ssstt… di sini ada korupsi…

6 11 2009

balairung gedung pusat UGMKorupsi adalah suatu tindak kriminal yang tidak kita sadari keberadaannya tapi ia ada di sekeliling kita. Korupsi sama bahayanya dengan racun arsenik yang konon tidak berbau dan tidak berasa. Seperti itulah kira-kira sifat laten dari korupsi.

Pelaku korupsi kebanyakan para pembesar atau pejabat negeri. Mulai dari pejabat RT, RW, lurah, camat, hingga pejabat negara tingkat atas seperti bupati, gubernur, menteri, dan sebagainya. Virus korupsi juga sudah merambah hingga institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Singkatnya, korupsi telah merambah hampir semua aspek di negara ini. Tak ada lagi lembaga negara yang bersih dari korupsi.

Tak ada lagi lembaga yang bebas korupsi mungkin benar adanya. Institusi-institusi yang seharusnya bebas dari korupsi sekarang malah tertular korupsi. Bahkan korupsi terjadi juga di “pabrik” pencetak insan-insan muda penegak hukum antikorupsi.

Fakultas Hukum UGM sebagai suatu lembaga pendidikan seharusnya bersih dari korupsi. Apalagi dengan fungsi utama FH UGM sebagai pencetak generasi muda antikorupsi dan mafia peradilan sehingga ke depannya melahirkan penegak hukum yang bersih dari korupsi. Tapi apa lacur? Dalam institusi sesuci FH UGM terjadi sebuah kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum pegawainya sendiri. Pelaku yang melakukan tindakan laknat itu adalah seorang pegawai berinisial BS.

DSC03527Oknum pegawai ini melakukan tindak pidana korupsi dengan menyelewengkan uang fakultas dan membuat LPJ palsu tentang kegiatan yang fiktif pula. Kasus ini pun terkuak setelah pihak universitas melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terkait kasus tersebut. Pihak universitas pun telah menyatakan bahwa BS telah melakukan pelanggaran disiplin PNS dan penyelidikan oleh pihak fakultas dianggap selesai dengan turunnya surat dari Wakil Rektor Senior bidang administrasi, keuangan dan sumber daya manusia nomor 053/PII/Dit. SDM/2008 tertanggal 24 November 2008. Dalam surat itu disebutkan pula bahwa penanganan kasus tersebut akan diproses ke Depdiknas untuk dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. Soal aspek pidana, diserahkan kepada fakultas untuk menindaklanjutinya. Namun, setelah sekian lama pihak fakultas tak juga melaporkan kasus ini ke pihak yang berwajib. Padahal kasus ini tak cukup hanya diselesaikan di tataran administrasi saja tapi juga harus ke tataran hukum. Biar bagaimana pun hukum harus ditegakkan tanpa terkecuali.

Mahasiswa yang mengetahui kasus ini akhirnya melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dengan harapan kasus ini dapat diselesaikan melalui jalur hukum dan dapat menimbulkan efek jera agar kasus seperti ini tidak terulang lagi. Ternyata kemudian perjalanan pengungkapan kasus ini menemui jalan terjal. Jaksa yang menangani kasus tersebut mendadak dipindahtugaskan ke luar Jawa padahal berkas-berkas kasus itu telah siap diajukan ke pengadilan. Sementara itu jaksa penggantinya pun mengaku harus memulai penyelidikan dari awal karena dia tidak mengikuti perkembangan tersebut. Keadaan ini makin parah melihat BS masih berkeliaran di kampus bahkan menjadi pengawas ujian. Masih berkeliarannya BS di kampus tentunya mengundang kekhawatiran bahwa ia akan menghilangkan barang bukti.

Berlarut-larutnya pengungkapan kasus ini membuat mahasiswa gerah. Beberapa perwakilan mahasiswa kemudian mengirim surat kepada Ombudsman meminta komisi tersebut untuk mengawasi kinerja kejaksaan yang menangani kasus tersebut. Hal ini makin menguatkan anggapan bahwa aparat penegak hukum tidak serius menangani kasus itu. Setidaknya lamanya pengungkapan kasus itu menjadi bukti ketidakseriusan itu. Bahkan kini beredar kabar bahwa fakultas berencana untuk menutup kasus tersebut. Hal ini karena kasus ini juga (kabarnya) menyeret sejumlah dosen. Benar tidaknya kabar tersebut perlu dibuktikan dan kasus ini akan terus dipantau oleh mahasiswa, Komisi Ombudsman dan dibantu oleh sejumlah LSM seperti Pukat Korupsi UGM dan juga Indonesia Court Monitoring. Yang jelas dari kasus ini tergambar bahwa tidak ada tempat yang “suci” dari korupsi. Pemberantasan korupsi hingga ke akarnya adalah tugas kita bersama demi Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. SALAM ANTI KORUPSI..!

Iklan




akhirnya terjadi juga…..

29 05 2008

Akhirnya apa yang ditakutkan dan dibenci rakyat indonesia terjadi juga. Harga BBM akhirnya “nekad” dinaikkan oleh pemerintah. Suatu hal yang terlalu berani mengingat mayoritas rakyat menentang kenaikan harga BBM itu. Dan sekali lagi pemerintah menutup telinga dari semua jerit pilu rakyat. Apa ini yang namanya demokrasi?

Kenaikan harga BBM kali ini pun mendapat tentangan luas. Tidak hanya dari kalangan mahasiswa, kali ini buruh dan supir angkot pun turun ke jalan menuntut pembatalan kenaikan harga tersebut. Pemerintah lagi-lagi bergeming. Untuk membungkam mulut rakyat, pemerintah mengeluarkan senjata makan tuan pamungkasnya, BLT. BLT ini sebenarnya sudah banyak ditentang karena rawan konflik sosial dan jumlah nominalnya yang tak sebanding dengan kenyataan harga barang saat ini serta mengajarkan rakyat menjadi malas bekerja. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Itu juga yang dilakukan pemerintah saat ini dengan BLT-nya. Dengan tetap menggunakan data lama tahun 2005 yang tak lagi up to date, pemerintah yakin akan keberlanjutan dan keberhasilan program ini.

Kalangan mahasiswa makin muak dengan sepak terjang pemerintah yang ndableg itu. Mereka pun makin lantang meneriakkan tuntutannya yang makin membuat pemerintah dan aparat keamanan panas telinganya. Tersebutlah peristiwa penyerbuan kampus UNAS oleh polisi yang akhirnya oleh Komnas HAM diindikasikan adanya pelanggaran HAM oleh polisi. Tentu saja polisi mengelak. Lagi kali ini mahasiswa UKI dan Atmajaya yang beraksi. Mereka memblokir jalan depan kampus mereka dengan membakar ban-ban bekas dan ranting-ranting pohon. Mereka muak melihat sikap pemerintah yang tidak pro rakyat dan sekaligus menunjukkan dukungan moril kepada rekan mahasiswa UNAS yang ditahan polisi. Aksi itu hampir dilawan dengan tindakan represif aparat bila komandan polisi tidak memerintahkan anak buahnya untuk menahan diri. Puncak kemarahan mahasiswa terjadi di sekitar kampus Universitas Moestopo, Senayan, Jakarta, saat itu Kanit Patroli Polsek Kebayoran Baru yang sedang berpatroli di sekitar kampus dikeroyok oleh mahasiswa yang sedang menyiapkan aksi demo. Mei ’98 akan kembali terulang….!!!

Pemerintah lagi-lagi buka suara. Presiden melalui juru bicaranya menyampaikan bahwa beliau lebih menghargai dialog daripada aksi demo yang tidak memberi solusi. Mahasiswa memang tidak dibekali kemampuan dan kompetensi untuk memberi solusi konkret. Posisi mereka saat ini hanya sebagai motivator perubahan yang diharapkan akan muncul solusi yang terbaik. Untuk “memberangus” tuntutan dan teriakan kritis mahasiswa, pemerintah menelurkan program beasiswa sebesar Rp 400 miliar. Tentu saja pemerintah menolak tuduhan bahwa beasiswa itu untuk membungkam teriakan lantang mahasiswa menentang kebijakan pemerintah soal BBM. Beberapa rektor mulai angkat bicara. Rektor Unpad misalnya. Beliau setuju adanya program beasiswa tersebut asal tidak ditujukan untuk membungkam teriakan dan pikiran kritis mahasiswa.

Peristiwa Mei ’98 terancam terulang kembali bila pemerintah tetap pada pendiriannya. Pemerintah akan berhadapan dengan people power bila tidak mau mendengarkan suara rakyat. Tuntutan agar SBY-JK mundur sayup-sayup terdengar. Bila tetap membandel, rakyat akan menarik mandat yang telah diamanatkan kepada kedua orang itu dan Indonesia akan kembali terjerumus ke era kegelapan.