hari pendidikan lesu darah..

2 05 2010

Hari ini, 2 Mei, adalah Hari Pendidikan Nasional. Hari ini juga merupakan hari lahirnya Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Entah sudah berapa tahun Hari Pendidikan Nasional (lazim disebut Hardiknas) ini diperingati. Yang jelas diperingati atau tidak, rasanya pendidikan di Indonesia tetap saja jalan di tempat bahkan mundur. Mengapa?

Sistem pendidikan di Indonesia kacau. Itu sebab pertama kenapa pendidikan di Indonesia jalan di tempat. Kekacauan itu dimulai dengan beragamnya peraturan pemerintah tentang pendidikan malah membuat pendidikan kita makin tak berbentuk. Kebijakan soal BHMN lalu BHP yang disahkan pemerintah dan sederet peraturan lain, membuat masyarakat bertanya mau dibawa kemana pendidikan Indonesia. Ditambah dengan deretan peraturan lain yang membuat rakyat kebingungan. Belum lagi soal kurikulum pendidikan Indonesia yang tidak jelas, berubah-ubah. Pendeknya, ganti menteri, ganti kurikulum. Jangan salahkan rakyat kalau nanti pada akhirnya mereka berteriak-teriak seperti orang gila menanyakan arah pendidikan Indonesia yang seperti tersasar di tengah gurun pasir, tak jelas mau dibawa kemana.

Digunakannya Ujian Nasional sebagai standar kelulusan. Pemerintah melalui memaksakan adanya UN sebagai penentu kelulusan siswa dengan dalih meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Faktanya? GAGAL TOTAL! Tingkat kelulusan siswa dari tahun ke tahun tak berubah banyak. Malah kelulusan tahun ini turun 3 % dari tahun lalu. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ini adalah kebijakan yang salah dan sudah selayaknya dihapuskan. UN hanya menyiksa fisik dan mental siswa, mengurangi kebebasan guru untuk berinovasi menentukan materi apa yang akan diajar dan diujikan dan timbulnya dampak sosial dari UN yang sangat sulit untuk diatasi, serta membuat ketimpangan pendidikan antara Indonesia Barat dan Timur makin terlihat. Okelah, UN memakan anggaran besar dari APBN. Tapi anggaran besar itu tak berarti apa-apa karena tujuan yang diharapkan tak tercapai dan malah “bocor” di tengah jalan dihisap oleh para koruptor. UN juga diindikasikan melanggar HAM dan melanggar UUD Negara Republik Indonesia pasal 28C ayat (1) pasal 31. Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Dengan membuat UN menjadi standar kelulusan telah membuat ribuan pelajar Indonesia kehilangan hak untuk menuntut ilmu. Mahkamah Agung RI melalui putusan kasasi perkara citizen lawsuit yang diajukan beberapa LSM peduli pendidikan pun melarang pemerintah menyelenggarakan UN selama belum dilakukannya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan.  

Kesejahteraan guru diabaikan. Mungkin bila Ki Hajar Dewantara masih hidup, beliau akan menangis meratapi nasib guru yang diabaikan pemerintah. Anggaran pendidikan 20% dari APBN pun tak menjamin meningkatnya kesejahteraan guru. Biar bagaimanapun, guru juga manusia. Perlu makan untuk mempertahankan hidup. Nampaknya anggaran yang disediakan pemerintah, menguap entah kemana. Nyatanya, guru makin terpuruk nasibnya. Padahal gurulah yang pertama kali mengenalkan huruf dan angka pada kita, bahkan mengantarkan para pejabat duduk di kursi empuk kekuasan. Tapi sayang, para pejabat itu lupa (atau sengaja melupakan) nasib guru yang telah berjasa mengantar mereka menduduki kursi empuk kekuasaan. Tapi biar bagaimanapun juga, guru tetap mengajar muridnya agar pandai dan menjadi orang yang mulia. Semangat inilah yang patut kita acungi jempol. SALUT!

Mahalnya biaya pendidikan. Pendidikan sejatinya harus bisa diakses oleh semua kalangan. Entah ia kaya atau miskin berhak atas pendidikan dan pemerintahlah yang wajib menyelenggarakannya. Nyatanya, pendidikan Indonesia hanya untuk si kaya. Bagaimana dengan si miskin? Harus puas dengan belajar melalui sobekan buku yang ditemukan di tempat-tempat sampah si kaya. Pendeknya, si miskin tak mampu mengakses pendidikan yang biayanya selangit. Biaya yang hanya bisa dijangkau si kaya. Sedang mereka untuk makan sehari-hari saja sulit. Padahal sejatinya, pendidikan itu gratis sehingga bisa dijangkau oleh si miskin. Okelah ada dana BOS dan dana-dana lain dari APBN tapi jumlahnya tak mencukupi dan lagi-lagi siswa harus kena pungutan-pungutan. Itu baru pendidikan dasar dan menengah, bagaimana dengan pendidikan tinggi? Jangan harap bisa dapat biaya murah. Biaya masuk di perguruan tinggi meroket hingga ke langit ke tujuh. Biaya yang lagi-lagi hanya bisa dijangkau oleh 3 orang : KAYA, KAYA SEKALI dan MASYA ALLAH KAYANYA.

Tak berlebihan kiranya bila dikatakan bahwa pendidikan di Indonesia jalan di tempat bahkan mundur. Pendidikan Indonesia tak lagi berpihak pada si miskin. Bahwa benar sistem pendidikan kita carut marut. Tak usah lagi bermimpi mengejar Belanda, Jepang atau Amerika Serikat dengan pendidikannya yang nomor wahid, mengejar Malaysia dan Singapura saja tak sanggup. Padahal dulu kedua negara itu “berguru” kepada Indonesia soal pendidikan.

Seperti yang saya katakan, bila Ki Hajar Dewantara masih hidup, beliau akan menangis melihat carut marutnya pendidikan di Indonesia. Padahal beliau mati-matian memperjuangkan pendidikan berbasis kerakyatan. Sekarang tak ada lagi yang namanya pendidikan berbasis kerakyatan yang ada pendidikan berbasis liberalisme dan kapitalisme. Makanya jangan heran bila biaya pendidikan mahal tapi kualitas dipertanyakan. Anda akan mendapat kualitas yang tak sebanding dengan biaya yang anda keluarkan. Yah itulah Indonesia…

*gambar diambil dari berbagai sumber

Iklan




hukum seperti jaring laba-laba…

4 02 2010

Kalimat judul di atas lengkapnya berbunyi “hukum seperti jaring laba-laba, terlalu kuat bagi si lemah dan terlalu rapuh bagi si kuat”. Kalimat ini diucapkan oleh seorang filsuf Yunani bernama Anacharsis lebih dari 600 tahun lalu. Kalimat ini tercipta sebagai kritik atas keadaan hukum pada masa itu di mana penguasa dengan mudahnya berkelit dari jerat hukum dan rakyat kecil yang buta hukum dengan mudahnya tersangkut perkara hukum walaupun sebenarnya mereka tidak bersalah. Itulah yang kemudian terjadi di Indonesia. Disadari atau tidak fenomena ini telah menjadi fenomena lazim di negeri ini.

Tersebutlah kasus Prita Mulyasari yang dituduh mencemarkan nama baik sebuah rumah sakit terkenal dengan sebuah email pribadi yang ditujukan kepada teman-temannya, ada juga kasus Parto di Jawa Timur yang dituduh mencuri sekarung pohon jagung walau akhirnya dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti dalam hal jumlah pohon jagung yang dicuri namun ia tetap dinyatakan bersalah dengan pidana 1 bulan dengan masa percobaan 2 bulan atau yang fenomenal, kasus Mbah Minah yang dituduh mencuri 3 buah kakao dan dipidana 2 bulan dengan masa percobaan 3 bulan. Kasus-kasus tersebut menunjukkan ada hal yang tidak beres dalam sistem hukum di negara kita tercinta ini.

Terus terang saya sama sekali tidak terkejut ketika kasus-kasus itu dirilis ke publik oleh media massa walaupun anda semua terkejut. Bagi saya yang baru belajar hukum dan mungkin ahli-ahli hukum lain, kasus-kasus itu sudah sering ditemui di banyak pengadilan di Indonesia jadi bukan lagi hal baru. Namun saya setuju bahwa kasus-kasus ini tidak boleh bertambah jumlahnya dan harus dikurangi. Tak boleh ada lagi orang miskin yang buta hukum diseret ke pengadilan karena kejahatan sepele. Sistem hukum Indonesia pun harus segera dibenahi!

Saya setuju dengan pernyataan dosen saya. Beliau mengatakan bahwa, “hukum itu seperti pisau, tumpul di bagian atas namun sangat tajam di bagian bawah”.  Artinya, hukum seakan-akan berubah menjadi macan ompong bila mengusut kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para pembesar. Polisi tak akan berani menyidik, jaksa tak akan berani mendakwa dan menuntut, hakim pun pasti akan membebaskan si pembesar itu walau ia sebenarnya bersalah. Bagaimana bila rakyat kecil yang melakukan kejahatan?? Dengan secepat kilat polisi akan melakukan penyidikan, jaksa akan segera menyeretnya ke meja hijau, mendakwa dan menuntutnya dan hakim dengan serta merta akan memvonisnya bersalah dan menjatuhkan pidana. Selesai. Cepat dan tidak bertele-tele. Tidak seperti ketika mengusut tindak pidana yang dilakukan pembesar, lama, bertele-tele dan ini yang parah, penegak hukum akan mencari 1000 alasan untuk mengulur-ulur proses hukumnya.

Het recht hinkt achter de feiten aan. Hukum itu ketinggalan dari peristiwanya. Artinya, ketika suatu peristiwa hukum terjadi dan tak ada aturannya dalam hukum positif maka serta merta penguasa akan membuat hukumnya. Ambil contoh kasus Bom Bali dulu. Ketika itu, kita belum punya aturan mengenai terorisme maka dengan segera dibuatlah aturan hukum mengenai tindak pidana terorisme itu. Anggapan bahwa hukum itu ketinggalan dari peristiwanya tidak sepenuhnya tepat. Mengapa? Patut diketahui bahwa hukum adalah sebuah sistem yang terdiri dari sub-sub sistem. Ketika suatu sub-sistem tidak bisa menangani suatu peristiwa hukum maka sub sistem yang lain akan segera mem back up sehingga tidak akan terjadi apa yang disebut dengan kekosongan hukum.  

Bicara mengenai sistem, hukum baru akan dijalankan bila sistem lain dalam masyarakat gagal menciptakan ketertiban dan keteraturan. Sistem itu bernama kontrol sosial. Kontrol sosial menciptakan ketertiban di masyarakat dengan norma-normanya. Parahnya, sistem kontrol sosial ini di masyarakat sudah memudar dan kehilangan kesaktiannya. Itulah kemudian yang menyebabkan terjadinya kasus-kasus di atas. Bayangkan bila masyarakat sekitar bisa menasehati Parto bahwa apa yang dilakukannya itu salah, bisa jadi Parto tidak akan menjadi pesakitan di ruang sidang. Begitu juga dengan kasus Mbah Minah. Itulah praktik kontrol sosial di masyarakat. Para pemuka agama pun bisa ikut andil dalam kontrol sosial ini dengan rajin memberikan ceramah, khotbah, nasehat-nasehat di tempat-tempat ibadah tentang perbuatan-perbuatan yang berpahala dan tentang perbuatan yang bila dilakukan akan menimbulkan dosa. Bila ini semua sudah dilakukan, masyarakat dengan sendirinya akan tertib hukum. Akan berkuranglah perkara-perkara yang masuk ke pengadilan sehingga kemudian akan melahirkan hukum yang luwes namun tegas dan berwibawa.

Hanya saja, kontrol sosial itu kini pudar. Kontrol sosial itu kini tersembunyi dibalik kata bernama privasi. Orang sekarang cenderung marah bila dinasihati orang lain dan menganggap itu semua adalah urusannya dan bukan urusan orang lain. Kalau sudah begini, ujung-ujungnya terjadi perkara-perkara yang sebenarnya sepele tapi dilebih-lebihkan. Orang berperkara di pengadilan bukan untuk mencari keadilan tetapi untuk menunjukkan bahwa ia memiliki status sosial tinggi di masyarakat dan ingin dianggap melek hukum. Ini berbahaya. Oleh karena itu, mari kita benahi, perkuat dan lakukan kembali kontrol sosial masyarakat kita sekaligus juga berusaha membenahi hukum di negara kita yang carut marut.

*gambar diambil dari berbagai sumber





penjara=rumah??

11 01 2010

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum mulai menunjukkan taringnya. Aksi pertama satgas ini adalah dengan mengadakan inspeksi mendadak ke Rutan Pondok Bambu, tempat Sang Ratu Lobi, Arthalita Suryani alias Ayin mendekam. Satgas bergerak berdasar laporan masyarakat yang menduga bahwa Ayin memperoleh fasilitas mewah di dalam penjara. Dan kemudian terbukti benar. Ketika disambangi, Ayin terlihat sedang mendapatkan perawatan wajah dari seorang dokter kulit. Kondisi kamarnya pun tak seperti penjara pada umumnya. TV layar datar, sofa bahkan Air Conditioner pun terpasang di kamarnya.

Tak ayal hal ini kemudian menimbulkan reaksi keras. Lagi-lagi rasa keadilan masyarakat ternoda. Penjara, seperti namanya merupakan sebuah ruangan tempat seorang terpidana ditahan. Ditahan merupakan bentuk perampasan kemerdekaan sementara yang dijalani seseorang sebagai hukuman. Di dalam penjara itu diharapkan si terpidana atau si terhukum dapat merenungi kesalahannya. Merenungi kesalahan dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi setelah selesai masa hukuman merupakan tujuan diadakannya penjara dan bukan untuk bermewah-mewah di dalam penjara seperti bos mafia dalam film Hollywood yang masih bisa berbisnis dari dalam penjara.

Penjara itu tak ada isinya. Hanya ada kamar mandi kecil di pojok ruangan. Tak ada kasur apalagi bantal. AC, TV pun tak ada. Begitulah isi kamar penjara pernah yang saya lihat di sebuah Lapas di Yogyakarta. Kecil, sempit, pengap, begitulah kondisinya. Kondisi ini akan lebih terasa bila satu kamar penjara diisi 4-5 orang atau lebih. Jumlah yang melebihi kapasitas penjara yang hanya bisa diisi maksimal 3 orang. Itulah yang seharusnya dirasakan Ayin. Bukan ruang mewah bak kamar raja.

Penghuni penjara tidak diperbolehkan membawa apapun kecuali alas tidur, pakaian dan peralatan mandi. Hanya itu. Alat komunikasi dilarang apalagi TV dan segala macamnya. Namanya juga perampasan kemerdekaan sementara jadi harus sementara “mengasingkan diri” dari dunia luar.

Segera setelah kasus ini terkuak, muncul reaksi keras dari masyarakat. Mereka menuntut agar Ayin dipindah ke Nusakambangan, lapas “angker” di tengah pulau di selatan Cilacap, Jawa Tengah. Di Nusakambangan dipastikan Ayin tak akan bisa melakukan apapun. Terasing dari dunia luar. Tak bisa terus-terusan dijenguk keluarga. Ada juga yang menuntut kepala Rutan Pondok Bambu dipecat dan diperiksa dengan tuduhan suap. Karena ia semestinya mengetahui fasilitas mewah Ayin tapi ia tidak mampu (atau tidak mau?) menindak. Apapun tuntutannya yang jelas Ayin harus (kembali) ditindak.





tak ada lagi kampus kerakyatan : konflik kampus parkiran bernama UGM

27 08 2009

UGM tempo duluSurat Edaran nomor 5890/PII/Dir. PPA/2009 yang dikeluarkan oleh wakil rektor senior bidang administrasi, keuangan, dan SDM menjadi “dasar hukum” pemberlakuan satu pintu masuk bagi Universitas Gadjah Mada. Pintu masuk yang tadinya tersebar di berbagai sudut dari Sagan hingga ke perempatan MM UGM Jalan Kaliurang kini pintu-pintu tersebut ditutup dan dialihkan ke pintu masuk utama Boulevard UGM. “Kebijakan” itu masih ditambah dengan embel-embel menerapkan portal parkir berbayar. Nantinya masyarakat atau civitas akademika yang masuk ke UGM akan dikenakan tarif parkir seperti di mal-mal. Itu artinya secara tidak langsung UGM menutup rapat-rapat akses masyarakat yang akan masuk dan melintas di jalan-jalan kompleks kampus UGM. Surat edaran itu masih ditambah sederet kalimat lain diantaranya adalah menyiapkan kantong-kantong parkir di sisi timur fakultas filsafat dan di sisi timur fakultas hukum. Ada apa ini?

Sungguh keterlaluan dagelan rektorat UGM ini. Bagaimana tidak? UGM sejak berdirinya merupakan kampus kerakyatan. Kampus milik rakyat yang bebas dimasuki dan dilintasi oleh masyarakat dari golongan manapun. Bahkan siswa SMP pun boleh ikut kuliah sebagai mahasiswa tamu. Bisa dibilang UGM adalah ikon kerakyatan yang sesungguhnya tidak seperti para capres di pemilu kemarin yang ramai berkoar-koar bahwa dirinya pro rakyat dan akan menggerakkan ekonomi kerakyatan yang nyatanya hanya isapan jempol belaka. Tapi beda dengan UGM. Ketika paham kerakyatan baru dicetuskan oleh para founding fathers kita, UGM sudah mulai jauh sebelum mereka mencetuskan paham itu. UGM bergerak dan tumbuh bersama rakyat, berjuang bersama rakyat mengusir penjajah dan bahkan ikut bahu membahu meningkatkan taraf hidup rakyat yang ketika itu menderita seusai penjajah hengkang dari Bumi Pertiwi. Tapi apa lacur? SE itu telah membuyarkan nama besar UGM sebagai kampus kerakyatan. Kampusnya rakyat. SE itu pula yang menenggelamkan nama UGM dalam tumpukan materi dengan dalih demi kenyamanan dan keamanan kampus. Sebagai mahasiswa UGM saya malu.

Saya tak habis pikir apa yang ada di kepala orang-orang rektorat ketika mengeluarkan kebijakan itu? Saya yakin tak lain dan tak bukan adalah soal fulus, uang. Ya sejak UGM berganti status menjadi PT BHMN, uang menjadi dewa penyelamat UGM saat subsidi dari pemerintah untuk UGM dikurangi sedikit demi sedikit dan parahnya yang menjadi tumbal adalah mahasiswa. Mahasiswa ketika itu dicekoki berbagai biaya yang di luar akal. SPMA, SPP, BOP full variabel dan sederet biaya lain. Lucunya biaya-biaya itu ditambahi gelar “demi peningkatan mutu akademik”. Kita semua tentu mafhum bahwa peningkatan mutu akademik yang digembor-gemborkan itu tak begitu terasa efeknya.

SE itu sendiri merupakan suatu blunder yang dilakukan rektorat UGM, menurut saya. Blunder karena seharusnya sebagai pengelola kampus, sudah menjadi kewajiban bagi rektor dan jajarannya untuk menyediakan pelayanan yang prima bagi mahasiswanya termasuk menyediakan segala fasilitas secara gratis. Tapi nyatanya malah dikeluarkan SE yang menerapkan aturan parkir berbayar bagi mahasiswa. Jelas ini suatu kebijakan yang aneh karena tak sepatutnya mahasiswa membayar fasilitas di kampusnya sendiri. Blunder yang kedua adalah pengelolaan parkir ini nantinya akan diserahkan kepada swasta. Artinya dengan diserahkannya pengelolaan parkir tersebut kepada swasta akan makin menunjukkan bahwa kebijakan ini berbau bisnis yang nantinya laba dari parkiran itu sebagiannya akan masuk ke kas rektorat untuk (sekali lagi) meningkatkan mutu akademik.

Eko Prasetyo, seorang peneliti dari PUSHAM UII mengatakan bahwa UGM adalah kampus paling narsis di dunia. Di tiap sudut jalan masuk ke UGM terpampang papan logam bertuliskan “ANDA MEMASUKI WILAYAH KAMPUS UGM”. UGM kini telah berganti nama dari Universitas Gadjah Mada menjadi Universitas Gedhe Mbayare. Ini karena banyaknya biaya tak rasional yang mesti ditanggung mahasiswa akibat kebijakan rektorat. Slogan “kampus kerakyatan” yang dimiliki UGM pun musnah sudah.

Kini kita tak usah lagi berharap UGM yang sekarang sama dengan UGM yang dulu. UGM sekarang sudah jauh melenceng dari cita-cita pendiriannya. Dulu UGM didirikan dengan cita-cita sebagai kampus milik rakyat, wadah rakyat menuntut ilmu secara bebas, kampus yang mengajarkan budi pekerti yang mulia, kampus yang memuat nilai-nilai luhur Mahapatih Gadjah Mada sebagai abdi masyarakat yang senantiasa tumbuh, bergerak dan berpihak pada rakyat. Tapi kini UGM tak lebih dari sebuah kampus kapitalis, kampus materialis yang hanya mementingkan tumpukan uang, seperti vampir yang menghisap darah mahasiswanya. Dan cita-cita serta nilai luhur UGM sebagaimana dicetuskan oleh para pendirinya hanya menjadi sebuah materi yang diajarkan di kelas-kelas…





ruang publik…untuk siapaaa…???

1 04 2009

ruang-publik-1Ruang publik. Banyak dari kita yang kurang paham arti dari ruang publik. Banyak dari mereka yang mengartikan ruang publik sebagai tempat untuk bersantai ria dimana pun lokasinya. Tak sedikit dari mereka yang mengartikan ruang publik sebagai tempat berkumpulnya orang-orang dari berbagai latar belakang dan status sosial melakukan aktivitas.  Taman, mal, bahkan angkot pun dianggap sebagai ruang publik. Tapi masalahnya, ruang publik itu untuk siapa??

Sesuai namanya ruang publik diperuntukkan bagi warga masyarakat untuk bersosialisasi. Entah itu mengobrol, bermain, piknik, dan sebagainya. Tak ayal keberadaan ruang publik menjadi penting apalagi di tengah kota beton yang masyarakatnya majemuk seperti Jakarta. Ruang publik bagi kota seperti Jakarta penting mengingat warganya yang terdiri dari berbagai latar belakang sangat sulit untuk bersosialisasi dengan sesamanya. Jam kerja yang padat dan sederet kesibukan lain menjadi penghalang mereka untuk sekedar ber “say hello” dengan warga lain. Rutinitas kerja juga menjadi penyebab pentingnya ruang publik karena dengan adanya ruang publik tersebut masyarakat dapat memanfaatkanya sebagai terapi stres karena beban pekerjaan. bulevard-ugm

Saya sedikit kaget ketika di salah satu blog disebutkan bahwa emperan Plaza Indonesia yang biasa digunakan oleh pemilik blog tersebut dan rekan-rekannya berkumpul di malam hari kini dilarang digunakan oleh pihak mal tersebut tanpa alasan yang jelas. Menurut saya, pihak mal tersebut tidak berhak melarang warga masyarakat untuk menggunakan ruang publik (dalam hal ini emperan depan mal tersebut) karena wilayah itu tidak termasuk dalam bagian mal tersebut sehingga bebas digunakan oleh publik. Lagipula dalam kasus ini tidak ada bukti yang shahih yang tak terbantahkan yang menerangkan bahwa emperan itu adalah termasuk dalam wilayah mal tersebut. Bila bukti itu ada, mal itu berhak untuk melarang publik memanfaatkan emperan itu. Ada tidaknya bukti itu tidak diketahui secara pasti. Pasalnya pihak mal tersebut enggan untuk memberi keterangan bahkan terkesan tertutup, menurut blog tersebut.

Penggunaan ruang publik oleh masyarakat merupakan hak mereka. Selama mereka tidak memanfaatkan ruang itu sebagai tempat maksiat dan kegiatan negatif, mereka sah-sah saja menggunakanya. Saya jadi ingat kuliah pengantar ilmu hukum pada semester 1 yang lalu. Di sana dikatakan bahwa pada dasarnya setiap orang berhak untuk melakukan kegiatan apapun selama tidak melanggar norma kesusilaan, norma hukum, dan peraturan perundang-undangan.

Saya jadi menyesalkan sikap dari mal di atas yang mengusir publik dari emperan mereka yang notabene merupakan ruang publik tanpa alasan yang jelas bahkan bertindak berlebihan dengan memerintahkan petugas keamanan untuk mengusir warga yang “nongkrong” di situ. Sungguh ironis… Ruang publik yang mestinya untuk publik, dicaplok begitu saja oleh orang yang “sok kuasa” memiliki ruang itu…..

  • gambar diambil dari berbagai sumber (termasuk juga koleksi pribadi)
  • sumber :http://gandung.info