membedah sistem dan kerja hukum Indonesia…..

30 08 2008

Hukum. Tak sekedar kumpulan lima huruf yang membentuk sebuah kata tapi arti sebenarnya lebih dari itu. Hukum memiliki arti filosofis yang dalam. Dalam pengertian awam hukum diartikan sebagai sekumpulan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan manusia dengan tujuan menciptakan keteraturan dan keadilan. Jelaslah bila hukum mencita-citakan keadilan. Namun hukum hanya bertujuan mengusahakan menemukan keadilan dan bukan menciptakannya karena keadilan yang hakiki hanya ada pada Tuhan.

Para ahli hukum telah merumuskan doktrin-doktrin hukum yang digunakan di seluruh dunia. Ahli-ahli hukum jaman kuno seperti Plato, Aristoteles, Socrates serta para ahli hukum jaman pertengahan dan modern seperti Hans Kelsen, john Locke, Hazewinkel Suringa dan kawan-kawan telah memberi andil besar dalam membangun dasar-dasar hukum global.

Secara garis besar sistem hukum di dunia dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu Sistem Hukum Anglo-Saxon dan Sistem Hukum Continental. Sistem Hukum Anglo-Saxon adalah sistem hukum yang menggunakan aturan tak tertulis dalam praktiknya. Tidak ada aturan tertulis di sini. Contoh ini nyata terlihat dalam sidang dimana disitu ada sekelompok juri dan hakim hanya bertugas memberi hukuman dan tidak bertugas untuk menentukan bersalah-tidaknya sesorang. Sistem ini dianut oleh Inggris dan AS. Sistem Continental berkebalikan dari Sistem Anglo-Saxon. Dalam sistem ini hakim berkuasa untuk menentukan bersalah tidaknya seseorang dan hukuman yang pantas bagi si terdakwa. Tentunya hal itu sesuai UU karena sistem ini memakai peraturan tertulis. Sistem ini dianut oleh negara-negara Eropa seperti Belanda dan negara kita tercinta Indonesia.

Di Indonesia sistem peradilan kita dilakukan oleh MA dan Kejakgung. Selain dua lembaga tadi masih ada MK dan KY tapi dalam hal ini kita kesampingkan dulu dua lembaga terakhir karena konteks kita adalah hukum dalam penerapannya dalam arti luas.

Indonesia adalah negara yang penerapan hukumnya unik. Unik karena semua doktrin dan ramalan dari para ahli hukum dunia terjadi dan diterapkan di Indonesia. Karena itulah Indonesia dijadikan laboratorium hukum terlengkap di dunia dan menjadi objek penelitian oleh para ahli. Indonesia sendiri hingga kini masih memakai peraturan yang sudah sangat tua yaitu KUHP yang dikodifikasikan tahun 1918 dan KUH Perdata yang dikodifikasikan tahun 1848.

Ada 3 lembaga yang bertugas mengawal hukum di Indonesia yaitu polisi, kejaksaan dan pengadilan. Ketiga lembaga ini saling bekerja sama bahu membahu menciptakan kepastian hukum di negara kita. Polisi sebagai garda terdepan penerapan hukum bertugas menyelidiki dan menyidik pelanggaran hukum. Setelah proses selesai berkas diserahkan kepada jaksa untuk ditelaah dan dilakukan penuntutan sedang pengadilan bertugas mengadili para pelanggar hukum.

Sayangnya ketiga lembaga itu sedang diuji. Kepolisian sebagai garda terdepan ternyata telah disusupi oleh para makelar hukum dan tak berdaya melihat onggokan uang yang disodorkan para cukong kayu. Cukup berikan sejumlah uang maka urusan beres dan anda bebas dari jerat hukum. Kejaksaan lebih parah. Kasus suap yang dilakukan oleh salah satu jaksa terbaiknya telah mencoreng nama dan pamor kejaksaan sebagai institusi penegak hukum. Alhasil Jaksa Agung pun pontang-panting melakukan pembersihan di lembaganya. Dan bagaimana dengan sang jaksa terbaik yang terinfeksi kasus suap itu? Ia hanya bisa menangis tersedu-sedu di kursi pesakitannya di pengadilan sambil memohon kebijaksanaan hakim dalam pembelaannya. Pengadilan yang seharusnya menjadi garda terakhir dan penentu hasil usaha penegakan hukum pun tak luput dari virus mafia peradilan. Hubungi Aku Kalau Ingin Menang menjadi slogan mereka. Para hakim yang seharusnya berpihak pada keadilan dan kebenaran tak berdaya dengan timbunan uang di hadapan mereka. Mata mereka buta karena tak mampu melihat kebenaran yang tersembunyi, mulut mereka bisu dan hanya bisa berkata kebohongan, telinga mereka tuli tak sanggup mendengar suara-suara rintihan orang yang mencari keadilan, dan hati mereka beku sebeku es abadi, hati nurani mereka telah mati terinfeksi virus bernama uang dan kekuasaan.

Begitulah wajah hukum di Indonesia. Anda tahu berapa persentase mafia peradilan di lemabaga-lembaga peradilan? Menurut data dari Pukat UGM persentasenya mencapai 100%!! Itu artinya tak ada lagi lembaga peradilan yang bersih dari mafia peradilan. Dan mafia peradilan adalah salah satu bentuk korupsi yang wajib kita berantas sampai ke akarnya….

Disini korupsi….disana korupsi…

Dimana-mana ada korupsi…

Disini korupsi…disana korupsi…

Dimana-mana ada korupsi….

Ayo lawan, kawan-kawan…

Ayo lawan, kawan-kawan…

Sampai menang…..

Iklan




fiat executie….

8 08 2008

Hukuman mati. Ya kata ini sekarang lagi nge-trend. Sudah banyak yang jadi korban. Bayangkan dalam jangka waktu sebulan ini sudah 4 orang yang sudah dieksekusi mati. Napi terakhir yang dieksekusi adalah Rio Martil, pelaku pembunuhan berantai yang dieksekusi pada Jumat dini hari (8 Agust’08) di Purwokerto. Tapi apa mau dikata, perintah eksekusi atau fiat executie sudah turun dari bupati presiden dan semua upaya hukum biasa maupun luar biasa sudah ditempuh dan gagal, maka tak ada ampun, eksekusi harus dilaksanakan.

Ada banyak kontroversi soal hukuman mati ini. Para aktivis HAM menuntut agar hukuman mati dihapus karena melanggar HAM. Sedang para ahli hukum tetap pada pendiriannya bahwa hukuman mati masih perlu untuk menimbulkan efek jera. Kalau anda bertanya pada saya apakah saya setuju hukuman mati tetap diterapkan. Jawaban saya: setuju. Maaf bagi anda yang punya pendapat tidak setuju. Ini hanya pendapat saya saja. Hukuman mati menurut saya bukan soal melanggar HAM atau tidak. Pasalnya, PBB saja yang menjadi lembaga yang paling menghargai dan menjunjung tinggi HAM masih memperbolehkan penerapan hukuman mati untuk kajahatan tertentu seperti genosida, kejahatan perang, dan lain-lain. Bukan juga soal efek jera. Seperti kita tahu hukum hanyalah salah satu cara untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan penerapan hukuman mati tidak menjamin tingkat kriminalitas di suatu negara akan berkurang malah bisa terjadi hal yang sebaliknya. Penerapan hukuman mati terlepas dari kedua hal di atas sejatinya adalah soal kepastian hukum. Bila dalam suatu negara kepastian hukumnya sudah mantap maka efek jera pun akan tercipta dengan sendirinya. Kalau di negara itu kepastian hukumnya sudah lemah maka biarpun diterapkan hukuman mati tetap saja efek jeranya sulit untuk dicapai.

Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia adalah salah satu negara yang masih menerapkan hukuman mati selain China. Hak untuk hidup bukannya tidak diakui di sini. Semuanya ada dalam UUD Negara RI tahun 1945. Hanya saja negara kita menganggap hukuman mati perlu diterapkan untuk melindungi kepentingan warga negaranya. Tentu saja penerapannya hanya untuk kejahatan tertentu seperti terorisme ( UU no.16/2003). Tapi ada masalah dalam penerapan UU ini. Masih ingat dengan Bom Bali? Para pelaku utama diganjar hukuman mati dengan dasar hukum UU ini. Bom Bali terjadi tahun 2001 sedangkan UU itu keluar tahun 2003. Dalam teori hukum, suatu peraturan atau undang-undang tidak boleh berlaku surut atau mengatur dan mengadili kejahatan atau perbuatan yang terjadi sebelum peraturan itu diterbitkan. Mahkamah Konstitusi pun sudah melarang suatu peraturan berlaku surut. Itu artinya penerapan hukuman mati bagi para pelaku Bom Bali cacat dan patut dipertanyakan. Maunya mengatur dan melindungi warga negaranya tapi malah melanggar aturan hukum yang sudah secara luas berlaku.

Dalam KUHP juga diatur tentang pelaksanaan hukuman ini yaitu di pasal 10 dan 11 KUHP. Hanya saja aturan pasal 11 yang mengatur tata cara pelaksanaan hukuman mati dengan cara digantung sudah dicabut dan diganti dengan eksekusi oleh regu tembak. Regu tembak ini berasal dari kesatuan Brigade Mobil Polri dengan 12 orang tamtama, 1 orang bintara, dan seorang perwira sebagai komandan regu.

Terlepas dari kontroversi yang berkembang tentang pidana mati, pemerintah beserta para ahli hukum telah merumuskan KUHP baru sebagai pengganti KUHP yang telah digunakan sejak tahun 1918. Dalam RUU KUHP itu, pidana mati tetap dimasukkan kedalam kategori pidana alternatif. Dalam RUU itu pidana mati menempati tempat tersendiri di pasal 87-90. Di pasal 87 disebutkan bahwa pidana mati dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Uniknya, ketentuan pelaksanaan hukuman mati dalam RUU ini diperlunak. Misalnya bila si terpidana mati menunjukkan sikap dan budi pekerti baik selama dalam tahanan maka ada kesempatan bagi si terpidana diubah hukumannya menjadi penjara selama 20 tahun ( pasal 89 ayat 2), pelaksanaan hukuman mati juga dapat ditunda dengan masa pecobaan selama 10 tahun (pasal 89 ayat 1), dan hukuman mati bagi si terpidana bisa diubah menjadi penjara seumur hidup bila grasinya ditolak presiden namun tak kunjung dieksekusi bukan karena terpidana melarikan diri selama 10 tahun. Nampaknya si pembuat UU ingin meredam kontroversi yang beredar di masyarakat dan membuat aturan yang sedikit lebih lunak. Jadi masihkah perlu anda mempertentangkan dan mempermasalahkan hukuman mati…………???

*gambar diambil dari berbagai sumber*