DARURAT HUKUM

20 04 2010

Kiranya tak berlebihan bila kondisi hukum di negara kita berstatus negara hukum. Bukan bermaksud menyaingi pemerintah yang berwenang mengubah status keamanan negara ke darurat sipil atau darurat militer. Tapi memang begitulah kondisi hukum di negara kita saat ini. Kondisi demikian menuntut keputusan cepat tentunya dengan memperhatikan rasa keadilan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Kenapa saya sebut kondisi hukum di Indonesia berstatus darurat hukum? Lihat saja sekarang. Berbagai macam makelar hukum bermunculan. Mulai dari makelar kasus yang sempat mengguncang Polri, makelar pajak yang kini mewabah di kementerian keuangan, dan entah akan muncul makelar apa lagi nanti. Yang jelas kasus-kasus di atas sedikit banyak mencederai rasa keadilan masyarakat.

Kondisi darurat ini diperparah dengan bobroknya moral beberapa hakim. Mereka yang seharusnya menjatuhkan putusan dengan adil kini harus ikut meringkuk di bui karena perbuatan mereka sendiri. Rupanya korupsi pun merambah ke jajaran institusi kehakiman.

Jaksa? Setali tiga uang. Beberapa jaksa malah diduga terlibat makelar pajak Gayus. Akhirnya mereka yang terlibat dinonaktifkan dari jabatan struktural. Keadaan ini makin memperparah kondisi hukum di negara kita.

Bagaimana dengan Polri? Perbuatan salah seorang perwira tingginya, Komjen Susno Duadji, yang berkoar-koar ke publik terkait adanya makelar kasus di tubuh Polri, sedikit banyak membuat Polri kebakaran jenggot. Tim Independen segera dibentuk dan mulai memeriksa beberapa pihak terkait. Celakanya lagi, Sang Jendral yang membongkar makelar kasus di tubuh Polri malah dikenai sanksi disiplin. Alih-alih membongkar makelar kasus yang merajalela di kepolisian, malah perang saudara yang terjadi. Melindungi sang Makelar, menyingkirkan Sang Jendral atau memang berniat menegakkan hukum? Entahlah.

Para pengacara pun sedikit banyak menyumbang peran dalam penciptaan status darurat hukum di negara kita. Mereka yang notabene merupakan para sarjana hukum mulai ikut terjun ke dunia hitam. Kasus suap menyuap yang dilakoni beberapa pengacara kini sedang menjadi sorotan di kalangan masyarakat. Hal ini membuat masyarakat bertanya-tanya bagaimana sebenarnya kerja pengacara itu? Apakah mereka selalu “bermain uang” dalam tiap perkara yang mereka tangani? Pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul di masyarakat. Kasus ini telah mencoreng profesi advokat sebagai profesi yang mulia (Officium Nobilium).

Tidak berdayanya keempat penegak hukum (lazim disebut sebagai Catur Wangsa), sangat berbahaya bagi kehidupan hukum di negara kita. Dengan tidak berdayanya keempat penegak hukum tersebut akan menjadikan masyarakat tidak percaya lagi akan hukum. Dengan tidak adanya kepercayaan masyarakat, negara akan menghadapi suatu anarkhi yang tentunya tidak kita harapkan. Oleh karena itu tidak berlebihan kiranya bila hukum di negara kita berstatus darurat hukum. Dan bila para catur wangsa tidak segera kembali ke jalan dan fungsinya masing-masing, negara kita cepat atau lambat akan jatuh ke jurang anarkhi. Suatu tindakan revolusioner perlu dilakukan oleh pemerintah guna mencegah kehancuran hukum dan mengembalikan status hukum menjadi tertib hukum.





ssstt… di sini ada korupsi…

6 11 2009

balairung gedung pusat UGMKorupsi adalah suatu tindak kriminal yang tidak kita sadari keberadaannya tapi ia ada di sekeliling kita. Korupsi sama bahayanya dengan racun arsenik yang konon tidak berbau dan tidak berasa. Seperti itulah kira-kira sifat laten dari korupsi.

Pelaku korupsi kebanyakan para pembesar atau pejabat negeri. Mulai dari pejabat RT, RW, lurah, camat, hingga pejabat negara tingkat atas seperti bupati, gubernur, menteri, dan sebagainya. Virus korupsi juga sudah merambah hingga institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Singkatnya, korupsi telah merambah hampir semua aspek di negara ini. Tak ada lagi lembaga negara yang bersih dari korupsi.

Tak ada lagi lembaga yang bebas korupsi mungkin benar adanya. Institusi-institusi yang seharusnya bebas dari korupsi sekarang malah tertular korupsi. Bahkan korupsi terjadi juga di “pabrik” pencetak insan-insan muda penegak hukum antikorupsi.

Fakultas Hukum UGM sebagai suatu lembaga pendidikan seharusnya bersih dari korupsi. Apalagi dengan fungsi utama FH UGM sebagai pencetak generasi muda antikorupsi dan mafia peradilan sehingga ke depannya melahirkan penegak hukum yang bersih dari korupsi. Tapi apa lacur? Dalam institusi sesuci FH UGM terjadi sebuah kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum pegawainya sendiri. Pelaku yang melakukan tindakan laknat itu adalah seorang pegawai berinisial BS.

DSC03527Oknum pegawai ini melakukan tindak pidana korupsi dengan menyelewengkan uang fakultas dan membuat LPJ palsu tentang kegiatan yang fiktif pula. Kasus ini pun terkuak setelah pihak universitas melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terkait kasus tersebut. Pihak universitas pun telah menyatakan bahwa BS telah melakukan pelanggaran disiplin PNS dan penyelidikan oleh pihak fakultas dianggap selesai dengan turunnya surat dari Wakil Rektor Senior bidang administrasi, keuangan dan sumber daya manusia nomor 053/PII/Dit. SDM/2008 tertanggal 24 November 2008. Dalam surat itu disebutkan pula bahwa penanganan kasus tersebut akan diproses ke Depdiknas untuk dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. Soal aspek pidana, diserahkan kepada fakultas untuk menindaklanjutinya. Namun, setelah sekian lama pihak fakultas tak juga melaporkan kasus ini ke pihak yang berwajib. Padahal kasus ini tak cukup hanya diselesaikan di tataran administrasi saja tapi juga harus ke tataran hukum. Biar bagaimana pun hukum harus ditegakkan tanpa terkecuali.

Mahasiswa yang mengetahui kasus ini akhirnya melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dengan harapan kasus ini dapat diselesaikan melalui jalur hukum dan dapat menimbulkan efek jera agar kasus seperti ini tidak terulang lagi. Ternyata kemudian perjalanan pengungkapan kasus ini menemui jalan terjal. Jaksa yang menangani kasus tersebut mendadak dipindahtugaskan ke luar Jawa padahal berkas-berkas kasus itu telah siap diajukan ke pengadilan. Sementara itu jaksa penggantinya pun mengaku harus memulai penyelidikan dari awal karena dia tidak mengikuti perkembangan tersebut. Keadaan ini makin parah melihat BS masih berkeliaran di kampus bahkan menjadi pengawas ujian. Masih berkeliarannya BS di kampus tentunya mengundang kekhawatiran bahwa ia akan menghilangkan barang bukti.

Berlarut-larutnya pengungkapan kasus ini membuat mahasiswa gerah. Beberapa perwakilan mahasiswa kemudian mengirim surat kepada Ombudsman meminta komisi tersebut untuk mengawasi kinerja kejaksaan yang menangani kasus tersebut. Hal ini makin menguatkan anggapan bahwa aparat penegak hukum tidak serius menangani kasus itu. Setidaknya lamanya pengungkapan kasus itu menjadi bukti ketidakseriusan itu. Bahkan kini beredar kabar bahwa fakultas berencana untuk menutup kasus tersebut. Hal ini karena kasus ini juga (kabarnya) menyeret sejumlah dosen. Benar tidaknya kabar tersebut perlu dibuktikan dan kasus ini akan terus dipantau oleh mahasiswa, Komisi Ombudsman dan dibantu oleh sejumlah LSM seperti Pukat Korupsi UGM dan juga Indonesia Court Monitoring. Yang jelas dari kasus ini tergambar bahwa tidak ada tempat yang “suci” dari korupsi. Pemberantasan korupsi hingga ke akarnya adalah tugas kita bersama demi Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. SALAM ANTI KORUPSI..!





Indonesia…masihkah ada?

13 07 2008

Disini negri kami

tempat padi terhampar

samudranya kaya raya

tanah kami subur, tuhan….

Di negri permai ini berjuta rakyat bersimbah luka…

anak kurus tak sekolah, pemuda desa tak kerja…

mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar….

Bunda, relakan darah juang kami tuk membebaskan rakyat….

Kutipan lagu Darah Juang di atas tampaknya cukup mewakili kondisi negara kita yang lagi tersungkur. Negeri yang permai, subur, gemah ripah loh jenawi kini nyaris porak poranda karena keserakahan manusia yang tinggal di dalamnya. Negeri yang ramah dan murah senyum dengan adat timur dan kesantunan masyarakatnya yang terkenal hingga ke seluruh dunia kini berubah menjadi beringas dan penuh rasa kebencian.

Manusia serakah yang menghuni negeri ini telah meruntuhkan dan menghancurkan pilar-pilar yang telah susah payah dibangun oleh para pendahulu kita yang kini telah tiada. Mungkin mereka menangis di alam sana menyaksikan para penerusnya menghancurkan negeri yang telah mereka dirikan dengan air mata, darah, dan nyawa. Mereka mengutuk para penerusnya yang serakah dan membawa negeri ini ke lembah nista.

Lihatlah manusia-manusia serakah di sana! Mereka telah merusak negeri ini dengan omongan dan tindakan kotor mereka. Mereka berkoar-koar dengan mulut besar mereka, berjanji akan mensejahterakan rakyat negeri ini, menjanjikan pembangunan, hingga menggembar-gemborkan pendidikan gartis yang ternyata hanya isapan jempol belaka. Pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang dijanjikannya hanya berlaku bagi dirinya dan keluarga serta teman-teman seperjuangannya yang telah mengantar ia menduduki kursi empuk kekuasaan. Ia beranggapan dirinya dan orang-orang terdekatlah yang harus disejahterakan. Bukan rakyat. Korupsi pun merajalela dengan tenangnya tanpa ada yang mengusik bahkan Pasukan Brigade Anti Korupsi pun seakan kehilangan nyali untuk memberantasnya. Bahkan korupsi mulai mewabah di kalangan hakim-hakim yang dulu sangat bijak dan menjadi rujukan rakyat mencari keadilan. Para hakim menjadi gelap mata melihat uang bertumpuk-tumpuk di hadapannya seakan dunia dapat ia beli dengan uang sebanyak itu. Hasilnya, keadilan yang dulu sangat diagungkan dijual hanya dengan beberapa tumpuk uang saja. Hati mereka membatu tidak dapat merasakan penderitaan rakyat akan ketidakadilan, mata mereka tertutup oleh harta yang melimpah sehingga tak mampu lagi melihat kebenaran, telinga mereka tuli sehingga mereka tidak dapat mendengar hal-hal yang benar, dan mulut mereka bisu hanya bisa mengucapkan kata-kata kebohongan jauh dari kebenaran. Korupsi juga telah melanda para wakil rakyat yang terhormat. Mereka membuka usaha baru sebagai ahli membuat peraturan yang merugikan rakyat. Tinggal pesan lewat telepon, siapkan beberapa tumpuk uang dan peraturan yang anda inginkan akan siap dalam hitungan bulan bahkan dalam hitungan jam. Sungguh memalukan….

Lihatlah orang-orang bermoral bejat di sana! Mereka tak lagi malu mengumbar nafsu syahwatnya di tempat umum bukan dengan istri-istri mereka. Di kantor, di taman, di hotel, mereka mengumbar syahwat mereka. Para wakil rakyat yang terhormat pun keranjingan hal yang serupa. Perzinahan, free sex, menjadi hobi kaum muda negeri ini. Diperparah lagi oleh video-video haram yang dapat dengan mudah mereka dapatkan. Akhlak mereka makin rusak. Para ibu kini tak takut lagi membunuh anaknya sendiri. Mereka pun rela menjual anak mereka yang suci dan tak berdosa demi uang. Lagi-lagi uang… Seakan uang dapat memuaskan nafsu manusia. Padahal mereka keliru…

Lihatlah para pelajar malang di sana! Sekolah tempat mereka menuntut ilmu roboh dan tak jua diperbaiki. Dimana mereka menuntut ilmu bila sekolah mereka roboh? Bagaimana nasib generasi penerus kita bila mereka menjadi bodoh tak berilmu? Janji memperbaiki sekolah yang digembar-gemborkan penguasa pun tak jua terwujud. Entah digunakan untuk apa uang proyek itu. Penderitaan mereka belumlah usai. Masih ada lagi. Mereka harus menjalani kurikulum yang tak menentu. Ganti menteri, ganti kurikulum. Lain presiden, lain pula programnya. Seakan mereka hanya dijadikan kelinci percobaan. Belum lagi mereka harus melalui ujian akhir yang tetap digelar walaupun ditentang para cerdik cendekia. Tiap kegagalan siswa untuk lulus ujian selalu ditimpakan pada sekolah dan guru yang mengajar. Padahal kualitas pendidikan negeri ini tidak merata. Timpang di satu sisinya. Ujian akhir dijadikan proyek penguasa untuk menghabiskan anggaran parahnya lagi anggaran pendidikan terus dipangkas atas nama penghematan.

Lihatlah rakyat jelata malang di sana! Mereka tak mampu membeli beras. Bahan bakar yang terus melambung harganya. Semakin melemahkan daya beli mereka. Penguasa acuh tak acuh dengan harga yang terus melambung.

Apakah Indonesia masih ada? Ada tapi sekarat dan malaikat pencabut nyawa telah berdiri di sampingnya siap untuk mencabut nyawa. Lonceng kematian Indonesia mulai berdentang. Keserakahan telah membuat kita lupa bahwa semua akan kembali pada kita baik atau buruknya. Hukum karma berlaku. Siapa menabur angin akan menuai badai. Indonesia, negeri dengan alamnya yang kaya kini sekarat menanti maut karena keserakahan manusi yang mengelolanya. Don’t judge a book by it’s cover berlaku pula bagi Indonesia. Luarnya jelek apalagi dalamnya…… Itulah Indonesia….





skandal berjamaah kejakgung….siapa imamnya?

15 06 2008

Lonceng kematian kejaksaan agung berdentang kencang. Menandakan terjadinya sesuatu yang akan meruntuhkan wibawa sang pembela keadilan. Hati para pejabatnya pun tak tenang. Suatu hal yang wajar karena mereka sedang menghadapi kasus besar dan bukan tak mungkin mereka akan terseret menjadi pelakunya. Kasus besar itu adalah kasus suap dana BLBI atas nama tersangka Artalyta Suryani dan seorang jaksa yang juga menjadi ketua tim investigasi BLBI, Urip Tri Gunawan.

Kasus berawal ketika Jampidsus waktu itu yang kini sudah diberhentikan, Kemas Yahya Rahman, mengumumkan hasil investigasi kasus BLBI kepada BDNI dan BCA. Waktu itu ia berkata bahwa tidak ada unsur melawan hukum dalam kasus tersebut. Belakangan KPK menyergap jaksa Urip yang ketika itu menjadi ketua tim investigasi kasus BLBI BDNI dan BCA beserta seorang wanita yang kemudian diketahui bernama Artalyta Suryani. Mereka dipergoki sedang melakukan tindakan suap dimana saat itu Artalyta menyerahkan sejumlah uang kepada jaksa Urip. Berdasarkan hasil penyidikan ternyata uang itu adalah “uang terima kasih” dari Artalyta atas jasa jaksa Urip memanipulasi hasil penyidikan. Terungkap pula bahwa Artalyta juga memiliki hubungan dekat dengan Kemas Yahya Rahman. Kemas pun diperiksa dan akhirnya dicopot dari jabatannya.

Kini kasus itu telah mencapai titik terang namun masih jauh dari kebenaran. Dari percakapan telepon diketahui bahwa Kemas ikut terlibat dalam tawar-menawar “uang terima kasih itu”. Disepakati bahwa jumlah yang harus dibayar adalah sebesar Rp 6 milyar. Tak hanya Kemas yang terlibat. Terungkap pula bahwa Artalyta juga menghubungi Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) ketika jaksa Urip tertangkap dengan maksud meminta bantuan untuk menghubungi ketua KPK untuk membebaskan jaksa Urip dan melindungi “bos” sambil menawarkan sejumlah uang sebagai balas jasa. Tak jelas siapa yang dimaksud dengan “bos”, tapi kabar menyebutkan ia adalah Joko Chandra. Jamdatun pun membantah kabar itu tapi bukti berkata lain. Jaksa Agung Muda bidang Intelijen yang dimintai keterangan oleh pers juga mengaku tak ada persekongkolan dalam kasus itu. Suatu hal yang aneh mengingat tugas Jamintel adalah menyelidiki setiap¬† hala yang mencurigakan¬† dalam institusinya.

Kejakgung pun bertindak cepat untuk menyelamatkan wibawa dan nama baiknya. Jamdatun dan Jamintel akan diperiksa oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan. Dan tampaknya kasus ini akan memasuki babak baru. Kini timbul pertanyaan, untuk kasus yang sebesar dan serapi itu tidak mungkin tidak ada yang mengendalikan. Lalu siapa yang menyusun skenario sekaligus bertindak sebagai sutradara kasus ini? Patut kita tunggu kelanjutannya.