM. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa pencemaran nama baik sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam undang-undang karena telah melanggar kaidah sopan santun bahkan pencemaran nama baik dapat dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran itu terdapat fitnah.

Dari uraian Dr. Eddy OS Hiariej, S.H., M. Hum di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pencemaran nama baik adalah suatu hal yang sangat subyektif. Penilaian terhadap pencemaran nama baik amat bergantung pada orang yang diserang nama baiknya. Bila orang tersebut menganggap tindakan orang lain itu biasa saja maka tidak terjadi tindak pidana pencemaran nama baik.  

Negara kita adalah negara demokrasi yang menjamin kebebasan warga negaranya untuk menyatakan pendapat. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 28E ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kini timbul pertanyaan kebebasan seperti apa yang diamatkan konstitusi dan Pancasila? Kebebasan yang diamanatkan oleh konstitusi adalah kebebasan yang bertanggungjawab, kebebasan yang menghargai hak-hak dan kehormatan orang lain. Kasus Prita Mulyasari sedikit banyak menyadarkan kita agar kita lebih berhati-hati lagi dalam mengeluarkan pendapat. Walaupun Prita telah diputus bebas karena dakwaan jaksa penuntut umum kabur dan tidak cermat serta keliru dalam penerapan hukumnya, namun sebagai insan yang beragama dan menjunjung tinggi adat istiadat timur dan menjunjung tinggi persaudaraan dan kekeluargaan maka hendaknya kita berjati-hati dalam mengeluarkan pendapat. Jangan sampai apa yang kita ungkapkan menyakiti hati dan perasaan saudara kita sebangsa dan setanah air. Ibarat kata lidah tak bertulang dan kata-kata lebih tajam daripada pisau. Guru mengaji saya pernah mengatakan kalau bertutur kata hendaknya pahit madu. Madu yang manis saja masih terasa pahit. Maksudnya ketika kita bertutur kata hendaknya kata-kata yang kita ucapkan lebih manis dari madu. Kata-kata yang kita ucapkan sebisa mungkin menyenangkan hati lawan bicara kita dan tidak menyinggung perasaannya. Dalam sebuah hadist Rasulullah SAW bersabda yang intinya menyuruh kita untuk berbicara yang baik atau diam bila kita tidak mampu berbicara yang baik. Pepatah lain mengatakan diam itu emas. Intinya, kita boleh mengutarakan pendapat, kita boleh mengungkapkan kritikan, asal diutarakan dengan tutur kata yang lembut dan tidak menyinggung perasaan orang lain.

Sumber : -tvone.co.id tanggal 30 juni 2009 dan artikel berjudul “Memahami Pencemaran Nama Baik” oleh Dr Eddy OS Hiariej, S.H, M.Hum dimuat di Harian Kompas tanggal 5 Juni 2009

Menyoal Legitimasi Pemilu 2009

Pemilu legislatif 2009 telah usai dengan meninggalkan “noda” yang membandel. Boleh jadi inilah pemilu yang paling ruwet sejak pemilu pertama kali tahun 1955. Ruwet karena pemilu kali ini menggunakan sistem dan konsep yang sangat berbeda jauh dari pemilu sebelumnya. Pemilu kali ini mulai meninggalkan paku sebagai kawan para pemilih di bilik suara dan diganti dengan pulpen merah. Suatu perubahan kecil namun berpengaruh besar dalam pemilu kali ini. Perubahan yang lain adalah dibatalkannya aturan mengenai penentuan wakil rakyat berdasarkan nomor urut oleh MK dan diganti dengan sistem suara terbanyak. Pembatalan aturan tersebut oleh MK sangat berpengaruh terhadap jalannya pemilu kali ini. Dengan sistem suara terbanyak maka sistem kedaulatan rakyat yang dianut di Indonesia makin ditegakkan dan hal ini juga sekaligus membuktikan peran MK sebagai pengawal konstitusi.  

Satu hal yang patut dicermati dan juga sebagai titik lemah sekaligus juga sebagai borok pemilu kali ini adalah soal DPT. Salah satu syarat yang mesti dipenuhi oleh masyarakat untuk dapat menggunakan hak pilih selain sudah cukup umur juga tercantum namanya dalam Daftar Pemilih Tetap atau DPT. Bila seseorang namanya tidak tercantum di DPT maka walaupun ia sudah cukup umur untuk memilih, ia tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Inilah yang menjadi titik lemah pemilu kali ini. Hal ini pula yang menyebabkan meledaknya jumlah golput. DPT yang carut marut membuat masyarakat kehilangan hak pilihnya. Mahasiswa yang tinggal di luar kota pun kesulitan dengan sistem ini sehingga banyak dari mereka menjadi golput administrasi. Formulir A5 yang dijadikan syarat untuk mutasi tempat pemilihan dari daerah asal pun tak bisa dijadikan jaminan untuk dapat menggunakan hak pilih karena KPU menetapkan bahwa orang-orang yang memegang formulir A5 akan dilayani bila ada sisa surat suara di TPS. Maka jangan heran bila angka golput ”meledak” hingga 40%. 

Kemudian timbul pertanyaan: apakah pemilu kali ini dapat dikatakan legitimate dengan persentase pemilih hanya 60%? Hal ini pula yang masih menjadi perdebatan di semua kalangan yang peduli dengan nasib bangsa. Dengan hanya 60% rakyat yang menggunakan hak pilih, para wakil rakyat yang terpilih saat ini merupakan wakil rakyat yang “lemah” karena hanya didukung oleh sedikit rakyat. Hal ini menimbulkan resiko dalam menjalankan tugas mereka kelak. 

Diragukannya legitimasi pemilu kali ini tak lepas dari kesalahan KPU sendiri yang menerapkan konsep yang salah sehingga golput kali ini meledak hingga 40%. Fatwa haram golput dari MUI pun tak banyak menolong pemilu kali ini. Alih-alih membantu pemerintah menurunkan angka golput, fatwa itu malah dikritisi banyak kalangan karena golput adalah hak konstitusi warga negara dan ini juga bukan ranah kerja MUI. Pihak lain yang patut dipersalahkan adalah parpol. Kepercayaan mayarakat terhadap parpol anjlok dan ini disebabkan oleh perilaku parpol sendiri. Janji-janji kampanye yang tidak ditepati, korupsi yang menyeret kader-kader parpol dan juga moral kader parpol sehingga menyulut skandal asusila pun menjadi faktor pemicu anjloknya kepercayaan masyarakat terhadap parpol. 

Pemilu 2009 tidak legitimate? Sulit untuk menjawab pertanyaan tersebut karena tak ada patokan yang jelas tentang legitimate atau tidaknya suatu pemilu. Kalau patokan yang digunakan adalah angka keikutsertaan pemilih dalam pemilu kali ini, jelas pemilu 2009 ini tidak legitimate. Saat ini hal itu bisa kita sisihkan dulu karena masih ada satu lagi tahapan yang menjadi pekerjaan berat kita bersama : Pilpres 2009. Adalah tugas kita untuk mengawal hajatan politik akbar Indonesia ini agar pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada pemilu legislatif tak terjadi di Pilpres 2009 dan tidak lagi dicap tidak legitimate oleh masyarakat. Harapannya, rangkaian pemilu kali ini dapat menjadi media pembelajaran politik bagi masyarakat.

ruang publik…untuk siapaaa…???

Ruang publik. Banyak dari kita yang kurang paham arti dari ruang publik. Banyak dari mereka yang mengartikan ruang publik sebagai tempat untuk bersantai ria dimana pun lokasinya. Tak sedikit dari mereka yang mengartikan ruang publik sebagai tempat berkumpulnya orang-orang dari berbagai latar belakang dan status sosial melakukan aktivitas.  Taman, mal, bahkan angkot pun dianggap sebagai ruang publik. Tapi masalahnya, ruang publik itu untuk siapa??

Sesuai namanya ruang publik diperuntukkan bagi warga masyarakat untuk bersosialisasi. Entah itu mengobrol, bermain, piknik, dan sebagainya. Tak ayal keberadaan ruang publik menjadi penting apalagi di tengah kota beton yang masyarakatnya majemuk seperti Jakarta. Ruang publik bagi kota seperti Jakarta penting mengingat warganya yang terdiri dari berbagai latar belakang sangat sulit untuk bersosialisasi dengan sesamanya. Jam kerja yang padat dan sederet kesibukan lain menjadi penghalang mereka untuk sekedar ber “say hello” dengan warga lain. Rutinitas kerja juga menjadi penyebab pentingnya ruang publik karena dengan adanya ruang publik tersebut masyarakat dapat memanfaatkanya sebagai terapi stres karena beban pekerjaan. 

Saya sedikit kaget ketika di salah satu blog disebutkan bahwa emperan Plaza Indonesia yang biasa digunakan oleh pemilik blog tersebut dan rekan-rekannya berkumpul di malam hari kini dilarang digunakan oleh pihak mal tersebut tanpa alasan yang jelas. Menurut saya, pihak mal tersebut tidak berhak melarang warga masyarakat untuk menggunakan ruang publik (dalam hal ini emperan depan mal tersebut) karena wilayah itu tidak termasuk dalam bagian mal tersebut sehingga bebas digunakan oleh publik. Lagipula dalam kasus ini tidak ada bukti yang shahih yang tak terbantahkan yang menerangkan bahwa emperan itu adalah termasuk dalam wilayah mal tersebut. Bila bukti itu ada, mal itu berhak untuk melarang publik memanfaatkan emperan itu. Ada tidaknya bukti itu tidak diketahui secara pasti. Pasalnya pihak mal tersebut enggan untuk memberi keterangan bahkan terkesan tertutup, menurut blog tersebut.

Penggunaan ruang publik oleh masyarakat merupakan hak mereka. Selama mereka tidak memanfaatkan ruang itu sebagai tempat maksiat dan kegiatan negatif, mereka sah-sah saja menggunakanya. Saya jadi ingat kuliah pengantar ilmu hukum pada semester 1 yang lalu. Di sana dikatakan bahwa pada dasarnya setiap orang berhak untuk melakukan kegiatan apapun selama tidak melanggar norma kesusilaan, norma hukum, dan peraturan perundang-undangan.

Saya jadi menyesalkan sikap dari mal di atas yang mengusir publik dari emperan mereka yang notabene merupakan ruang publik tanpa alasan yang jelas bahkan bertindak berlebihan dengan memerintahkan petugas keamanan untuk mengusir warga yang “nongkrong” di situ. Sungguh ironis… Ruang publik yang mestinya untuk publik, dicaplok begitu saja oleh orang yang “sok kuasa” memiliki ruang itu…..

• gambar diambil dari berbagai sumber (termasuk juga koleksi pribadi)
• sumber :http://gandung.info

ketika usia menjadi masalah….

Seringkali kita kaget dan kadang malah marah bila ditanya tentang satu hal yaitu usia. Usia dianggap sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Orang menganggap segala hal yang berkaitan dengan usia tak perlu dibicarakan walaupun ada yang cuek dengan usia. Para artis yang wajahnya sering muncul di tv pasti mengelak dan berusaha mati-matian menjaga agar usianya tidak diketahui orang lain. Privasi katanya. Tapi akhir-akhir ini hal-hal seputar usia ramai dibicarakan khususnya oleh mereka yang berkutat di bidang hukum. Ada apa dengan usia?

Masih ingat dengan UU Mahkamah Agung yang beberapa waktu lalu disahkan DPR dalam sidang yang “cacat” karena tidak memenuhi kuorum? Masih ingat dengan bahasan tentang usia pensiun hakim agung yang saat itu menjadi kontroversi? Ya masih seputar itu hanya saja isu itu kini sedang hangat dibicarakan kembali.

Kemarin, tanggal 16 Februari 2009, Fakultas Hukum UGM merayakan Dies Natalis-nya yang ke 63. Suatu usia yang tua menurut saya tapi terbukti masih dapat memberikan sumbangan yang besar bagi dunia hukum di tanah air kita tercinta ini. Dalam rangka Dies Natalis itu digelar seminar tentang perkembangan dunia hukum Indonesia dengan pembicara salah satunya adalah Harifin A. Tumpa, Ketua MA saat ini. Bisa dibilang saat acara itu berlangsung, beliau menjadi bulan-bulanan kritikan dari para mahasiswa dan peserta seminar. Kritikan yang diterimanya masih juga berkutat soal usia. Bahkan para mahasiswa menghadiahi_Harifin buket bunga dan cermin sebagai sindiran agar MA mengadakan reformasi secara total.

Saya sempat membaca sebuah berita di sebuah koran nasional ketika UU MA disahkan DPR. Berita itu memuat curahan hati seorang hakim senior di sebuah Pengadilan Negeri di Jawa Timur. Ia mengatakan kalau usia pensiun hakim menjadi 70 tahun maka akan ada kesulitan dalam diri hakim sendiri. Ia berkata,”sekarang saja dengan umur saya yang sudah 60 tahun kasus yang bisa saya tangani cuma sekian, gimana nanti kalo dibikin 70 tahun? Berdiri pun sulit.” Memang, umur 70 tahun sudah termasuk dalam usia lanjut dimana saat itu kondisi fisik seseorang sudah jauh menurun begitu juga dengan kemampuan otak dalam menganalisis dan berpikir. Hal inilah yang menjadi masalah: bisakah hakim-hakim “tua” kita berpikir jernih di usia renta??

Saya juga sempat membaca berita lain tapi kali ini di koran yang berbeda yang memberitakan bahwa Harifin Tumpa sempat terjatuh ketika dilantik menjadi Ketua MA. Mungkinkah ini efek dari usia renta?? Bisa saja. Apalagi mengingat usia Harifin yang sudah 67 tahun, sudah pasti kondisi fisiknya sudah lemah. Kalau hakim sekaliber Harifin saja seperti itu, bagaimana dengan hakim-hakim lain yang seusia dengan Harifin? Masihkah mereka mampu untuk menyelesaikan kasus-kasus yang setiap hari bermunculan dengan hati, pikiran dan fisik yang prima? Ada pepatah mengatakan,”makin tua makin banyak santannya”. Saya jadi berpikir, apakah dengan usia renta menjadi lebih bijak dan arif dalam menyelesaikan kasus? Belum tentu. Malah mungkin yang ada akan makin menguras energi mereka yang (sebenarnya) telah terkuras habis. Ini tentu berbahaya bagi masa depan penegakan hukum di Indonesia karena dengan diperpanjangnya usia pensiun hakim menjadi 70 tahun akan memperlambat regenerasi hakim sehingga akibat yang timbul adalah muncul rasa ketidakadilan di masyarakat. Kalau sudah begini, bagaimana masa depan hukum Indonesia di tangan hakim-hakim uzur? Silakan berpikir..

pemilu dan arti lingkungan hidup…

Pemilu 2009 tinggal menghitung hari. Partai-partai politik seakan berlomba memasang senyum manis untuk menarik simpati rakyat. Janji-janji manis bak permen pun mulai disebar. Mulai janji menurunkan harga BBM, hingga janji menggratiskan biaya pendidikan yang nyatanya tak pernah terwujud hingga kini. Itulah sedikit gambaran tentang pemilu  di Indonesia yang akbar, besar, ramai, langsung, umum, bebas, rahasia dan….mahal.

Pemilu Indonesia mahal? Tampaknya tidak terlalu berlebihan. Sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa memang seperti itulah kenyataannya. Para caleg harus menyetor sekian juta bahkan sekian milyar rupiah untuk merayu pimpinan parpol agar menempatkannya di nomor urut atas yang berarti pula memperbesar kans mereka bertarung (atau bertahta?) di Senayan sana. Namun akhirnya mereka mesti merugi karena MK menyatakan sistem seperti itu bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.  Bukti lain anggaran KPU untuk menyelenggarakan pemilu kali ini sangat besar. Lebih dari 50 trilyun rupiah. Itu masih akan bertambah karena “gosipnya” KPU meminta tambahan dana sekian rupiah untuk melakukan mekanisme penunjukkan langsung perusahaan distribusi kertas dan perlengkapan pemilu lain ke daerah-daerah. Fantastis!

Namun, “mahalnya” pemilu Indonesia ternyata tidak menjamin pemilu kali ini bebas dari kekurangan. Salah satu kekurangan itu adalah soal lingkungan hidup. Ternyata pemilu Indonesia tidak ramah lingkungan. Ini terbukti dari banyaknya kertas yang dipakai, baik untuk pamflet calon maupun untuk keperluan KPU dan sebagainya. Kita memang tak bisa memungkiri kertas masih merupakan kebutuhan dasar suatu urusan. Mulai dari urusan surat menyurat hingga urusan buang hajat masih memerlukan kertas. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, kertas dibuat dari pohon-pohon di hutan. Bayangkan berapa pohon di hutan Indonesia yang ditebang untuk membuat kertas tiap tahunnya.

Kebutuhan KPU akan kertas memang luar biasa. Bayangkan dalam sehari saja KPU memerlukan berapa rim kertas untuk segala keperluannya. Bayangkan pula berapa banyak pohon di hutan Indonesia yang ditebang “hanya” untuk keperluan KPU. Hal itu masih ditambah dengan surat suara yang lagi-lagi memerlukan kertas. Tinta yang digunakan pun cenderung mengandung limbah berbahaya dalam produksinya. Parahnya lagi residu atau limbah dari pembuatan kertas dan tinta itu dibuang begitu saja ke sungai atau tempat lain tanpa mempedulikan dampaknya bagi masyarakat luas. Bisa saja masyarakat sekitar tempat limbah dibuang itu terkena penyakit berbahaya dan mematikan karena limbah.

Tingkah KPU itu juga diikuti dan dicontoh oleh para caleg yang akan bertarung dalam pemilu 2009. Para caleg yang bertarung dalam pemilu 2009 juga menggunakan kertas yang jumlahnya sangat fantastis. Mereka menggunakan kertas-kertas itu untuk berbagai hal mulai dari membuat selebaran hingga poster-poster. Semua itu mereka lakukan demi meraih simpati rakyat. Tapi parahnya demi simpati rakyat yang “tidak seberapa” itu, mereka mengorbankan lingkungan hidup. Bayangkan lagi berapa rim kertas yang diperlukan oleh seorang caleg. Itu baru satu caleg, sedangkan pemilu kali ini akan diikuti oleh ratusan caleg. Bayangkan jumlah pohon di hutan yang digunakan sebagai bahan baku kertas demi menyuplai kebutuhan para caleg itu. Parahnya lagi mereka menambah “dosa lingkungan” mereka dengan menempelkan kertas-kertas tadi di sembarang tempat sehingga menimbulkan kesan kumuh dan merusak lingkungan.

Melihat perilaku KPU dan para caleg tersebut mungkin membuat mereka mengelus dada. Bagaimana tidak? Lingkungan hidup diobrak-abrik demi sebuah pemilu yang hanya sekali dalam 5 tahun dan akan selesai dalam waktu “hanya” sebulan saja. Tidak terpikirkah oleh mereka untuk membuat pemilu kali ini lebih efisien, bersih, dan elegan? Ada solusinya hanya saja pertanyaannya sekarang maukah mereka menerapkannya? Sempat terpikir oleh saya untuk membuat sistem pemilu kita lebih canggih dengan full computerized atau serba terkomputerisasi dan online. Saya membayangkan sistem pemilu yang lebih canggih dari miliknya AS. Saya membayangkan para caleg mendaftarkan dirinya ikut serta dalam pemilu secara online seperti pendaftaran UM UGM dan para pemilih pun memberikan suara dalam TPS yang seperti ATM, cukup masukkan KTP atau kartu pemilih ke mesin dan lakukan seperti kita melakukan transaksi di ATM. Dengan begitu keadaan kertas tak lagi menjadi hal utama dan satu lagi para caleg cukup berkampanye melalui media audio video seperti yang dilakukan Ahmadinejad yang berkampanye hanya dengan DVD. Jadi dengan demikian tak lagi kita jumpai kertas-kertas pamflet yang tak berguna dan hanya mengotori lingkungan di tiap sudut kota sehingga menjadikan pemilu benar-benar bersih dalam arti lingkungan.

*gambar diambil dari berbagai sumber

kejahatan akademik, kejahatan politik atau kejahatan etika???

DPR kembali berulah. Kali ini bukan skandal seks atau korupsi yang menimpa para anggotanya. Ulahnya kali ini soal pengesahan UU Mahkamah Agung beberapa waktu lalu. Undang-undang yang ternyata secara tidak langsung mengungkap borok dan kebiasaan para wakil rakyat yang kehormatannya kini diragukan : titip absen.

Tata tertib DPR mensyaratkan bahwa sebuah rapat bila diadakan bila peserta rapat memenuhi yakni dua pertiga dari jumlah seluruh anggota DPR dan keputusan baru bisa diambil bila disetujui oleh dua pertiga anggota yang hadir. Masalahnya adalah UU MA disahkan dalam rapat paripurna yang dihadiri tak lebih dari 96 orang. Sangat jauh dari jumlah minimalnya. Namun sang ketua sidang, agung laksono yang juga ketua DPR berkeras bahwa sidang saat itu sudah kuorum dan dapat mengambil keputusan. Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Dengan demikian UU MA itu cacat dalam pengesahannya dan secara tidak langsung memunculkan dugaan bahwa anggota DPR gemar melakukan tindak kejahatan titip absen.

Saya ingat ketika awal perkuliahan mata kuliah Hukum Kenegaraan dan Perundang-undangan ( HKPU) setengah tahun lalu. Ketika itu dosen saya yang kini menjadi staf ahli presiden bidang hukum, Denny Indrayana, membuat suatu peraturan kelas dan salah satunya adalah larangan titip absen. “Titip absen adalah sebuah kejahatan akademik dan pelakunya akan diberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku”, demikian mas Denny bersabda di depan kelas dengan 40-an mahasiswa. Kemudian terbukti bahwa aturan itu cukup ampuh di kelas HKPU itu. Ruang kuliah yang terletak di gedung IV FH UGM itu nyaris terisi penuh setiap kuliah HKPU. Jarang sekali mahasiswa yang bolos ketika itu. Kalaupun ada yang izin atau sakit pasti sudah memberi tahu dosen sebelumnya dengan surat keterangan. Nah bagaimana dengan DPR?

Tak bisa dipungkiri bahwa praktik kejahatan akademik titip absen masih terjadi di ranah perkuliahan. Apalagi mata kuliah dengan peserta kuliah yang besar sehingga menyulitkan pengawasan. Parahnya lagi virus itu kini menjangkiti para wakil rakyat kita. Tapi untuk DPR mungkin namanya bukan kejahatan akademik tapi kejahatan politik atau kejahatan etika. Mana yang mau anda pilih silakan saja. Tapi saya mencium ada modus lain kejahatan seperti itu dalam pengesahan UU MA. Caranya adalah dengan menandatangani absensi yang biasanya ada di pintu masuk ruang rapat paripurna tapi yang bersangkutan tidak masuk ke dalam ruangan rapat tapi menghilang entah kemana. 

Memalukan. Beginikah citra dan borok  para wakil kita di parlemen? Tak mengherankan kalau rakyat tak percaya lagi pada mereka. Rakyat kini menganggap mereka adalah virus yang mesti dibinasakan dari muka bumi. Kembali ke soal UU MA tadi. Sudah selayaknya UU itu di cap cacat administratif karena disahkan dalam keadaan rapat paripurna yang tak sesuai tata tertib. Dan tampaknya Badan Kehormatan DPR harus bekerja keras menyelamatkan dan membenahi wajah DPR yang makin lama makin tercoreng…..

*gambar diambil dari berbagai sumber

politik dalam semangkuk bakso dan sepiring nasi goreng….

Manusia adalah zoon politicon kata seorang filsuf Yunani Kuno, Aristoteles. Kata tersebut mendefinisikan bahwa manusia adalah makhluk yang berpolitik. Ada juga yang mengartikan bahwa manusia tak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam kalimat itu tersirat satu kata yang sering kita temui di koran, majalah, internet, bahkan gedung DPR hingga istana presiden. Kata itu adalah “politik”. Satu kata yang bermakna besar dan akar dari semua konflik. Bayangkan saja orang beramai-ramai bikin partai karena kata ini, DPR adu jotos di Rapat Paripurna gara-gara berbeda pandangan soal kata ini. Politik. Suatu yang kejam tapi kita perlukan karena kita tak bisa hidup tanpa berpolitik dengan orang lain.

Dengan kemunculannya di koran dan media massa lain hingga ke DPR dan presiden, orang-orang awam mungkin bertanya-tanya : apa sieh politik itu? Hal ini wajar saja ditanyakan karena kita ingin bangsa kita adalah bangsa yang melek politik, tahu dan paham apa itu politik dan yang paling utama adalah masyarakat awam sadar dan tahu hak-hak poitiknya. Politik secara awam diartikan sebagai cara seseorang untuk mencapai dan mempertahankan tujuannya. Tujuan di sini bisa diartikan tujuan materi dan immateri. Contohnya kekuasaan atau yang sering ditemui di masyarakat adalah berpolitik untuk mempertahankan hidup dengan berjualan atau barter misalnya. Berjualan atau barter disitu sudah bisa dinilai sebagai politik yang sederhana karena ada interaksi individu disitu.

Kemarin saya membaca sebuah berita menarik di sebuah koran nasional yang cukup ternama. Di situ disebutkan bahwa Obama, presiden Amrik yang baru terpilih itu menelpon SBY ketika presiden kita yang gagah itu singgah di Seattle dalam perjalanan pulang dari Brazil. Isi pembicaraan itu cuma seputar basa-basi politik, menurut saya. Obama cuma menyampaikan penghargaan kepada Indonesia yang telah membina hubungan baik Washington-Jakarta. Obama juga menyampaikan bahwa ia rindu dengan nasi goreng, bakso, dan rambutan. SBY pun menimpali dengan mengundang Obama ke Indonesia dan menyampaikan amanat dari teman-teman SD Obama ketika ia tinggal di Indonesia dulu berupa album foto yang akan disampaikan oleh Dubes RI untuk AS.

Kini terbukti bahwa semangkuk bakso dan sepiring nasi goreng telah membawa efek yang luar biasa bagi seorang Barrack Husein Obama dan juga Indonesia. Obama yang pernah tinggal di Indonesia pasti pernah merasakan nikmatnya nasi goreng dan bakso Indonesia dan kini kenangan itu muncul lagi dalam benak Obama. Ini merupakan kesempatan bagus bagi Indonesia untuk membina hubungan yang saling menguntungkan dan lebih erat dengan AS melalui semangkuk bakso dan sepiring nasi goreng. Lewat semangkuk bakso dan sepiring nasi goreng? Kenapa tidak! Kedua makanan itu bisa menjadi media yang pas dalam pembicaraan bilateral. Suguhkan saja semangkuk bakso Pak Ateng ( di depan Fapertan UGM) dan atau sepiring nasi goreng Bank Mandiri ( seberang Kopma UGM) maka akan muncul berbagai perjanjian diplomatik yang menguntungkan sekalian memanfaatkan momen kerinduan Obama akan rasa nasi goreng dan bakso. 

Makanan dijadikan media politik? Kenapa tidak! Itu pula yang dilakukan Indonesia dan Belanda. Saya sempat membaca sebuah tulisan yang menyebutkan bahwa hubungan politik RI-Belanda dilatarbelakangi oleh sayur asem. Benar atau tidaknya saya juga tidak bisa memastikannya yang jelas banyak orang Belanda yang sangat menyukai masakan Indonesia dan itulah mungkin yang menyebabkan hubungan RI-Belanda makin erat. Contoh lain ketika Dubes AS untuk RI mengunjungi sebuah warung yang dimiliki seorang blogger, warung itu wetiga namanya, untuk memberi donasi berupa buku-buku untuk disalurkan kepada anak-anak. Program itu sendiri dipelopori oleh BHI. Di situ sang dubes mencomot beberapa makanan yang ada di situ termasuk bakwan jagung. Ini artinya makanan pun bisa dibuat sebagai media politik. Kalau mau belajar politik gak usah jauh-jauh berguru ke PTN atau PTS kita yang makin mahal itu. Makanlah nasi goreng dan semangkuk bakso dan temukan pelajaran politik di dalamnya.

*gambar diambil dari berbagai sumber*

iklan…..

Iklan atau ada yang bilang reklame adalah suatu alat atau media untuk memberitahukan suatu hal. Suatu hal itu bisa berupa barang, pengumuman penting atau yang lain seperti kampanye pemilu. Iklan pun harus dibuat semenarik mungkin agar khalayak ramai menjadi tertarik.

Berhubung beberapa waktu lagi kita akan memasuki satu pesta demokrasi yang bernama PEMILU 2009, maka keberadaan iklan ini menjadi penting. Penting karena melalui media inilah para caleg dan capres mensosialisasikan visi dan misinya sekaligus memperkenalkan diri kepada publik melalui baliho di pinggir jalan, iklan di tv atau media cetak dan lainnya.

Hanya saja sangat disayangkan regulasi tentang iklan di negara kita sangat lemah. Lemah karena sering “kecolongan”. Iklan yang baik tentunya harus sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, tidak mengandung unsur-unsur yang melanggar kesusilaan, dan yang harus dipatuhi adalah iklan itu tidak boleh menyinggung perasaan pihak lain.

Untuk iklan politik rasanya aturan terakhir tadi perlu ditegaskan lagi. Karena tak jarang aksi saling menjatuhkan sesama calon di media iklan terjadi. Hal ini seperti yang terjadi di AS ketika terjadi “perang iklan” antara Obama vs Mc Cain. Hal seperti ini tidak boleh terjadi di negara kita yang menganut adat timur yang sangat menghargai perasaan orang lain.

Iklan bisa menjadi senjata ampuh untuk menjajakan suatu hal tapi di sisi lain para penggiat iklan atau orang-orang yang menggunakan iklan sebagai media informasi harus menyadari prinsip-prinsip beriklan. Jangan sampai merugikan pihak lain. Selamat Beriklan…!!