kejahatan akademik, kejahatan politik atau kejahatan etika???

31 12 2008

agungDPR kembali berulah. Kali ini bukan skandal seks atau korupsi yang menimpa para anggotanya. Ulahnya kali ini soal pengesahan UU Mahkamah Agung beberapa waktu lalu. Undang-undang yang ternyata secara tidak langsung mengungkap borok dan kebiasaan para wakil rakyat yang kehormatannya kini diragukan : titip absen.

Tata tertib DPR mensyaratkan bahwa sebuah rapat bila diadakan bila peserta rapat memenuhi yakni dua pertiga dari jumlah seluruh anggota DPR dan keputusan baru bisa diambil bila disetujui oleh dua pertiga anggota yang hadir. Masalahnya adalah UU MA disahkan dalam rapat paripurna yang dihadiri tak lebih dari 96 orang. Sangat jauh dari jumlah minimalnya. Namun sang ketua sidang, agung laksono yang juga ketua DPR berkeras bahwa sidang saat itu sudah kuorum dan dapat mengambil keputusan. Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Dengan demikian UU MA itu cacat dalam pengesahannya dan secara tidak langsung memunculkan dugaan bahwa anggota DPR gemar melakukan tindak kejahatan titip absen.

Saya ingat ketika awal perkuliahan mata kuliah Hukum Kenegaraan dan Perundang-undangan ( HKPU) setengah tahun lalu. Ketika itu dosen saya yang kini menjadi staf ahli presiden bidang hukum, Denny Indrayana, membuat suatu peraturan kelas dan salah satunya adalah larangan titip absen. “Titip absen adalah sebuah kejahatan akademik dan pelakunya akan diberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku”, demikian mas Denny bersabda di depan kelas dengan 40-an mahasiswa. Kemudian terbukti bahwa aturan itu cukup ampuh di kelas HKPU itu. Ruang kuliah yang terletak di gedung IV FH UGM itu nyaris terisi penuh setiap kuliah HKPU. Jarang sekali mahasiswa yang bolos ketika itu. Kalaupun ada yang izin atau sakit pasti sudah memberi tahu dosen sebelumnya dengan surat keterangan. Nah bagaimana dengan DPR?

Tak bisa dipungkiri bahwa praktik kejahatan akademik titip absen masih terjadi di ranah perkuliahan. Apalagi mata kuliah dengan peserta kuliah yang besar sehingga menyulitkan pengawasan. Parahnya lagi virus itu kini menjangkiti para wakil rakyat kita. Tapi untuk DPR mungkin namanya bukan kejahatan akademik tapi kejahatan politik atau kejahatan etika. Mana yang mau anda pilih silakan saja. Tapi saya mencium ada modus lain kejahatan seperti itu dalam pengesahan UU MA. Caranya adalah dengan menandatangani absensi yang biasanya ada di pintu masuk ruang rapat paripurna tapi yang bersangkutan tidak masuk ke dalam ruangan rapat tapi menghilang entah kemana. sidangparipurna2

Memalukan. Beginikah citra dan borok ¬†para wakil kita di parlemen? Tak mengherankan kalau rakyat tak percaya lagi pada mereka. Rakyat kini menganggap mereka adalah virus yang mesti dibinasakan dari muka bumi. Kembali ke soal UU MA tadi. Sudah selayaknya UU itu di cap cacat administratif karena disahkan dalam keadaan rapat paripurna yang tak sesuai tata tertib. Dan tampaknya Badan Kehormatan DPR harus bekerja keras menyelamatkan dan membenahi wajah DPR yang makin lama makin tercoreng…..

*gambar diambil dari berbagai sumber

Iklan