DARURAT HUKUM

20 04 2010

Kiranya tak berlebihan bila kondisi hukum di negara kita berstatus negara hukum. Bukan bermaksud menyaingi pemerintah yang berwenang mengubah status keamanan negara ke darurat sipil atau darurat militer. Tapi memang begitulah kondisi hukum di negara kita saat ini. Kondisi demikian menuntut keputusan cepat tentunya dengan memperhatikan rasa keadilan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Kenapa saya sebut kondisi hukum di Indonesia berstatus darurat hukum? Lihat saja sekarang. Berbagai macam makelar hukum bermunculan. Mulai dari makelar kasus yang sempat mengguncang Polri, makelar pajak yang kini mewabah di kementerian keuangan, dan entah akan muncul makelar apa lagi nanti. Yang jelas kasus-kasus di atas sedikit banyak mencederai rasa keadilan masyarakat.

Kondisi darurat ini diperparah dengan bobroknya moral beberapa hakim. Mereka yang seharusnya menjatuhkan putusan dengan adil kini harus ikut meringkuk di bui karena perbuatan mereka sendiri. Rupanya korupsi pun merambah ke jajaran institusi kehakiman.

Jaksa? Setali tiga uang. Beberapa jaksa malah diduga terlibat makelar pajak Gayus. Akhirnya mereka yang terlibat dinonaktifkan dari jabatan struktural. Keadaan ini makin memperparah kondisi hukum di negara kita.

Bagaimana dengan Polri? Perbuatan salah seorang perwira tingginya, Komjen Susno Duadji, yang berkoar-koar ke publik terkait adanya makelar kasus di tubuh Polri, sedikit banyak membuat Polri kebakaran jenggot. Tim Independen segera dibentuk dan mulai memeriksa beberapa pihak terkait. Celakanya lagi, Sang Jendral yang membongkar makelar kasus di tubuh Polri malah dikenai sanksi disiplin. Alih-alih membongkar makelar kasus yang merajalela di kepolisian, malah perang saudara yang terjadi. Melindungi sang Makelar, menyingkirkan Sang Jendral atau memang berniat menegakkan hukum? Entahlah.

Para pengacara pun sedikit banyak menyumbang peran dalam penciptaan status darurat hukum di negara kita. Mereka yang notabene merupakan para sarjana hukum mulai ikut terjun ke dunia hitam. Kasus suap menyuap yang dilakoni beberapa pengacara kini sedang menjadi sorotan di kalangan masyarakat. Hal ini membuat masyarakat bertanya-tanya bagaimana sebenarnya kerja pengacara itu? Apakah mereka selalu “bermain uang” dalam tiap perkara yang mereka tangani? Pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul di masyarakat. Kasus ini telah mencoreng profesi advokat sebagai profesi yang mulia (Officium Nobilium).

Tidak berdayanya keempat penegak hukum (lazim disebut sebagai Catur Wangsa), sangat berbahaya bagi kehidupan hukum di negara kita. Dengan tidak berdayanya keempat penegak hukum tersebut akan menjadikan masyarakat tidak percaya lagi akan hukum. Dengan tidak adanya kepercayaan masyarakat, negara akan menghadapi suatu anarkhi yang tentunya tidak kita harapkan. Oleh karena itu tidak berlebihan kiranya bila hukum di negara kita berstatus darurat hukum. Dan bila para catur wangsa tidak segera kembali ke jalan dan fungsinya masing-masing, negara kita cepat atau lambat akan jatuh ke jurang anarkhi. Suatu tindakan revolusioner perlu dilakukan oleh pemerintah guna mencegah kehancuran hukum dan mengembalikan status hukum menjadi tertib hukum.

Iklan




hukum seperti jaring laba-laba…

4 02 2010

Kalimat judul di atas lengkapnya berbunyi “hukum seperti jaring laba-laba, terlalu kuat bagi si lemah dan terlalu rapuh bagi si kuat”. Kalimat ini diucapkan oleh seorang filsuf Yunani bernama Anacharsis lebih dari 600 tahun lalu. Kalimat ini tercipta sebagai kritik atas keadaan hukum pada masa itu di mana penguasa dengan mudahnya berkelit dari jerat hukum dan rakyat kecil yang buta hukum dengan mudahnya tersangkut perkara hukum walaupun sebenarnya mereka tidak bersalah. Itulah yang kemudian terjadi di Indonesia. Disadari atau tidak fenomena ini telah menjadi fenomena lazim di negeri ini.

Tersebutlah kasus Prita Mulyasari yang dituduh mencemarkan nama baik sebuah rumah sakit terkenal dengan sebuah email pribadi yang ditujukan kepada teman-temannya, ada juga kasus Parto di Jawa Timur yang dituduh mencuri sekarung pohon jagung walau akhirnya dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti dalam hal jumlah pohon jagung yang dicuri namun ia tetap dinyatakan bersalah dengan pidana 1 bulan dengan masa percobaan 2 bulan atau yang fenomenal, kasus Mbah Minah yang dituduh mencuri 3 buah kakao dan dipidana 2 bulan dengan masa percobaan 3 bulan. Kasus-kasus tersebut menunjukkan ada hal yang tidak beres dalam sistem hukum di negara kita tercinta ini.

Terus terang saya sama sekali tidak terkejut ketika kasus-kasus itu dirilis ke publik oleh media massa walaupun anda semua terkejut. Bagi saya yang baru belajar hukum dan mungkin ahli-ahli hukum lain, kasus-kasus itu sudah sering ditemui di banyak pengadilan di Indonesia jadi bukan lagi hal baru. Namun saya setuju bahwa kasus-kasus ini tidak boleh bertambah jumlahnya dan harus dikurangi. Tak boleh ada lagi orang miskin yang buta hukum diseret ke pengadilan karena kejahatan sepele. Sistem hukum Indonesia pun harus segera dibenahi!

Saya setuju dengan pernyataan dosen saya. Beliau mengatakan bahwa, “hukum itu seperti pisau, tumpul di bagian atas namun sangat tajam di bagian bawah”.  Artinya, hukum seakan-akan berubah menjadi macan ompong bila mengusut kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para pembesar. Polisi tak akan berani menyidik, jaksa tak akan berani mendakwa dan menuntut, hakim pun pasti akan membebaskan si pembesar itu walau ia sebenarnya bersalah. Bagaimana bila rakyat kecil yang melakukan kejahatan?? Dengan secepat kilat polisi akan melakukan penyidikan, jaksa akan segera menyeretnya ke meja hijau, mendakwa dan menuntutnya dan hakim dengan serta merta akan memvonisnya bersalah dan menjatuhkan pidana. Selesai. Cepat dan tidak bertele-tele. Tidak seperti ketika mengusut tindak pidana yang dilakukan pembesar, lama, bertele-tele dan ini yang parah, penegak hukum akan mencari 1000 alasan untuk mengulur-ulur proses hukumnya.

Het recht hinkt achter de feiten aan. Hukum itu ketinggalan dari peristiwanya. Artinya, ketika suatu peristiwa hukum terjadi dan tak ada aturannya dalam hukum positif maka serta merta penguasa akan membuat hukumnya. Ambil contoh kasus Bom Bali dulu. Ketika itu, kita belum punya aturan mengenai terorisme maka dengan segera dibuatlah aturan hukum mengenai tindak pidana terorisme itu. Anggapan bahwa hukum itu ketinggalan dari peristiwanya tidak sepenuhnya tepat. Mengapa? Patut diketahui bahwa hukum adalah sebuah sistem yang terdiri dari sub-sub sistem. Ketika suatu sub-sistem tidak bisa menangani suatu peristiwa hukum maka sub sistem yang lain akan segera mem back up sehingga tidak akan terjadi apa yang disebut dengan kekosongan hukum.  

Bicara mengenai sistem, hukum baru akan dijalankan bila sistem lain dalam masyarakat gagal menciptakan ketertiban dan keteraturan. Sistem itu bernama kontrol sosial. Kontrol sosial menciptakan ketertiban di masyarakat dengan norma-normanya. Parahnya, sistem kontrol sosial ini di masyarakat sudah memudar dan kehilangan kesaktiannya. Itulah kemudian yang menyebabkan terjadinya kasus-kasus di atas. Bayangkan bila masyarakat sekitar bisa menasehati Parto bahwa apa yang dilakukannya itu salah, bisa jadi Parto tidak akan menjadi pesakitan di ruang sidang. Begitu juga dengan kasus Mbah Minah. Itulah praktik kontrol sosial di masyarakat. Para pemuka agama pun bisa ikut andil dalam kontrol sosial ini dengan rajin memberikan ceramah, khotbah, nasehat-nasehat di tempat-tempat ibadah tentang perbuatan-perbuatan yang berpahala dan tentang perbuatan yang bila dilakukan akan menimbulkan dosa. Bila ini semua sudah dilakukan, masyarakat dengan sendirinya akan tertib hukum. Akan berkuranglah perkara-perkara yang masuk ke pengadilan sehingga kemudian akan melahirkan hukum yang luwes namun tegas dan berwibawa.

Hanya saja, kontrol sosial itu kini pudar. Kontrol sosial itu kini tersembunyi dibalik kata bernama privasi. Orang sekarang cenderung marah bila dinasihati orang lain dan menganggap itu semua adalah urusannya dan bukan urusan orang lain. Kalau sudah begini, ujung-ujungnya terjadi perkara-perkara yang sebenarnya sepele tapi dilebih-lebihkan. Orang berperkara di pengadilan bukan untuk mencari keadilan tetapi untuk menunjukkan bahwa ia memiliki status sosial tinggi di masyarakat dan ingin dianggap melek hukum. Ini berbahaya. Oleh karena itu, mari kita benahi, perkuat dan lakukan kembali kontrol sosial masyarakat kita sekaligus juga berusaha membenahi hukum di negara kita yang carut marut.

*gambar diambil dari berbagai sumber





penjara=rumah??

11 01 2010

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum mulai menunjukkan taringnya. Aksi pertama satgas ini adalah dengan mengadakan inspeksi mendadak ke Rutan Pondok Bambu, tempat Sang Ratu Lobi, Arthalita Suryani alias Ayin mendekam. Satgas bergerak berdasar laporan masyarakat yang menduga bahwa Ayin memperoleh fasilitas mewah di dalam penjara. Dan kemudian terbukti benar. Ketika disambangi, Ayin terlihat sedang mendapatkan perawatan wajah dari seorang dokter kulit. Kondisi kamarnya pun tak seperti penjara pada umumnya. TV layar datar, sofa bahkan Air Conditioner pun terpasang di kamarnya.

Tak ayal hal ini kemudian menimbulkan reaksi keras. Lagi-lagi rasa keadilan masyarakat ternoda. Penjara, seperti namanya merupakan sebuah ruangan tempat seorang terpidana ditahan. Ditahan merupakan bentuk perampasan kemerdekaan sementara yang dijalani seseorang sebagai hukuman. Di dalam penjara itu diharapkan si terpidana atau si terhukum dapat merenungi kesalahannya. Merenungi kesalahan dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi setelah selesai masa hukuman merupakan tujuan diadakannya penjara dan bukan untuk bermewah-mewah di dalam penjara seperti bos mafia dalam film Hollywood yang masih bisa berbisnis dari dalam penjara.

Penjara itu tak ada isinya. Hanya ada kamar mandi kecil di pojok ruangan. Tak ada kasur apalagi bantal. AC, TV pun tak ada. Begitulah isi kamar penjara pernah yang saya lihat di sebuah Lapas di Yogyakarta. Kecil, sempit, pengap, begitulah kondisinya. Kondisi ini akan lebih terasa bila satu kamar penjara diisi 4-5 orang atau lebih. Jumlah yang melebihi kapasitas penjara yang hanya bisa diisi maksimal 3 orang. Itulah yang seharusnya dirasakan Ayin. Bukan ruang mewah bak kamar raja.

Penghuni penjara tidak diperbolehkan membawa apapun kecuali alas tidur, pakaian dan peralatan mandi. Hanya itu. Alat komunikasi dilarang apalagi TV dan segala macamnya. Namanya juga perampasan kemerdekaan sementara jadi harus sementara “mengasingkan diri” dari dunia luar.

Segera setelah kasus ini terkuak, muncul reaksi keras dari masyarakat. Mereka menuntut agar Ayin dipindah ke Nusakambangan, lapas “angker” di tengah pulau di selatan Cilacap, Jawa Tengah. Di Nusakambangan dipastikan Ayin tak akan bisa melakukan apapun. Terasing dari dunia luar. Tak bisa terus-terusan dijenguk keluarga. Ada juga yang menuntut kepala Rutan Pondok Bambu dipecat dan diperiksa dengan tuduhan suap. Karena ia semestinya mengetahui fasilitas mewah Ayin tapi ia tidak mampu (atau tidak mau?) menindak. Apapun tuntutannya yang jelas Ayin harus (kembali) ditindak.





ssstt… di sini ada korupsi…

6 11 2009

balairung gedung pusat UGMKorupsi adalah suatu tindak kriminal yang tidak kita sadari keberadaannya tapi ia ada di sekeliling kita. Korupsi sama bahayanya dengan racun arsenik yang konon tidak berbau dan tidak berasa. Seperti itulah kira-kira sifat laten dari korupsi.

Pelaku korupsi kebanyakan para pembesar atau pejabat negeri. Mulai dari pejabat RT, RW, lurah, camat, hingga pejabat negara tingkat atas seperti bupati, gubernur, menteri, dan sebagainya. Virus korupsi juga sudah merambah hingga institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Singkatnya, korupsi telah merambah hampir semua aspek di negara ini. Tak ada lagi lembaga negara yang bersih dari korupsi.

Tak ada lagi lembaga yang bebas korupsi mungkin benar adanya. Institusi-institusi yang seharusnya bebas dari korupsi sekarang malah tertular korupsi. Bahkan korupsi terjadi juga di “pabrik” pencetak insan-insan muda penegak hukum antikorupsi.

Fakultas Hukum UGM sebagai suatu lembaga pendidikan seharusnya bersih dari korupsi. Apalagi dengan fungsi utama FH UGM sebagai pencetak generasi muda antikorupsi dan mafia peradilan sehingga ke depannya melahirkan penegak hukum yang bersih dari korupsi. Tapi apa lacur? Dalam institusi sesuci FH UGM terjadi sebuah kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum pegawainya sendiri. Pelaku yang melakukan tindakan laknat itu adalah seorang pegawai berinisial BS.

DSC03527Oknum pegawai ini melakukan tindak pidana korupsi dengan menyelewengkan uang fakultas dan membuat LPJ palsu tentang kegiatan yang fiktif pula. Kasus ini pun terkuak setelah pihak universitas melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terkait kasus tersebut. Pihak universitas pun telah menyatakan bahwa BS telah melakukan pelanggaran disiplin PNS dan penyelidikan oleh pihak fakultas dianggap selesai dengan turunnya surat dari Wakil Rektor Senior bidang administrasi, keuangan dan sumber daya manusia nomor 053/PII/Dit. SDM/2008 tertanggal 24 November 2008. Dalam surat itu disebutkan pula bahwa penanganan kasus tersebut akan diproses ke Depdiknas untuk dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. Soal aspek pidana, diserahkan kepada fakultas untuk menindaklanjutinya. Namun, setelah sekian lama pihak fakultas tak juga melaporkan kasus ini ke pihak yang berwajib. Padahal kasus ini tak cukup hanya diselesaikan di tataran administrasi saja tapi juga harus ke tataran hukum. Biar bagaimana pun hukum harus ditegakkan tanpa terkecuali.

Mahasiswa yang mengetahui kasus ini akhirnya melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dengan harapan kasus ini dapat diselesaikan melalui jalur hukum dan dapat menimbulkan efek jera agar kasus seperti ini tidak terulang lagi. Ternyata kemudian perjalanan pengungkapan kasus ini menemui jalan terjal. Jaksa yang menangani kasus tersebut mendadak dipindahtugaskan ke luar Jawa padahal berkas-berkas kasus itu telah siap diajukan ke pengadilan. Sementara itu jaksa penggantinya pun mengaku harus memulai penyelidikan dari awal karena dia tidak mengikuti perkembangan tersebut. Keadaan ini makin parah melihat BS masih berkeliaran di kampus bahkan menjadi pengawas ujian. Masih berkeliarannya BS di kampus tentunya mengundang kekhawatiran bahwa ia akan menghilangkan barang bukti.

Berlarut-larutnya pengungkapan kasus ini membuat mahasiswa gerah. Beberapa perwakilan mahasiswa kemudian mengirim surat kepada Ombudsman meminta komisi tersebut untuk mengawasi kinerja kejaksaan yang menangani kasus tersebut. Hal ini makin menguatkan anggapan bahwa aparat penegak hukum tidak serius menangani kasus itu. Setidaknya lamanya pengungkapan kasus itu menjadi bukti ketidakseriusan itu. Bahkan kini beredar kabar bahwa fakultas berencana untuk menutup kasus tersebut. Hal ini karena kasus ini juga (kabarnya) menyeret sejumlah dosen. Benar tidaknya kabar tersebut perlu dibuktikan dan kasus ini akan terus dipantau oleh mahasiswa, Komisi Ombudsman dan dibantu oleh sejumlah LSM seperti Pukat Korupsi UGM dan juga Indonesia Court Monitoring. Yang jelas dari kasus ini tergambar bahwa tidak ada tempat yang “suci” dari korupsi. Pemberantasan korupsi hingga ke akarnya adalah tugas kita bersama demi Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. SALAM ANTI KORUPSI..!





hati-hati kalo bicara: sebuah renungan tentang kebebasan berpendapat

30 06 2009

Palu TidurBeberapa bulan ini kita dikejutkan dengan kasus-kasus yang aneh. Aneh karena kasus-kasus itu seakan-akan mengingatkan kita akan kehidupan di zaman orde baru dimana saat itu kebebasan berpendapat sangat dibatasi bahkan cenderung dilarang. Di zaman orde baru dulu tidak ada orang yang berani mengkritik pemerintah bahkan mengkritik orang lain yang nyata-nyata alpa pun tidak berani. Ancaman mendekam di penjara pun menjadi senjata ampuh pemerintah saat itu untuk membungkam opini dan kritikan publik. Dan kini, di era reformasi kasus-kasus seperti itu seperti terlahir kembali. Tersebutlah kasus Prita Mulyasari (semoga saya tidak salah tulis nama, mohon maaf bila ada kesalahan penulisan nama) yang didakwa melakukan pencemaran nama baik pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dakwaan itu masih ditambah dengan pasal 27 ayat (3) Undang-undang nomor 11 tahun 2008. Satu kasus lagi yang berhubungan dengan kebebasan berpendapat datang dari Bogor, Jawa Barat. Kini kasus itu menimpa Ujang Romansyah yang disangka melakukan pencemaran nama baik lewat situs jejaring sosial ternama Facebook. Namun, Polresta Bogor yang menangani kasus itu menerapkan kehati-hatian dan ketelitian bahkan hingga meminta bantuan dari ahli IT dan ahli lain untuk ikut mengusut kasus tersebut. Hal ini dilakukan karena kasus ini dapat menimbulkan gejolak sosial yang luas seperti kasus Prita Mulyasari. Demikian kabar yang dilansir TVONE pada tanggal 30 Juni 2009 lalu.

“Penghinaan (belediging dalam bahasa Belanda) di Indonesia masih tetap dipertahankan. Wujud belediging sendiri ada beberapa macam yaitu menista (termasuk menista dengan tulisan), memfitnah, melapor secara memfitnah dan menuduh secara memfitnah. Di seluruh dunia pasal-pasal tentang penghinaan masih tetap dipertahankan. Alasannya hasil dari penghinaan berwujud pencemaran nama baik adalah character assassination dan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Di Indonesia sendiri pasal-pasal penghinaan seperti tersebut dalam pasal 310-321 KUHP masih tetap dipertahankan. Alasannya selain menghasilkan character assassination juga dianggap tidak sesuai dengan adat timur yang dianut Indonesia”. Demikian pendapat dari Dr. Eddy OS Hiariej, S.H.,M.Hum; dosen hukum pidana pada Fakultas Hukum UGM. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa pencemaran nama baik sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam undang-undang karena telah melanggar kaidah sopan santun bahkan pencemaran nama baik dapat dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran itu terdapat fitnah.

Dari uraian Dr. Eddy OS Hiariej, S.H., M. Hum di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pencemaran nama baik adalah suatu hal yang sangat subyektif. Penilaian terhadap pencemaran nama baik amat bergantung pada orang yang diserang nama baiknya. Bila orang tersebut menganggap tindakan orang lain itu biasa saja maka tidak terjadi tindak pidana pencemaran nama baik.  wisuda

Negara kita adalah negara demokrasi yang menjamin kebebasan warga negaranya untuk menyatakan pendapat. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 28E ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kini timbul pertanyaan kebebasan seperti apa yang diamatkan konstitusi dan Pancasila? Kebebasan yang diamanatkan oleh konstitusi adalah kebebasan yang bertanggungjawab, kebebasan yang menghargai hak-hak dan kehormatan orang lain. Kasus Prita Mulyasari sedikit banyak menyadarkan kita agar kita lebih berhati-hati lagi dalam mengeluarkan pendapat. Walaupun Prita telah diputus bebas karena dakwaan jaksa penuntut umum kabur dan tidak cermat serta keliru dalam penerapan hukumnya, namun sebagai insan yang beragama dan menjunjung tinggi adat istiadat timur dan menjunjung tinggi persaudaraan dan kekeluargaan maka hendaknya kita berjati-hati dalam mengeluarkan pendapat. Jangan sampai apa yang kita ungkapkan menyakiti hati dan perasaan saudara kita sebangsa dan setanah air. Ibarat kata lidah tak bertulang dan kata-kata lebih tajam daripada pisau. Guru mengaji saya pernah mengatakan kalau bertutur kata hendaknya pahit madu. Madu yang manis saja masih terasa pahit. Maksudnya ketika kita bertutur kata hendaknya kata-kata yang kita ucapkan lebih manis dari madu. Kata-kata yang kita ucapkan sebisa mungkin menyenangkan hati lawan bicara kita dan tidak menyinggung perasaannya. Dalam sebuah hadist Rasulullah SAW bersabda yang intinya menyuruh kita untuk berbicara yang baik atau diam bila kita tidak mampu berbicara yang baik. Pepatah lain mengatakan diam itu emas. Intinya, kita boleh mengutarakan pendapat, kita boleh mengungkapkan kritikan, asal diutarakan dengan tutur kata yang lembut dan tidak menyinggung perasaan orang lain.

Sumber : -tvone.co.id tanggal 30 juni 2009 dan artikel berjudul “Memahami Pencemaran Nama Baik” oleh Dr Eddy OS Hiariej, S.H, M.Hum dimuat di Harian Kompas tanggal 5 Juni 2009





ketika usia menjadi masalah….

17 02 2009

harifin1Seringkali kita kaget dan kadang malah marah bila ditanya tentang satu hal yaitu usia. Usia dianggap sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Orang menganggap segala hal yang berkaitan dengan usia tak perlu dibicarakan walaupun ada yang cuek dengan usia. Para artis yang wajahnya sering muncul di tv pasti mengelak dan berusaha mati-matian menjaga agar usianya tidak diketahui orang lain. Privasi katanya. Tapi akhir-akhir ini hal-hal seputar usia ramai dibicarakan khususnya oleh mereka yang berkutat di bidang hukum. Ada apa dengan usia?

Masih ingat dengan UU Mahkamah Agung yang beberapa waktu lalu disahkan DPR dalam sidang yang “cacat” karena tidak memenuhi kuorum? Masih ingat dengan bahasan tentang usia pensiun hakim agung yang saat itu menjadi kontroversi? Ya masih seputar itu hanya saja isu itu kini sedang hangat dibicarakan kembali.

Kemarin, tanggal 16 Februari 2009, Fakultas Hukum UGM merayakan Dies Natalis-nya yang ke 63. Suatu usia yang tua menurut saya tapi terbukti masih dapat memberikan sumbangan yang besar bagi dunia hukum di tanah air kita tercinta ini. Dalam rangka Dies Natalis itu digelar seminar tentang perkembangan dunia hukum Indonesia dengan pembicara salah satunya adalah Harifin A. Tumpa, Ketua MA saat ini. Bisa dibilang saat acara itu berlangsung, beliau menjadi bulan-bulanan kritikan dari para mahasiswa dan peserta seminar. Kritikan yang diterimanya masih juga berkutat soal usia. Bahkan para mahasiswa menghadiahi_Harifin buket bunga dan cermin sebagai sindiran agar MA mengadakan reformasi secara total.

Saya sempat membaca sebuah berita di sebuah koran nasional ketika UU MA disahkan DPR. Berita itu memuat curahan hati seorang hakim senior di sebuah Pengadilan Negeri di Jawa Timur. Ia mengatakan kalau usia pensiun hakim menjadi 70 tahun maka akan ada kesulitan dalam diri hakim sendiri. Ia berkata,”sekarang saja dengan umur saya yang sudah 60 tahun kasus yang bisa saya tangani cuma sekian, gimana nanti kalo dibikin 70 tahun? Berdiri pun sulit.” Memang, umur 70 tahun sudah termasuk dalam usia lanjut dimana saat itu kondisi fisik seseorang sudah jauh menurun begitu juga dengan kemampuan otak dalam menganalisis dan berpikir. Hal inilah yang menjadi masalah: bisakah hakim-hakim “tua” kita berpikir jernih di usia renta??

Saya juga sempat membaca berita lain tapi kali ini di koran yang berbeda yang memberitakan bahwa Harifin Tumpa sempat terjatuh ketika dilantik menjadi Ketua MA. Mungkinkah ini efek dari usia renta?? Bisa saja. Apalagi mengingat usia Harifin yang sudah 67 tahun, sudah pasti kondisi fisiknya sudah lemah. Kalau hakim sekaliber Harifin saja seperti itu, bagaimana dengan hakim-hakim lain yang seusia dengan Harifin? Masihkah mereka mampu untuk menyelesaikan kasus-kasus yang setiap hari bermunculan dengan hati, pikiran dan fisik yang prima? Ada pepatah mengatakan,”makin tua makin banyak santannya”. Saya jadi berpikir, apakah dengan usia renta menjadi lebih bijak dan arif dalam menyelesaikan kasus? Belum tentu. Malah mungkin yang ada akan makin menguras energi mereka yang (sebenarnya) telah terkuras habis. Ini tentu berbahaya bagi masa depan penegakan hukum di Indonesia karena dengan diperpanjangnya usia pensiun hakim menjadi 70 tahun akan memperlambat regenerasi hakim sehingga akibat yang timbul adalah muncul rasa ketidakadilan di masyarakat. Kalau sudah begini, bagaimana masa depan hukum Indonesia di tangan hakim-hakim uzur? Silakan berpikir..





kejahatan akademik, kejahatan politik atau kejahatan etika???

31 12 2008

agungDPR kembali berulah. Kali ini bukan skandal seks atau korupsi yang menimpa para anggotanya. Ulahnya kali ini soal pengesahan UU Mahkamah Agung beberapa waktu lalu. Undang-undang yang ternyata secara tidak langsung mengungkap borok dan kebiasaan para wakil rakyat yang kehormatannya kini diragukan : titip absen.

Tata tertib DPR mensyaratkan bahwa sebuah rapat bila diadakan bila peserta rapat memenuhi yakni dua pertiga dari jumlah seluruh anggota DPR dan keputusan baru bisa diambil bila disetujui oleh dua pertiga anggota yang hadir. Masalahnya adalah UU MA disahkan dalam rapat paripurna yang dihadiri tak lebih dari 96 orang. Sangat jauh dari jumlah minimalnya. Namun sang ketua sidang, agung laksono yang juga ketua DPR berkeras bahwa sidang saat itu sudah kuorum dan dapat mengambil keputusan. Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Dengan demikian UU MA itu cacat dalam pengesahannya dan secara tidak langsung memunculkan dugaan bahwa anggota DPR gemar melakukan tindak kejahatan titip absen.

Saya ingat ketika awal perkuliahan mata kuliah Hukum Kenegaraan dan Perundang-undangan ( HKPU) setengah tahun lalu. Ketika itu dosen saya yang kini menjadi staf ahli presiden bidang hukum, Denny Indrayana, membuat suatu peraturan kelas dan salah satunya adalah larangan titip absen. “Titip absen adalah sebuah kejahatan akademik dan pelakunya akan diberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku”, demikian mas Denny bersabda di depan kelas dengan 40-an mahasiswa. Kemudian terbukti bahwa aturan itu cukup ampuh di kelas HKPU itu. Ruang kuliah yang terletak di gedung IV FH UGM itu nyaris terisi penuh setiap kuliah HKPU. Jarang sekali mahasiswa yang bolos ketika itu. Kalaupun ada yang izin atau sakit pasti sudah memberi tahu dosen sebelumnya dengan surat keterangan. Nah bagaimana dengan DPR?

Tak bisa dipungkiri bahwa praktik kejahatan akademik titip absen masih terjadi di ranah perkuliahan. Apalagi mata kuliah dengan peserta kuliah yang besar sehingga menyulitkan pengawasan. Parahnya lagi virus itu kini menjangkiti para wakil rakyat kita. Tapi untuk DPR mungkin namanya bukan kejahatan akademik tapi kejahatan politik atau kejahatan etika. Mana yang mau anda pilih silakan saja. Tapi saya mencium ada modus lain kejahatan seperti itu dalam pengesahan UU MA. Caranya adalah dengan menandatangani absensi yang biasanya ada di pintu masuk ruang rapat paripurna tapi yang bersangkutan tidak masuk ke dalam ruangan rapat tapi menghilang entah kemana. sidangparipurna2

Memalukan. Beginikah citra dan borok  para wakil kita di parlemen? Tak mengherankan kalau rakyat tak percaya lagi pada mereka. Rakyat kini menganggap mereka adalah virus yang mesti dibinasakan dari muka bumi. Kembali ke soal UU MA tadi. Sudah selayaknya UU itu di cap cacat administratif karena disahkan dalam keadaan rapat paripurna yang tak sesuai tata tertib. Dan tampaknya Badan Kehormatan DPR harus bekerja keras menyelamatkan dan membenahi wajah DPR yang makin lama makin tercoreng…..

*gambar diambil dari berbagai sumber