Menyoal Legitimasi Pemilu 2009

24 04 2009

pemilu2009-1suaratukmasadepan11Pemilu legislatif 2009 telah usai dengan meninggalkan “noda” yang membandel. Boleh jadi inilah pemilu yang paling ruwet sejak pemilu pertama kali tahun 1955. Ruwet karena pemilu kali ini menggunakan sistem dan konsep yang sangat berbeda jauh dari pemilu sebelumnya. Pemilu kali ini mulai meninggalkan paku sebagai kawan para pemilih di bilik suara dan diganti dengan pulpen merah. Suatu perubahan kecil namun berpengaruh besar dalam pemilu kali ini. Perubahan yang lain adalah dibatalkannya aturan mengenai penentuan wakil rakyat berdasarkan nomor urut oleh MK dan diganti dengan sistem suara terbanyak. Pembatalan aturan tersebut oleh MK sangat berpengaruh terhadap jalannya pemilu kali ini. Dengan sistem suara terbanyak maka sistem kedaulatan rakyat yang dianut di Indonesia makin ditegakkan dan hal ini juga sekaligus membuktikan peran MK sebagai pengawal konstitusi.  1355

Satu hal yang patut dicermati dan juga sebagai titik lemah sekaligus juga sebagai borok pemilu kali ini adalah soal DPT. Salah satu syarat yang mesti dipenuhi oleh masyarakat untuk dapat menggunakan hak pilih selain sudah cukup umur juga tercantum namanya dalam Daftar Pemilih Tetap atau DPT. Bila seseorang namanya tidak tercantum di DPT maka walaupun ia sudah cukup umur untuk memilih, ia tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Inilah yang menjadi titik lemah pemilu kali ini. Hal ini pula yang menyebabkan meledaknya jumlah golput. DPT yang carut marut membuat masyarakat kehilangan hak pilihnya. Mahasiswa yang tinggal di luar kota pun kesulitan dengan sistem ini sehingga banyak dari mereka menjadi golput administrasi. Formulir A5 yang dijadikan syarat untuk mutasi tempat pemilihan dari daerah asal pun tak bisa dijadikan jaminan untuk dapat menggunakan hak pilih karena KPU menetapkan bahwa orang-orang yang memegang formulir A5 akan dilayani bila ada sisa surat suara di TPS. Maka jangan heran bila angka golput “meledak” hingga 40%. 

Kemudian timbul pertanyaan: apakah pemilu kali ini dapat dikatakan legitimate dengan persentase pemilih hanya 60%? Hal ini pula yang masih menjadi perdebatan di semua kalangan yang peduli dengan nasib bangsa. Dengan hanya 60% rakyat yang menggunakan hak pilih, para wakil rakyat yang terpilih saat ini merupakan wakil rakyat yang “lemah” karena hanya didukung oleh sedikit rakyat. Hal ini menimbulkan resiko dalam menjalankan tugas mereka kelak. 

Diragukannya legitimasi pemilu kali ini tak lepas dari kesalahan KPU sendiri yang menerapkan konsep yang salah sehingga golput kali ini meledak hingga 40%. Fatwa haram golput dari MUI pun tak banyak menolong pemilu kali ini. Alih-alih membantu pemerintah menurunkan angka golput, fatwa itu malah dikritisi banyak kalangan karena golput adalah hak konstitusi warga negara dan ini juga bukan ranah kerja MUI. Pihak lain yang patut dipersalahkan adalah parpol. Kepercayaan mayarakat terhadap parpol anjlok dan ini disebabkan oleh perilaku parpol sendiri. Janji-janji kampanye yang tidak ditepati, korupsi yang menyeret kader-kader parpol dan juga moral kader parpol sehingga menyulut skandal asusila pun menjadi faktor pemicu anjloknya kepercayaan masyarakat terhadap parpol. 

Pemilu 2009 tidak legitimate? Sulit untuk menjawab pertanyaan tersebut karena tak ada patokan yang jelas tentang legitimate atau tidaknya suatu pemilu. Kalau patokan yang digunakan adalah angka keikutsertaan pemilih dalam pemilu kali ini, jelas pemilu 2009 ini tidak legitimate. Saat ini hal itu bisa kita sisihkan dulu karena masih ada satu lagi tahapan yang menjadi pekerjaan berat kita bersama : Pilpres 2009. Adalah tugas kita untuk mengawal hajatan politik akbar Indonesia ini agar pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada pemilu legislatif tak terjadi di Pilpres 2009 dan tidak lagi dicap tidak legitimate oleh masyarakat. Harapannya, rangkaian pemilu kali ini dapat menjadi media pembelajaran politik bagi masyarakat.

Iklan




ruang publik…untuk siapaaa…???

1 04 2009

ruang-publik-1Ruang publik. Banyak dari kita yang kurang paham arti dari ruang publik. Banyak dari mereka yang mengartikan ruang publik sebagai tempat untuk bersantai ria dimana pun lokasinya. Tak sedikit dari mereka yang mengartikan ruang publik sebagai tempat berkumpulnya orang-orang dari berbagai latar belakang dan status sosial melakukan aktivitas.  Taman, mal, bahkan angkot pun dianggap sebagai ruang publik. Tapi masalahnya, ruang publik itu untuk siapa??

Sesuai namanya ruang publik diperuntukkan bagi warga masyarakat untuk bersosialisasi. Entah itu mengobrol, bermain, piknik, dan sebagainya. Tak ayal keberadaan ruang publik menjadi penting apalagi di tengah kota beton yang masyarakatnya majemuk seperti Jakarta. Ruang publik bagi kota seperti Jakarta penting mengingat warganya yang terdiri dari berbagai latar belakang sangat sulit untuk bersosialisasi dengan sesamanya. Jam kerja yang padat dan sederet kesibukan lain menjadi penghalang mereka untuk sekedar ber “say hello” dengan warga lain. Rutinitas kerja juga menjadi penyebab pentingnya ruang publik karena dengan adanya ruang publik tersebut masyarakat dapat memanfaatkanya sebagai terapi stres karena beban pekerjaan. bulevard-ugm

Saya sedikit kaget ketika di salah satu blog disebutkan bahwa emperan Plaza Indonesia yang biasa digunakan oleh pemilik blog tersebut dan rekan-rekannya berkumpul di malam hari kini dilarang digunakan oleh pihak mal tersebut tanpa alasan yang jelas. Menurut saya, pihak mal tersebut tidak berhak melarang warga masyarakat untuk menggunakan ruang publik (dalam hal ini emperan depan mal tersebut) karena wilayah itu tidak termasuk dalam bagian mal tersebut sehingga bebas digunakan oleh publik. Lagipula dalam kasus ini tidak ada bukti yang shahih yang tak terbantahkan yang menerangkan bahwa emperan itu adalah termasuk dalam wilayah mal tersebut. Bila bukti itu ada, mal itu berhak untuk melarang publik memanfaatkan emperan itu. Ada tidaknya bukti itu tidak diketahui secara pasti. Pasalnya pihak mal tersebut enggan untuk memberi keterangan bahkan terkesan tertutup, menurut blog tersebut.

Penggunaan ruang publik oleh masyarakat merupakan hak mereka. Selama mereka tidak memanfaatkan ruang itu sebagai tempat maksiat dan kegiatan negatif, mereka sah-sah saja menggunakanya. Saya jadi ingat kuliah pengantar ilmu hukum pada semester 1 yang lalu. Di sana dikatakan bahwa pada dasarnya setiap orang berhak untuk melakukan kegiatan apapun selama tidak melanggar norma kesusilaan, norma hukum, dan peraturan perundang-undangan.

Saya jadi menyesalkan sikap dari mal di atas yang mengusir publik dari emperan mereka yang notabene merupakan ruang publik tanpa alasan yang jelas bahkan bertindak berlebihan dengan memerintahkan petugas keamanan untuk mengusir warga yang “nongkrong” di situ. Sungguh ironis… Ruang publik yang mestinya untuk publik, dicaplok begitu saja oleh orang yang “sok kuasa” memiliki ruang itu…..

  • gambar diambil dari berbagai sumber (termasuk juga koleksi pribadi)
  • sumber :http://gandung.info