bancakan..

22 03 2010

Hari ini siswa sekolah menengah atas dan kejuruan memasuki babak baru dalam kehidupan mereka. Suatu babak yang menjadi penentu masa depan mereka kelak. Ujian Nasional (UN), begitulah orang biasa menyebut babakan baru tersebut. Rona ketakutan terpancar di wajah para siswa itu. Bagaimana tidak? Bila mereka tak lulus UN tahun ini, masa depan mereka akan suram. Mereka yang tak lulus UN akan menjadi kalut dan akhirnya berpikir pendek untuk mengakhiri hidupnya. Ya seperti kejadian yang banyak terjadi di tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya ketika UN mulai digalakkan dan diketatkan aturannya.

Tak bisa dipungkiri bahwa UN sedikit banyak “menyiksa” mental dan fisik para siswa. Para siswa dituntut untuk terus belajar giat, memahami semua materi yang akan diujikan, dan “bertarung” habis-habisan menggunakan fisik mereka yang kelelahan dan mental mereka yang melemah karena ketakutan dan kekhawatiran.

Anehnya metode ini masih dipakai dan dipertahankan pemerintah. Bahkan sudah sering pemerintah atau orang pemerintah yang mengurusi UN mempromosikan segala kebaikan UN bak iklan kecap di layar kaca. Tidak peduli apakah kecap itu enak atau tidak yang penting promosikan terus keunggulannya dibanding produk lain, jual ke pasar, laris, selesai. Habis perkara sampai di situ. Persoalan ada orang yang tewas karena kecap itu, itu urusan belakangan. Itulah yang terjadi sekarang. Pemerintah seakan menutup mata dengan banyaknya kecaman yang ditujukan kepada metode UN. Atas nama peningkatan mutu pendidikan pemerintah memaksakan UN tapi mana hasilnya? Yang terjadi malah ketimpangan sisi barat-sisi timur Indonesia makin terlihat.

Kecaman atas penyelenggaraan UN tak hanya disuarakan oleh masyarakat luas, pelajar dan para aktivis yang bergiat di bidang edukasi saja. Secara tidak langsung Mahkamah Agung RI ikut “mengecam” pelaksanaan UN. Dalam putusan kasasinya, MA menguatkan putusan PT DKI Jakarta yang melarang pemerintah menyelenggarakan UN bila tidak mampu meratakan fasilitas pendidikan di semua sekolah di Indonesia. Intinya, harus ada peningkatan fasilitas di semua sekolah di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Bila itu terpenuhi, pemerintah baru boleh mengadakan UN.

Tapi seperti yang kita semua tahu, pemerintah mengabaikan putusan kasasi itu. Hal ini bisa mencoreng citra pemerintah karena telah menghina hukum yang berlaku di negeri ini. Tak taat hukum, begitu yang akan disangkakan publik kepada pemerintah. Apa jadinya negara ini bila pemerintahnya saja tidak menaati hukum? Bukankah hukum merupakan panglima yang wajib dihormati oleh siapapun di negeri ini tanpa terkecuali? Pasti ada sebabnya pemerintah ngeyel menyelenggarakan UN.

Tak bisa dipungkiri bahwa UN adalah sebuah proyek besar. Proyek yang banyak mengkonsumsi uang di APBN maupun APBD. Artinya apa? UN merupakan side job para pejabat negeri ini. Bila UN terlaksana dan sukses, keping-keping uang akan meluncur masuk ke celengan pribadi mereka. Atau taruhlah UN belum terlaksana tetapi mereka sudah dapat “uang lelah” sebagai balas jasa mengadakan tender untuk memilih perusahaan percetakan untuk mencetak soal UN. Potensi kerugian negara semakin besar apalagi kita tak pernah tahu hasil audit keuangan atas anggaran penyelenggaraan UN. Atau jangan-jangan anggaran itu tidak pernah diaudit oleh akuntan publik maupun oleh BPK. Kalau benar, maka KPK perlu masuk untuk mengadakan “pembersihan”.

Satu hal lain yang tak bisa dipungkiri adalah adanya budaya “tekan-menekan”. Maksudnya begini, agar UN “seakan-akan” sukses pemerintah menekan bawahannya agar mengupayakan angka kelulusan siswa 100%. Nah dari situ sang bawahan tadi akan terus menekan ke bawahannya, terus menerus hingga ke kepala dinas pendidikan daerah dan para kepala sekolah. Ini terbukti dari obrolan santai saya dengan adik kelas saya yang saat ini sedang menempuh UN. Katanya guru-guru dan kepala sekolah di sekolah saya sedang pusing tujuh keliling karena ditekan oleh dinas pendidikan untuk mengupayakan angka kelulusan 100%. Tekanan itu katanya masih ditambah dengan ancaman sanksi bila tak mampu mencapai angka kelulusan 100%. Tak hanya gurunya yang dikenai sanksi tetapi juga kepala sekolahnya. Seperti drama saja UN ini. Seperti sinetron yang penuh dengan rekayasa dan kepura-puraan saja. Kalau sudah begini, bagaimana kualitas pendidikan kita mau meningkat? Apakah dengan demikian validitas hasil UN bisa dipertanggungjawabkan? Saya rasa tidak. Harus dicari metode lain yang lebih cocok.

Sebenarnya sudah berkali-kali rekan-rekan LSM yang bergerak di bidang edukasi mengusulkan metode baru pengganti UN. Sebut saja misalnya mengembalikan wewenang menguji kepada guru dengan kisi-kisi materi dari pemerintah. Bila itu dilakukan pemerintah bisa berhemat sekian trilyun rupiah pertahun. Tentunya metode ini lebih membuat siswa nyaman dan tidak merasa ketakutan. Guru pun akan dengan leluasa menentukan materi apa yang akan diberikan dan diujikan tentunya yang sesuai dengan kisi-kisi meteri yang diberikan pemerintah. Tapi sayangnya pemerintah menolak dan tetap menggunakan UN tidak saja sebagai metode pengukuran hasil belajar siswa tetapi juga sebagai penentu kelulusan seorang siswa. Suatu hal yang membuat siswa ketakutan dan tertekan. Pemerintah harus senantiasa diingatkan bahwa kebijakan seperti itu keliru dan malah membuat kualitas pendidikan Indonesia makin terpuruk. Sadarlah!

Iklan