DARURAT HUKUM

20 04 2010

Kiranya tak berlebihan bila kondisi hukum di negara kita berstatus negara hukum. Bukan bermaksud menyaingi pemerintah yang berwenang mengubah status keamanan negara ke darurat sipil atau darurat militer. Tapi memang begitulah kondisi hukum di negara kita saat ini. Kondisi demikian menuntut keputusan cepat tentunya dengan memperhatikan rasa keadilan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Kenapa saya sebut kondisi hukum di Indonesia berstatus darurat hukum? Lihat saja sekarang. Berbagai macam makelar hukum bermunculan. Mulai dari makelar kasus yang sempat mengguncang Polri, makelar pajak yang kini mewabah di kementerian keuangan, dan entah akan muncul makelar apa lagi nanti. Yang jelas kasus-kasus di atas sedikit banyak mencederai rasa keadilan masyarakat.

Kondisi darurat ini diperparah dengan bobroknya moral beberapa hakim. Mereka yang seharusnya menjatuhkan putusan dengan adil kini harus ikut meringkuk di bui karena perbuatan mereka sendiri. Rupanya korupsi pun merambah ke jajaran institusi kehakiman.

Jaksa? Setali tiga uang. Beberapa jaksa malah diduga terlibat makelar pajak Gayus. Akhirnya mereka yang terlibat dinonaktifkan dari jabatan struktural. Keadaan ini makin memperparah kondisi hukum di negara kita.

Bagaimana dengan Polri? Perbuatan salah seorang perwira tingginya, Komjen Susno Duadji, yang berkoar-koar ke publik terkait adanya makelar kasus di tubuh Polri, sedikit banyak membuat Polri kebakaran jenggot. Tim Independen segera dibentuk dan mulai memeriksa beberapa pihak terkait. Celakanya lagi, Sang Jendral yang membongkar makelar kasus di tubuh Polri malah dikenai sanksi disiplin. Alih-alih membongkar makelar kasus yang merajalela di kepolisian, malah perang saudara yang terjadi. Melindungi sang Makelar, menyingkirkan Sang Jendral atau memang berniat menegakkan hukum? Entahlah.

Para pengacara pun sedikit banyak menyumbang peran dalam penciptaan status darurat hukum di negara kita. Mereka yang notabene merupakan para sarjana hukum mulai ikut terjun ke dunia hitam. Kasus suap menyuap yang dilakoni beberapa pengacara kini sedang menjadi sorotan di kalangan masyarakat. Hal ini membuat masyarakat bertanya-tanya bagaimana sebenarnya kerja pengacara itu? Apakah mereka selalu “bermain uang” dalam tiap perkara yang mereka tangani? Pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul di masyarakat. Kasus ini telah mencoreng profesi advokat sebagai profesi yang mulia (Officium Nobilium).

Tidak berdayanya keempat penegak hukum (lazim disebut sebagai Catur Wangsa), sangat berbahaya bagi kehidupan hukum di negara kita. Dengan tidak berdayanya keempat penegak hukum tersebut akan menjadikan masyarakat tidak percaya lagi akan hukum. Dengan tidak adanya kepercayaan masyarakat, negara akan menghadapi suatu anarkhi yang tentunya tidak kita harapkan. Oleh karena itu tidak berlebihan kiranya bila hukum di negara kita berstatus darurat hukum. Dan bila para catur wangsa tidak segera kembali ke jalan dan fungsinya masing-masing, negara kita cepat atau lambat akan jatuh ke jurang anarkhi. Suatu tindakan revolusioner perlu dilakukan oleh pemerintah guna mencegah kehancuran hukum dan mengembalikan status hukum menjadi tertib hukum.





kembalikan kesadaran hukum masyarakat: suatu ajakan moral

14 10 2008

Sudah menjadi pengetahuan yang telah dipahami oleh masyarakat bahwa Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat) dan bukan semata berdasar atas kekuasaan (machtstaat). Dengan pedoman itu jelas bahwa kehidupan di negara kita diatur oleh sesuatu yang bernama hukum. Wujud hukum di negara kita berupa peraturan-peraturan yang wajib kita taati demi mewujudkan suatu keteraturan dalam masyarakat. Hukum juga bertugas melindungi kepentingan dan hak-hak masyarakat dalam suatu negara. Hukum selalu dan senantiasa mencita-citakan keadilan bagi seluruh masyarakat. Namun tentunya hukum tidak dapat mencapai apa yang disebut sebagai keadilan yang sejati karena keadilan yang sejati adalah milik Tuhan.

Dalam perkembangannya hukum memiliki sifat memaksa. Memaksa dalam hal ini diartikan sebagai suatu bentuk perintah agar masyarakat tunduk dan patuh terhadap hukum tanpa terkecuali dan tanpa pandang bulu. Tak peduli apakah orang itu seorang presiden, raja, atau sultan semuanya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Equality before the law, artinya semua orang berkedudukan sama di mata hukum. Seiring perkembangan masa, tidak bisa dibantah bahwa hukum menjadi alat bagi penguasa untuk mengatur kehidupan rakyatnya. Dalam sisi negatif, hukum juga dapat digunakan oleh penguasa untuk melegitimasi dan mempertahankan kekuasaan sekaligus menindas rakyatnya yang tidak mau tunduk pada kehendaknya. Hal ini dapat dimengerti karena hukum diciptakan oleh penguasa. Tentunya kita setuju bila hukum digunakan untuk tujuan-tujuan yang baik.

Hukum bertugas melindungi kepentingan dan hak-hak warga negara dari kejahatan. Ini adalah tugas hukum yang paling utama. Namun patut dicatat bahwa hukum bukanlah satu-satunya cara untuk memberantas kejahatan. Masih ada cara lain untuk memberantas kejahatan.

Di era saat ini dimana kehidupan berjalan demikian cepat dan dinamis, dengan orang-orang yang ingin serba cepat dan instan membuat penerapan hukum menjadi amburadul. Amburadul karena orang-orang cenderung menghindari hukum karena beranggapan dengan hukum berbiaya mahal dan tidak efisien dari segi waktu. Padahal dalam teori-teori hukum telah dijelaskan bahwa sebisa mungkin hukum itu menguntungkan masyarakat dari segi penerapannya. Artinya hukum harus dilaksanakan dengan biaya murah dan cepat. Perilaku masyarakat seperti ini sudah sangat umum terjadi contohnya dalam kasus pelanggaran lalu lintas. Si pelanggar akan sebisa mungkin meminta penyelesaian secara “damai” dengan memberi sejumlah uang kepada polantas agar dibebaskan. Mereka tak peduli lagi dengan surat tilang, sidang pengadilan dan segala macamnya karena bagi mereka yang penting mereka bisa kembali melanjutkan aktifitas. Parahnya lagi aparat penegak hukum kita juga cenderung ndableg. Dalam kasus seperti tadi bisa saja si polantas yang memaksa si pelaku agar “berdamai”.

Dalam penerapan hukum yang sudah masuk ranah pengadilan pun begitu. Buruknya moral dan lemahnya manajemen pengawasan membuat para penegak hukum seperti jaksa dan hakim berbuat nakal dengan menjadi makelar perkara. Kasus seperti ini lazim disebut mafia peradilan. Bahkan profesi hakim telah lebih dulu tercoreng dengan idiom “Hubungi Aku Kalau Ingin Menang”. Hal ini tentunya membuat kita murka. Bahkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM yang dilakukan pada awal tahun 2007 menunjukkan fakta kasus korupsi di lembaga peradilan mencapai level 100%. Suatu persentase yang fantastis sekaligus menunjukkan betapa lembaga penegakan hukum kita sedang sekarat. 

Namun dibalik semua fakta negatif di atas tentunya kita sebagai masyarakat hendaknya tidak ikut memperparah keadaan dengan ikut-ikutan melanggar hukum. Kita harus ikut mengkritisi dan memperbaiki tatanan hukum kita yang sedang sekarat. Mari kita sama-sama kembali kepada hukum yang berlaku. Kita kembali menerapkan hukum yang mencita-citakan keadilan demi kepentingan bersama. Mudah-mudahan dengan kita melakukan hal kecil tapi bermanfaat besar seperti tidak lagi melanggar hukum dan mematuhi hukum, dapat memperbaiki keadaan hukum kita yang carut marut sekaligus menyadarkan dan membuat jera para penegak hukum yang korup.