kembalikan kesadaran hukum masyarakat: suatu ajakan moral

14 10 2008

Sudah menjadi pengetahuan yang telah dipahami oleh masyarakat bahwa Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat) dan bukan semata berdasar atas kekuasaan (machtstaat). Dengan pedoman itu jelas bahwa kehidupan di negara kita diatur oleh sesuatu yang bernama hukum. Wujud hukum di negara kita berupa peraturan-peraturan yang wajib kita taati demi mewujudkan suatu keteraturan dalam masyarakat. Hukum juga bertugas melindungi kepentingan dan hak-hak masyarakat dalam suatu negara. Hukum selalu dan senantiasa mencita-citakan keadilan bagi seluruh masyarakat. Namun tentunya hukum tidak dapat mencapai apa yang disebut sebagai keadilan yang sejati karena keadilan yang sejati adalah milik Tuhan.

Dalam perkembangannya hukum memiliki sifat memaksa. Memaksa dalam hal ini diartikan sebagai suatu bentuk perintah agar masyarakat tunduk dan patuh terhadap hukum tanpa terkecuali dan tanpa pandang bulu. Tak peduli apakah orang itu seorang presiden, raja, atau sultan semuanya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Equality before the law, artinya semua orang berkedudukan sama di mata hukum. Seiring perkembangan masa, tidak bisa dibantah bahwa hukum menjadi alat bagi penguasa untuk mengatur kehidupan rakyatnya. Dalam sisi negatif, hukum juga dapat digunakan oleh penguasa untuk melegitimasi dan mempertahankan kekuasaan sekaligus menindas rakyatnya yang tidak mau tunduk pada kehendaknya. Hal ini dapat dimengerti karena hukum diciptakan oleh penguasa. Tentunya kita setuju bila hukum digunakan untuk tujuan-tujuan yang baik.

Hukum bertugas melindungi kepentingan dan hak-hak warga negara dari kejahatan. Ini adalah tugas hukum yang paling utama. Namun patut dicatat bahwa hukum bukanlah satu-satunya cara untuk memberantas kejahatan. Masih ada cara lain untuk memberantas kejahatan.

Di era saat ini dimana kehidupan berjalan demikian cepat dan dinamis, dengan orang-orang yang ingin serba cepat dan instan membuat penerapan hukum menjadi amburadul. Amburadul karena orang-orang cenderung menghindari hukum karena beranggapan dengan hukum berbiaya mahal dan tidak efisien dari segi waktu. Padahal dalam teori-teori hukum telah dijelaskan bahwa sebisa mungkin hukum itu menguntungkan masyarakat dari segi penerapannya. Artinya hukum harus dilaksanakan dengan biaya murah dan cepat. Perilaku masyarakat seperti ini sudah sangat umum terjadi contohnya dalam kasus pelanggaran lalu lintas. Si pelanggar akan sebisa mungkin meminta penyelesaian secara “damai” dengan memberi sejumlah uang kepada polantas agar dibebaskan. Mereka tak peduli lagi dengan surat tilang, sidang pengadilan dan segala macamnya karena bagi mereka yang penting mereka bisa kembali melanjutkan aktifitas. Parahnya lagi aparat penegak hukum kita juga cenderung ndableg. Dalam kasus seperti tadi bisa saja si polantas yang memaksa si pelaku agar “berdamai”.

Dalam penerapan hukum yang sudah masuk ranah pengadilan pun begitu. Buruknya moral dan lemahnya manajemen pengawasan membuat para penegak hukum seperti jaksa dan hakim berbuat nakal dengan menjadi makelar perkara. Kasus seperti ini lazim disebut mafia peradilan. Bahkan profesi hakim telah lebih dulu tercoreng dengan idiom “Hubungi Aku Kalau Ingin Menang”. Hal ini tentunya membuat kita murka. Bahkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM yang dilakukan pada awal tahun 2007 menunjukkan fakta kasus korupsi di lembaga peradilan mencapai level 100%. Suatu persentase yang fantastis sekaligus menunjukkan betapa lembaga penegakan hukum kita sedang sekarat. 

Namun dibalik semua fakta negatif di atas tentunya kita sebagai masyarakat hendaknya tidak ikut memperparah keadaan dengan ikut-ikutan melanggar hukum. Kita harus ikut mengkritisi dan memperbaiki tatanan hukum kita yang sedang sekarat. Mari kita sama-sama kembali kepada hukum yang berlaku. Kita kembali menerapkan hukum yang mencita-citakan keadilan demi kepentingan bersama. Mudah-mudahan dengan kita melakukan hal kecil tapi bermanfaat besar seperti tidak lagi melanggar hukum dan mematuhi hukum, dapat memperbaiki keadaan hukum kita yang carut marut sekaligus menyadarkan dan membuat jera para penegak hukum yang korup.

Iklan