kami bukan teroris….!!!!

30 04 2008

diknasGuru adalah orang yang membuat kita pintar. Gurulah yang mengajarkan kita apa arti hidup, dan membekali kita dengan sego kucing petuah-petuah mulia untuk mengarungi kerasnya kehidupan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata ketika beliau ditanya oleh seorang sahabatnya tentang siapakah orang yang ia sebut guru itu? Ali menjawab,” orang yang saya sebut guru adalah orang yang mengajarkan satu huruf kepada saya.” Begitu mulianya guru. Mereka hanya ingin anak didiknya sukses tanpa pernah mengharapkan imbalan dan balas jasa dari mereka. Tak jarang mereka rela berbuat apapun agar muridnya sukses. Kasus di Sumatera Utara baru-baru ini agaknya cukup mewakili hal itu.
Terdorong rasa ingin membantu muridnya meraih kesuksesan, para guru ini dengan sadar melakukan suatu tindakan yang tidak terpuji. Mereka mengganti jawaban UN para siswa dengan jawaban yang sesuai dengan kunci jawaban. Tindakan mereka terhenti ketika satu regu Densus 88 Antiteror Polri menggrebek ruangan tempat mereka melakukan tindakan tersebut. Kontan saja hal itu berakibat buruk. Mereka ditahan dan para siswa terancam diharuskan melakukan ujian ulang. Sungguh ironis.

Wapres JK marah besar dan meminta agar mereka dihukum berat. Namun kemarahan JK dilawan oleh LSM Education Forum yang siap membela dan mendampingi para guru tersebut. Menurut mereka apa yang dilakukan oleh guru-guru itu sebagai ekses dari penerapan kebijakan penyelenggaraan UN yang begitu menyiksa batin dan membuat guru merasa bertanggung jawab kepada atasan dan wali murid atas kelulusan muridnya. LSM itu juga menyesalkan penyerbuan oleh Densus 88 Antiteror yang sangat meresahkan. “Guru bukan teroris”, kata Parlindungan Purba, anggota DPD Sumut.

Education Forum mengakui bahwa tindakan para guru tesebut salah. Namun mereka siap mendampingi dan membela para guru tersebut. Mereka akan menuntut hukuman yang seringan-ringannya bahkan kalau perlu hanya hukuman disiplin.

“UN hanya menyebabkan pengaruh buruk untuk pendidikan, tak ada lagi aspek pembelajaran di sekolah,” kata Direktur Institute for Education Reform, Utomo Dananjaya. Bahkan menurut wakil koordinator Education Forum, Erlin Driyana, sudah saatnya UN dihapus karena belum jelas efektivitasnya. Kalau sudah muncul seruan penghapusan kebijakan UN harusnya segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Lagi pula UN bertentangan dengan UU Sisdiknas dan UUD 1945. Kalau UN terus ada, dikhawatirkan kualitas pendidikan kita bukannya makin baik malah makin parah keburukannya.





UU ITE, UU YANG SERBA ANEH……

28 04 2008

UU ITE yang sempat bikin gempar dunia persilatan politik indonesia ternyata menyimpan banyak kejanggalan. Ternyata UU ITE tidak punya dasar laut hukum dalam pembentukannya. Suatu UU hanya bisa dibentuk bila memang diperintahkan oleh konstitusi atau diperintahkan oleh UU yang lain. Kenyataannya UU ITE tidak diperintahkan pembentukkannya oleh UUDNRI 1945. Silakan cari di UUDNRI 1945. Tidak ada satupun pasal dan bab dalam UUD kita yang memerintahkan pembentukan UU ITE. Sampai saat inipun saya belum menemukan UU yang memerintahkan pembentukkan UU ITE.

UU itu memang sudah disahkan DPR tapi belum ditandatangani presiden. Bila sampai 30 hari presiden tidak tanda tangan, UU itu telah sah berlaku dalam peraturan perundang-undangan RI. Dasar hukum aturan ini ada pada UUDNRI 1945 pasal 20 ayat 5. Ayat 5 inipun mengandung kejanggalan karena dikesankan bahwa presiden punya hak untuk menolak UU. Maksud dari dikeluarkannya ayat ini adalah kita ingin mengikuti aturan politik AS dimana seorang bupati presiden berhak menolak UU yang tak ia sukai ( Pocket Veto). Tapi ayat ini bertolak belakang dengan ayat 2 pasal tersebut yang menyebutkan bahwa UU dibahas bersama DPR dengan presiden untuk mencapai persetujuan bersama. Bagaimana mungkin presiden menolak UU yang telah ia setujui pada rapat pembahasan? aneh….

Balik lagi ke UU ITE. Mungkin anda bertanya. Kalau begitu apa motivasi pembentuk UU ini membentuk UU ITE? Alasannya cuma satu…memperoleh alat bukti dalam transaksi elektronik. dan pelarangan situs bokep hanyalah bagian kecil dari UU itu. Tenang UU itu belum berlaku di indonesia.





PILKADA…ILEGAL

26 04 2008

Akhir-akhir ini kita disibukkan oleh berita-berita pilkada. Mulai dari isu akan adanya pilkada DIY, pilkada Jawa Barat, pilkada Sumut dan pilkada Maluku Utara yang dari dulu tidak pernah selesai konfliknya. Tapi pernahkah anda berfikir, apakah pilkada termasuk dalam kategori pemilu atau bukan? Anda patut berfikir sekarang tentang keabsahan pilkada yang ( mungkin) telah anda ikuti dengan baik.

Dasar hukum pelaksanaan pilkada adalah UU 32 tahun 2004. Dalam UU itu dimuat rumusan tentang pilkada dan lembaga yang berwenang melaksanakannya. Pasal 22E UUDNRI 1945 juga mengatur tentang pemilu ini. Masalahnya apakah pilkada termasuk kelompok pemilu? Pasal 18 ayat 4 UUDNRI 1945 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis, masalahnya oleh siapa? Rakyat atau DPRD? Ini yang jadi soal. Kita kembali lagi ke pasal 22E ayat 2 disebutkan bahwa pemilu diselenggarakan untuk memilih Presiden dan wapres, DPR, DPD, dan DPRD. Di pasal itu tidak disebutkan bahwa pemilu juga dilakukan untuk memilih kepala daerah.

Sekarang kita lihat UU 32/ 2004 tentang pemda mengatur bahwa pilkada diselenggarakan untuk memilih kepala daerah. Padahal dalam pasal 22E ayat 2 hal itu tidak termasuk dalam lingkup pemilu. Kalaupun ada kata-kata “dipilih secara demokratis” dalam pasal 18 ayat 2 UUDNRI 1945 masih tidak jelas dipilih oleh siapa kepala daerah itu.

Mahkamah Konstitusi ( MK) dalam putusan nomor 072-073/ PUU/2004 telah menyatakan bahwa pilkada tidak termasuk dalam ranah pemilu dan bertentangan dengan UUDNRI 1945. Hal ini berarti pilkada itu ilegal dan inkonstitusional. Walaupun dalam putusan itu ada 3 hakim MK yang berbeda pendapat. Salah satunya Prof. Laica Marzuki.

Saya tidak bermaksud untuk menghasut anda untuk tidak ikut pilkada. Itu hak konstitusi anda dan saya tidak akan menghalang-halangi hak anda. Tulisan saya ini hanya sekedar berbagi ilmu yang saya dapat dari bangku kuliah. Tanpa ada maksud tertentu dibalik tulisan ini.





hukuman bagi sang penghina

1 04 2008

film fitna yang mengguncang umat muslim dunia akhirnya nekad diluncurkan. pembuatnya adalah seorang anggota parlemen belanda bernama Geert Wilders. film ini pun langsung memicu kemarahan umat muslim dunia. semua negara bahkan belanda sendiri melarang pemutaran film itu. indonesia pun gak ketinggalan. presiden SBY pun secara terang-terangan melarang pemutaran dan peredaran fil itu di indonesia.

kenapa wilders begitu nekad memutar film itu padahal sudah ada larangan dan kekhawatiran terjadinya konflik dari film itu???? dengan enteng dia menjawab bahwa ia mengharapkan film itu menjadi kontroversial. lha terus apa dia gak takut bakal kena ekses kemarahan umat islam??? dia jawab tidak. ia lalu mensitir pernyataan Theo van Gogh yang tewas dibunuh karena berkonflik dengan umat islam, “ini sudah jadi pemikiran saya, sebutir peluru pun tak akan menghampiri saya”.

saat ini ormas-ormas islam mulai bergerak melontarkan kemarahannya. FPI bahkan menghalalkan Wilders untuk dibunuh karena telah menghina islam. pembunuh Theo van Gogh juga berkata akan membunuh Wilders jika ALLAH SWT memberinya kesempatan.

well…..tulisan saya ini hanya untuk me-review kembali kasus film fitna dan tidak ada maksud lain selain itu. maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. sekali lagi saya tekankan disini….Islam itu agama damai, bung. agama yang mengajarkan dan mencita-citakan kedamaian. semua hal yang ada dalam film itu adalah SALAH!!!!