hari pendidikan lesu darah..

2 05 2010

Hari ini, 2 Mei, adalah Hari Pendidikan Nasional. Hari ini juga merupakan hari lahirnya Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Entah sudah berapa tahun Hari Pendidikan Nasional (lazim disebut Hardiknas) ini diperingati. Yang jelas diperingati atau tidak, rasanya pendidikan di Indonesia tetap saja jalan di tempat bahkan mundur. Mengapa?

Sistem pendidikan di Indonesia kacau. Itu sebab pertama kenapa pendidikan di Indonesia jalan di tempat. Kekacauan itu dimulai dengan beragamnya peraturan pemerintah tentang pendidikan malah membuat pendidikan kita makin tak berbentuk. Kebijakan soal BHMN lalu BHP yang disahkan pemerintah dan sederet peraturan lain, membuat masyarakat bertanya mau dibawa kemana pendidikan Indonesia. Ditambah dengan deretan peraturan lain yang membuat rakyat kebingungan. Belum lagi soal kurikulum pendidikan Indonesia yang tidak jelas, berubah-ubah. Pendeknya, ganti menteri, ganti kurikulum. Jangan salahkan rakyat kalau nanti pada akhirnya mereka berteriak-teriak seperti orang gila menanyakan arah pendidikan Indonesia yang seperti tersasar di tengah gurun pasir, tak jelas mau dibawa kemana.

Digunakannya Ujian Nasional sebagai standar kelulusan. Pemerintah melalui memaksakan adanya UN sebagai penentu kelulusan siswa dengan dalih meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Faktanya? GAGAL TOTAL! Tingkat kelulusan siswa dari tahun ke tahun tak berubah banyak. Malah kelulusan tahun ini turun 3 % dari tahun lalu. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ini adalah kebijakan yang salah dan sudah selayaknya dihapuskan. UN hanya menyiksa fisik dan mental siswa, mengurangi kebebasan guru untuk berinovasi menentukan materi apa yang akan diajar dan diujikan dan timbulnya dampak sosial dari UN yang sangat sulit untuk diatasi, serta membuat ketimpangan pendidikan antara Indonesia Barat dan Timur makin terlihat. Okelah, UN memakan anggaran besar dari APBN. Tapi anggaran besar itu tak berarti apa-apa karena tujuan yang diharapkan tak tercapai dan malah “bocor” di tengah jalan dihisap oleh para koruptor. UN juga diindikasikan melanggar HAM dan melanggar UUD Negara Republik Indonesia pasal 28C ayat (1) pasal 31. Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Dengan membuat UN menjadi standar kelulusan telah membuat ribuan pelajar Indonesia kehilangan hak untuk menuntut ilmu. Mahkamah Agung RI melalui putusan kasasi perkara citizen lawsuit yang diajukan beberapa LSM peduli pendidikan pun melarang pemerintah menyelenggarakan UN selama belum dilakukannya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan.  

Kesejahteraan guru diabaikan. Mungkin bila Ki Hajar Dewantara masih hidup, beliau akan menangis meratapi nasib guru yang diabaikan pemerintah. Anggaran pendidikan 20% dari APBN pun tak menjamin meningkatnya kesejahteraan guru. Biar bagaimanapun, guru juga manusia. Perlu makan untuk mempertahankan hidup. Nampaknya anggaran yang disediakan pemerintah, menguap entah kemana. Nyatanya, guru makin terpuruk nasibnya. Padahal gurulah yang pertama kali mengenalkan huruf dan angka pada kita, bahkan mengantarkan para pejabat duduk di kursi empuk kekuasan. Tapi sayang, para pejabat itu lupa (atau sengaja melupakan) nasib guru yang telah berjasa mengantar mereka menduduki kursi empuk kekuasaan. Tapi biar bagaimanapun juga, guru tetap mengajar muridnya agar pandai dan menjadi orang yang mulia. Semangat inilah yang patut kita acungi jempol. SALUT!

Mahalnya biaya pendidikan. Pendidikan sejatinya harus bisa diakses oleh semua kalangan. Entah ia kaya atau miskin berhak atas pendidikan dan pemerintahlah yang wajib menyelenggarakannya. Nyatanya, pendidikan Indonesia hanya untuk si kaya. Bagaimana dengan si miskin? Harus puas dengan belajar melalui sobekan buku yang ditemukan di tempat-tempat sampah si kaya. Pendeknya, si miskin tak mampu mengakses pendidikan yang biayanya selangit. Biaya yang hanya bisa dijangkau si kaya. Sedang mereka untuk makan sehari-hari saja sulit. Padahal sejatinya, pendidikan itu gratis sehingga bisa dijangkau oleh si miskin. Okelah ada dana BOS dan dana-dana lain dari APBN tapi jumlahnya tak mencukupi dan lagi-lagi siswa harus kena pungutan-pungutan. Itu baru pendidikan dasar dan menengah, bagaimana dengan pendidikan tinggi? Jangan harap bisa dapat biaya murah. Biaya masuk di perguruan tinggi meroket hingga ke langit ke tujuh. Biaya yang lagi-lagi hanya bisa dijangkau oleh 3 orang : KAYA, KAYA SEKALI dan MASYA ALLAH KAYANYA.

Tak berlebihan kiranya bila dikatakan bahwa pendidikan di Indonesia jalan di tempat bahkan mundur. Pendidikan Indonesia tak lagi berpihak pada si miskin. Bahwa benar sistem pendidikan kita carut marut. Tak usah lagi bermimpi mengejar Belanda, Jepang atau Amerika Serikat dengan pendidikannya yang nomor wahid, mengejar Malaysia dan Singapura saja tak sanggup. Padahal dulu kedua negara itu “berguru” kepada Indonesia soal pendidikan.

Seperti yang saya katakan, bila Ki Hajar Dewantara masih hidup, beliau akan menangis melihat carut marutnya pendidikan di Indonesia. Padahal beliau mati-matian memperjuangkan pendidikan berbasis kerakyatan. Sekarang tak ada lagi yang namanya pendidikan berbasis kerakyatan yang ada pendidikan berbasis liberalisme dan kapitalisme. Makanya jangan heran bila biaya pendidikan mahal tapi kualitas dipertanyakan. Anda akan mendapat kualitas yang tak sebanding dengan biaya yang anda keluarkan. Yah itulah Indonesia…

*gambar diambil dari berbagai sumber





BBM….si buah simalakama….

7 05 2008

Salah satu “mesin” ekonomi Indonesia sedang digoyang. Harga bahan bakar minyak akan kembali naik. Kenaikan itu dipicu oleh naiknya harga minyak dunia yang menembus harga 120 Dollar AS per barel.

Pemerintah tampaknya yak punya pilihan lain dan menyerah pada situasi ekonomi dunia yang sedang terpuruk. Kenaikan kali ini adalah kenaikan yang ketiga kalinya. Pemerintah mengakui kebijakan ini adalah kebijakan yang paling dibenci rakyat. Suatu kalimat yang menggambarkan ketidakberdayaan pemerintah. Nasi sudah menjadi bubur. Rasio kenaikan sedang dihitung. Kenaikan diusahakan tidak lebih dari 30%. Kenaikan kali ini juga diikuti program kejar paket C BLT yang sudah terbukti tidak efektif. Program BLT untuk rakyat miskin terbukti tidak mampu mengurangi penderitaan mereka. Malah makin menambah penderitaan karen sebagian besar uang yang mereka terima digunakan untuk membeli jajan……..bahan bakar minyak. Belum lagi penderitaan mereka mengantri selama berjam-jam hanya untuk memperoleh uang sebesar Rp 200rb. Bahkan dalam beberapa kasus mereka yang notabene mampu secara ekonomi malah mendapat jatah BLT. Suatu tanda tidak tepatnya sasaran pembagian BLT.

Dengan naiknya harga BBM, DIPASTIKAN akan diikuti kenaikan harga barang. Ditambah lagi dengan gejala khas pra-kenaikan harga BBM yaitu kelangkaan BBM. Dan hal itu sudah terjadi di daerah-daerah. Program konversi BBM ke gas pun dikebut dan menimbulkan masalah baru. Saking semangatnya menggeber program konversi minyak ke gas, LPG malah menghilang dari pasaran tanpa sebab yang diketahui oleh pemeintah.

Laju inflasi bulan juga akan meroket bahkan mungkin akan melebihi dua digit, suatu hal yang palin ditakuti oleh tim ekonomi pemerintah. Inflasi yang meroket tadi disebabkan oleh naiknya harga barang terutama barang kebutuhan pokok sebagai ekses dari kenaikan harga BBM. Tarif transportasi pun akan naik pula. Singkatnya, dengan naiknya harga BBM semua harga dan tarif akan naik yang pasti akan memberatkan masyarakat kecil.

Sebenarnya pemerintah dihadapkan pada 2 pilihan sulit. Pemerintah harus memilih tidak menaikkan harga BBM namun APBN rontok atau menyelamatkan APBN dengan menaikkan harga BBM agar subsidi BBM bisa ditekan dan APBN selamat. Tentunya pilihan sulit itu dihadapkan lagi pada satu masalah lain yang tak kalah beratnya, kepentingan rakyat. Rakyat tentunya berharap yang terbaik dari apa yang dilakukan pemerintah. Namun mereka berharap kalau bisa BBM tidak perlu dinaikkan karena akan membuat rakyat makin susah. Aspirasi rakyat itu sepertinya diabaikan oleh pemerintah dan tim ekonominya. Bagi mereka, yang penting APBN selamat dan kalau APBN selamat industri dan roda ekonomi akan kembali berputar dan hasilnya akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Masalahnya, rakyat yang mana? Survey dari berbagai LSM menunjukkan bahwa uang hasil “penyelamatan” APBN lebih banyak lari ke kantong-kantong pejabat. Masih untung kalau pejabat tadi menggunakan uang itu untuk merenovasi sekolah atau menyantuni kaum miskin. Bisa dijamin ia akan terpilih jadi presiden 2009.

Ada satu wacana menarik yang dilontarkan pemerintah yaitu keluar dari keanggotaan OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries). Pemerintah beranggapan OPEC telah membelenggu kebebasan produksi minyak nasional dan dunia. Beberapa kebijakan OPEC malah menimbulkan gejolak harga minyak. Oleh karena itu pemerintah merencanakan untuk keluar dari keanggotaan OPEC. Skenarionya pun sedang digodok pemerintah, apakah akan keluar total dari OPEC untuk selamanya atau hanya sementara waktu. Patut kita tunggu apa kebijakan pemerintah selanjutnya, yang jelas kita semua berharap kebijakan itu adalah kebijakan yang pro rakyat agar rakyat tak lagi menderita. BBM….bagai buah simalakama…tak dinaikkan harganya, APBN mati….dinaikkan harganya, rakyat mati…..