hari pendidikan lesu darah..

2 05 2010

Hari ini, 2 Mei, adalah Hari Pendidikan Nasional. Hari ini juga merupakan hari lahirnya Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Entah sudah berapa tahun Hari Pendidikan Nasional (lazim disebut Hardiknas) ini diperingati. Yang jelas diperingati atau tidak, rasanya pendidikan di Indonesia tetap saja jalan di tempat bahkan mundur. Mengapa?

Sistem pendidikan di Indonesia kacau. Itu sebab pertama kenapa pendidikan di Indonesia jalan di tempat. Kekacauan itu dimulai dengan beragamnya peraturan pemerintah tentang pendidikan malah membuat pendidikan kita makin tak berbentuk. Kebijakan soal BHMN lalu BHP yang disahkan pemerintah dan sederet peraturan lain, membuat masyarakat bertanya mau dibawa kemana pendidikan Indonesia. Ditambah dengan deretan peraturan lain yang membuat rakyat kebingungan. Belum lagi soal kurikulum pendidikan Indonesia yang tidak jelas, berubah-ubah. Pendeknya, ganti menteri, ganti kurikulum. Jangan salahkan rakyat kalau nanti pada akhirnya mereka berteriak-teriak seperti orang gila menanyakan arah pendidikan Indonesia yang seperti tersasar di tengah gurun pasir, tak jelas mau dibawa kemana.

Digunakannya Ujian Nasional sebagai standar kelulusan. Pemerintah melalui memaksakan adanya UN sebagai penentu kelulusan siswa dengan dalih meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Faktanya? GAGAL TOTAL! Tingkat kelulusan siswa dari tahun ke tahun tak berubah banyak. Malah kelulusan tahun ini turun 3 % dari tahun lalu. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ini adalah kebijakan yang salah dan sudah selayaknya dihapuskan. UN hanya menyiksa fisik dan mental siswa, mengurangi kebebasan guru untuk berinovasi menentukan materi apa yang akan diajar dan diujikan dan timbulnya dampak sosial dari UN yang sangat sulit untuk diatasi, serta membuat ketimpangan pendidikan antara Indonesia Barat dan Timur makin terlihat. Okelah, UN memakan anggaran besar dari APBN. Tapi anggaran besar itu tak berarti apa-apa karena tujuan yang diharapkan tak tercapai dan malah “bocor” di tengah jalan dihisap oleh para koruptor. UN juga diindikasikan melanggar HAM dan melanggar UUD Negara Republik Indonesia pasal 28C ayat (1) pasal 31. Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Dengan membuat UN menjadi standar kelulusan telah membuat ribuan pelajar Indonesia kehilangan hak untuk menuntut ilmu. Mahkamah Agung RI melalui putusan kasasi perkara citizen lawsuit yang diajukan beberapa LSM peduli pendidikan pun melarang pemerintah menyelenggarakan UN selama belum dilakukannya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan.  

Kesejahteraan guru diabaikan. Mungkin bila Ki Hajar Dewantara masih hidup, beliau akan menangis meratapi nasib guru yang diabaikan pemerintah. Anggaran pendidikan 20% dari APBN pun tak menjamin meningkatnya kesejahteraan guru. Biar bagaimanapun, guru juga manusia. Perlu makan untuk mempertahankan hidup. Nampaknya anggaran yang disediakan pemerintah, menguap entah kemana. Nyatanya, guru makin terpuruk nasibnya. Padahal gurulah yang pertama kali mengenalkan huruf dan angka pada kita, bahkan mengantarkan para pejabat duduk di kursi empuk kekuasan. Tapi sayang, para pejabat itu lupa (atau sengaja melupakan) nasib guru yang telah berjasa mengantar mereka menduduki kursi empuk kekuasaan. Tapi biar bagaimanapun juga, guru tetap mengajar muridnya agar pandai dan menjadi orang yang mulia. Semangat inilah yang patut kita acungi jempol. SALUT!

Mahalnya biaya pendidikan. Pendidikan sejatinya harus bisa diakses oleh semua kalangan. Entah ia kaya atau miskin berhak atas pendidikan dan pemerintahlah yang wajib menyelenggarakannya. Nyatanya, pendidikan Indonesia hanya untuk si kaya. Bagaimana dengan si miskin? Harus puas dengan belajar melalui sobekan buku yang ditemukan di tempat-tempat sampah si kaya. Pendeknya, si miskin tak mampu mengakses pendidikan yang biayanya selangit. Biaya yang hanya bisa dijangkau si kaya. Sedang mereka untuk makan sehari-hari saja sulit. Padahal sejatinya, pendidikan itu gratis sehingga bisa dijangkau oleh si miskin. Okelah ada dana BOS dan dana-dana lain dari APBN tapi jumlahnya tak mencukupi dan lagi-lagi siswa harus kena pungutan-pungutan. Itu baru pendidikan dasar dan menengah, bagaimana dengan pendidikan tinggi? Jangan harap bisa dapat biaya murah. Biaya masuk di perguruan tinggi meroket hingga ke langit ke tujuh. Biaya yang lagi-lagi hanya bisa dijangkau oleh 3 orang : KAYA, KAYA SEKALI dan MASYA ALLAH KAYANYA.

Tak berlebihan kiranya bila dikatakan bahwa pendidikan di Indonesia jalan di tempat bahkan mundur. Pendidikan Indonesia tak lagi berpihak pada si miskin. Bahwa benar sistem pendidikan kita carut marut. Tak usah lagi bermimpi mengejar Belanda, Jepang atau Amerika Serikat dengan pendidikannya yang nomor wahid, mengejar Malaysia dan Singapura saja tak sanggup. Padahal dulu kedua negara itu “berguru” kepada Indonesia soal pendidikan.

Seperti yang saya katakan, bila Ki Hajar Dewantara masih hidup, beliau akan menangis melihat carut marutnya pendidikan di Indonesia. Padahal beliau mati-matian memperjuangkan pendidikan berbasis kerakyatan. Sekarang tak ada lagi yang namanya pendidikan berbasis kerakyatan yang ada pendidikan berbasis liberalisme dan kapitalisme. Makanya jangan heran bila biaya pendidikan mahal tapi kualitas dipertanyakan. Anda akan mendapat kualitas yang tak sebanding dengan biaya yang anda keluarkan. Yah itulah Indonesia…

*gambar diambil dari berbagai sumber

Iklan




kami bukan teroris….!!!!

30 04 2008

diknasGuru adalah orang yang membuat kita pintar. Gurulah yang mengajarkan kita apa arti hidup, dan membekali kita dengan sego kucing petuah-petuah mulia untuk mengarungi kerasnya kehidupan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata ketika beliau ditanya oleh seorang sahabatnya tentang siapakah orang yang ia sebut guru itu? Ali menjawab,” orang yang saya sebut guru adalah orang yang mengajarkan satu huruf kepada saya.” Begitu mulianya guru. Mereka hanya ingin anak didiknya sukses tanpa pernah mengharapkan imbalan dan balas jasa dari mereka. Tak jarang mereka rela berbuat apapun agar muridnya sukses. Kasus di Sumatera Utara baru-baru ini agaknya cukup mewakili hal itu.
Terdorong rasa ingin membantu muridnya meraih kesuksesan, para guru ini dengan sadar melakukan suatu tindakan yang tidak terpuji. Mereka mengganti jawaban UN para siswa dengan jawaban yang sesuai dengan kunci jawaban. Tindakan mereka terhenti ketika satu regu Densus 88 Antiteror Polri menggrebek ruangan tempat mereka melakukan tindakan tersebut. Kontan saja hal itu berakibat buruk. Mereka ditahan dan para siswa terancam diharuskan melakukan ujian ulang. Sungguh ironis.

Wapres JK marah besar dan meminta agar mereka dihukum berat. Namun kemarahan JK dilawan oleh LSM Education Forum yang siap membela dan mendampingi para guru tersebut. Menurut mereka apa yang dilakukan oleh guru-guru itu sebagai ekses dari penerapan kebijakan penyelenggaraan UN yang begitu menyiksa batin dan membuat guru merasa bertanggung jawab kepada atasan dan wali murid atas kelulusan muridnya. LSM itu juga menyesalkan penyerbuan oleh Densus 88 Antiteror yang sangat meresahkan. “Guru bukan teroris”, kata Parlindungan Purba, anggota DPD Sumut.

Education Forum mengakui bahwa tindakan para guru tesebut salah. Namun mereka siap mendampingi dan membela para guru tersebut. Mereka akan menuntut hukuman yang seringan-ringannya bahkan kalau perlu hanya hukuman disiplin.

“UN hanya menyebabkan pengaruh buruk untuk pendidikan, tak ada lagi aspek pembelajaran di sekolah,” kata Direktur Institute for Education Reform, Utomo Dananjaya. Bahkan menurut wakil koordinator Education Forum, Erlin Driyana, sudah saatnya UN dihapus karena belum jelas efektivitasnya. Kalau sudah muncul seruan penghapusan kebijakan UN harusnya segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Lagi pula UN bertentangan dengan UU Sisdiknas dan UUD 1945. Kalau UN terus ada, dikhawatirkan kualitas pendidikan kita bukannya makin baik malah makin parah keburukannya.