ssstt… di sini ada korupsi…

6 11 2009

balairung gedung pusat UGMKorupsi adalah suatu tindak kriminal yang tidak kita sadari keberadaannya tapi ia ada di sekeliling kita. Korupsi sama bahayanya dengan racun arsenik yang konon tidak berbau dan tidak berasa. Seperti itulah kira-kira sifat laten dari korupsi.

Pelaku korupsi kebanyakan para pembesar atau pejabat negeri. Mulai dari pejabat RT, RW, lurah, camat, hingga pejabat negara tingkat atas seperti bupati, gubernur, menteri, dan sebagainya. Virus korupsi juga sudah merambah hingga institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Singkatnya, korupsi telah merambah hampir semua aspek di negara ini. Tak ada lagi lembaga negara yang bersih dari korupsi.

Tak ada lagi lembaga yang bebas korupsi mungkin benar adanya. Institusi-institusi yang seharusnya bebas dari korupsi sekarang malah tertular korupsi. Bahkan korupsi terjadi juga di “pabrik” pencetak insan-insan muda penegak hukum antikorupsi.

Fakultas Hukum UGM sebagai suatu lembaga pendidikan seharusnya bersih dari korupsi. Apalagi dengan fungsi utama FH UGM sebagai pencetak generasi muda antikorupsi dan mafia peradilan sehingga ke depannya melahirkan penegak hukum yang bersih dari korupsi. Tapi apa lacur? Dalam institusi sesuci FH UGM terjadi sebuah kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum pegawainya sendiri. Pelaku yang melakukan tindakan laknat itu adalah seorang pegawai berinisial BS.

DSC03527Oknum pegawai ini melakukan tindak pidana korupsi dengan menyelewengkan uang fakultas dan membuat LPJ palsu tentang kegiatan yang fiktif pula. Kasus ini pun terkuak setelah pihak universitas melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terkait kasus tersebut. Pihak universitas pun telah menyatakan bahwa BS telah melakukan pelanggaran disiplin PNS dan penyelidikan oleh pihak fakultas dianggap selesai dengan turunnya surat dari Wakil Rektor Senior bidang administrasi, keuangan dan sumber daya manusia nomor 053/PII/Dit. SDM/2008 tertanggal 24 November 2008. Dalam surat itu disebutkan pula bahwa penanganan kasus tersebut akan diproses ke Depdiknas untuk dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. Soal aspek pidana, diserahkan kepada fakultas untuk menindaklanjutinya. Namun, setelah sekian lama pihak fakultas tak juga melaporkan kasus ini ke pihak yang berwajib. Padahal kasus ini tak cukup hanya diselesaikan di tataran administrasi saja tapi juga harus ke tataran hukum. Biar bagaimana pun hukum harus ditegakkan tanpa terkecuali.

Mahasiswa yang mengetahui kasus ini akhirnya melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dengan harapan kasus ini dapat diselesaikan melalui jalur hukum dan dapat menimbulkan efek jera agar kasus seperti ini tidak terulang lagi. Ternyata kemudian perjalanan pengungkapan kasus ini menemui jalan terjal. Jaksa yang menangani kasus tersebut mendadak dipindahtugaskan ke luar Jawa padahal berkas-berkas kasus itu telah siap diajukan ke pengadilan. Sementara itu jaksa penggantinya pun mengaku harus memulai penyelidikan dari awal karena dia tidak mengikuti perkembangan tersebut. Keadaan ini makin parah melihat BS masih berkeliaran di kampus bahkan menjadi pengawas ujian. Masih berkeliarannya BS di kampus tentunya mengundang kekhawatiran bahwa ia akan menghilangkan barang bukti.

Berlarut-larutnya pengungkapan kasus ini membuat mahasiswa gerah. Beberapa perwakilan mahasiswa kemudian mengirim surat kepada Ombudsman meminta komisi tersebut untuk mengawasi kinerja kejaksaan yang menangani kasus tersebut. Hal ini makin menguatkan anggapan bahwa aparat penegak hukum tidak serius menangani kasus itu. Setidaknya lamanya pengungkapan kasus itu menjadi bukti ketidakseriusan itu. Bahkan kini beredar kabar bahwa fakultas berencana untuk menutup kasus tersebut. Hal ini karena kasus ini juga (kabarnya) menyeret sejumlah dosen. Benar tidaknya kabar tersebut perlu dibuktikan dan kasus ini akan terus dipantau oleh mahasiswa, Komisi Ombudsman dan dibantu oleh sejumlah LSM seperti Pukat Korupsi UGM dan juga Indonesia Court Monitoring. Yang jelas dari kasus ini tergambar bahwa tidak ada tempat yang “suci” dari korupsi. Pemberantasan korupsi hingga ke akarnya adalah tugas kita bersama demi Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. SALAM ANTI KORUPSI..!

Iklan




tak ada lagi kampus kerakyatan : konflik kampus parkiran bernama UGM

27 08 2009

UGM tempo duluSurat Edaran nomor 5890/PII/Dir. PPA/2009 yang dikeluarkan oleh wakil rektor senior bidang administrasi, keuangan, dan SDM menjadi “dasar hukum” pemberlakuan satu pintu masuk bagi Universitas Gadjah Mada. Pintu masuk yang tadinya tersebar di berbagai sudut dari Sagan hingga ke perempatan MM UGM Jalan Kaliurang kini pintu-pintu tersebut ditutup dan dialihkan ke pintu masuk utama Boulevard UGM. “Kebijakan” itu masih ditambah denganĀ embel-embel menerapkan portal parkir berbayar. Nantinya masyarakat atau civitas akademika yang masuk ke UGM akan dikenakan tarif parkir seperti di mal-mal. Itu artinya secara tidak langsung UGM menutup rapat-rapat akses masyarakat yang akan masuk dan melintas di jalan-jalan kompleks kampus UGM. Surat edaran itu masih ditambah sederet kalimat lain diantaranya adalah menyiapkan kantong-kantong parkir di sisi timur fakultas filsafat dan di sisi timur fakultas hukum. Ada apa ini?

Sungguh keterlaluan dagelan rektorat UGM ini. Bagaimana tidak? UGM sejak berdirinya merupakan kampus kerakyatan. Kampus milik rakyat yang bebas dimasuki dan dilintasi oleh masyarakat dari golongan manapun. Bahkan siswa SMP pun boleh ikut kuliah sebagai mahasiswa tamu. Bisa dibilang UGM adalah ikon kerakyatan yang sesungguhnya tidak seperti para capres di pemilu kemarin yang ramai berkoar-koar bahwa dirinya pro rakyat dan akan menggerakkan ekonomi kerakyatan yang nyatanya hanya isapan jempol belaka. Tapi beda dengan UGM. Ketika paham kerakyatan baru dicetuskan oleh para founding fathers kita, UGM sudah mulai jauh sebelum mereka mencetuskan paham itu. UGM bergerak dan tumbuh bersama rakyat, berjuang bersama rakyat mengusir penjajah dan bahkan ikut bahu membahu meningkatkan taraf hidup rakyat yang ketika itu menderita seusai penjajah hengkang dari Bumi Pertiwi. Tapi apa lacur? SE itu telah membuyarkan nama besar UGM sebagai kampus kerakyatan. Kampusnya rakyat. SE itu pula yang menenggelamkan nama UGM dalam tumpukan materi dengan dalih demi kenyamanan dan keamanan kampus. Sebagai mahasiswa UGM saya malu.

Saya tak habis pikir apa yang ada di kepala orang-orang rektorat ketika mengeluarkan kebijakan itu? Saya yakin tak lain dan tak bukan adalah soal fulus, uang. Ya sejak UGM berganti status menjadi PT BHMN, uang menjadi dewa penyelamat UGM saat subsidi dari pemerintah untuk UGM dikurangi sedikit demi sedikit dan parahnya yang menjadi tumbal adalah mahasiswa. Mahasiswa ketika itu dicekoki berbagai biaya yang di luar akal. SPMA, SPP, BOP full variabel dan sederet biaya lain. Lucunya biaya-biaya itu ditambahi gelar “demi peningkatan mutu akademik”. Kita semua tentu mafhum bahwa peningkatan mutu akademik yang digembor-gemborkan itu tak begitu terasa efeknya.

SE itu sendiri merupakan suatu blunder yang dilakukan rektorat UGM, menurut saya. Blunder karena seharusnya sebagai pengelola kampus, sudah menjadi kewajiban bagi rektor dan jajarannya untuk menyediakan pelayanan yang prima bagi mahasiswanya termasuk menyediakan segala fasilitas secara gratis. Tapi nyatanya malah dikeluarkan SE yang menerapkan aturan parkir berbayar bagi mahasiswa. Jelas ini suatu kebijakan yang aneh karena tak sepatutnya mahasiswa membayar fasilitas di kampusnya sendiri. Blunder yang kedua adalah pengelolaan parkir ini nantinya akan diserahkan kepada swasta. Artinya dengan diserahkannya pengelolaan parkir tersebut kepada swasta akan makin menunjukkan bahwa kebijakan ini berbau bisnis yang nantinya laba dari parkiran itu sebagiannya akan masuk ke kas rektorat untuk (sekali lagi) meningkatkan mutu akademik.

Eko Prasetyo, seorang peneliti dari PUSHAM UII mengatakan bahwa UGM adalah kampus paling narsis di dunia. Di tiap sudut jalan masuk ke UGM terpampang papan logam bertuliskan “ANDA MEMASUKI WILAYAH KAMPUS UGM”. UGM kini telah berganti nama dari Universitas Gadjah Mada menjadi Universitas Gedhe Mbayare. Ini karena banyaknya biaya tak rasional yang mesti ditanggung mahasiswa akibat kebijakan rektorat. Slogan “kampus kerakyatan” yang dimiliki UGM pun musnah sudah.

Kini kita tak usah lagi berharap UGM yang sekarang sama dengan UGM yang dulu. UGM sekarang sudah jauh melenceng dari cita-cita pendiriannya. Dulu UGM didirikan dengan cita-cita sebagai kampus milik rakyat, wadah rakyat menuntut ilmu secara bebas, kampus yang mengajarkan budi pekerti yang mulia, kampus yang memuat nilai-nilai luhur Mahapatih Gadjah Mada sebagai abdi masyarakat yang senantiasa tumbuh, bergerak dan berpihak pada rakyat. Tapi kini UGM tak lebih dari sebuah kampus kapitalis, kampus materialis yang hanya mementingkan tumpukan uang, seperti vampir yang menghisap darah mahasiswanya. Dan cita-cita serta nilai luhur UGM sebagaimana dicetuskan oleh para pendirinya hanya menjadi sebuah materi yang diajarkan di kelas-kelas…