hukum seperti jaring laba-laba…

4 02 2010

Kalimat judul di atas lengkapnya berbunyi “hukum seperti jaring laba-laba, terlalu kuat bagi si lemah dan terlalu rapuh bagi si kuat”. Kalimat ini diucapkan oleh seorang filsuf Yunani bernama Anacharsis lebih dari 600 tahun lalu. Kalimat ini tercipta sebagai kritik atas keadaan hukum pada masa itu di mana penguasa dengan mudahnya berkelit dari jerat hukum dan rakyat kecil yang buta hukum dengan mudahnya tersangkut perkara hukum walaupun sebenarnya mereka tidak bersalah. Itulah yang kemudian terjadi di Indonesia. Disadari atau tidak fenomena ini telah menjadi fenomena lazim di negeri ini.

Tersebutlah kasus Prita Mulyasari yang dituduh mencemarkan nama baik sebuah rumah sakit terkenal dengan sebuah email pribadi yang ditujukan kepada teman-temannya, ada juga kasus Parto di Jawa Timur yang dituduh mencuri sekarung pohon jagung walau akhirnya dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti dalam hal jumlah pohon jagung yang dicuri namun ia tetap dinyatakan bersalah dengan pidana 1 bulan dengan masa percobaan 2 bulan atau yang fenomenal, kasus Mbah Minah yang dituduh mencuri 3 buah kakao dan dipidana 2 bulan dengan masa percobaan 3 bulan. Kasus-kasus tersebut menunjukkan ada hal yang tidak beres dalam sistem hukum di negara kita tercinta ini.

Terus terang saya sama sekali tidak terkejut ketika kasus-kasus itu dirilis ke publik oleh media massa walaupun anda semua terkejut. Bagi saya yang baru belajar hukum dan mungkin ahli-ahli hukum lain, kasus-kasus itu sudah sering ditemui di banyak pengadilan di Indonesia jadi bukan lagi hal baru. Namun saya setuju bahwa kasus-kasus ini tidak boleh bertambah jumlahnya dan harus dikurangi. Tak boleh ada lagi orang miskin yang buta hukum diseret ke pengadilan karena kejahatan sepele. Sistem hukum Indonesia pun harus segera dibenahi!

Saya setuju dengan pernyataan dosen saya. Beliau mengatakan bahwa, “hukum itu seperti pisau, tumpul di bagian atas namun sangat tajam di bagian bawah”. ¬†Artinya, hukum seakan-akan berubah menjadi macan ompong bila mengusut kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para pembesar. Polisi tak akan berani menyidik, jaksa tak akan berani mendakwa dan menuntut, hakim pun pasti akan membebaskan si pembesar itu walau ia sebenarnya bersalah. Bagaimana bila rakyat kecil yang melakukan kejahatan?? Dengan secepat kilat polisi akan melakukan penyidikan, jaksa akan segera menyeretnya ke meja hijau, mendakwa dan menuntutnya dan hakim dengan serta merta akan memvonisnya bersalah dan menjatuhkan pidana. Selesai. Cepat dan tidak bertele-tele. Tidak seperti ketika mengusut tindak pidana yang dilakukan pembesar, lama, bertele-tele dan ini yang parah, penegak hukum akan mencari 1000 alasan untuk mengulur-ulur proses hukumnya.

Het recht hinkt achter de feiten aan. Hukum itu ketinggalan dari peristiwanya. Artinya, ketika suatu peristiwa hukum terjadi dan tak ada aturannya dalam hukum positif maka serta merta penguasa akan membuat hukumnya. Ambil contoh kasus Bom Bali dulu. Ketika itu, kita belum punya aturan mengenai terorisme maka dengan segera dibuatlah aturan hukum mengenai tindak pidana terorisme itu. Anggapan bahwa hukum itu ketinggalan dari peristiwanya tidak sepenuhnya tepat. Mengapa? Patut diketahui bahwa hukum adalah sebuah sistem yang terdiri dari sub-sub sistem. Ketika suatu sub-sistem tidak bisa menangani suatu peristiwa hukum maka sub sistem yang lain akan segera mem back up sehingga tidak akan terjadi apa yang disebut dengan kekosongan hukum.  

Bicara mengenai sistem, hukum baru akan dijalankan bila sistem lain dalam masyarakat gagal menciptakan ketertiban dan keteraturan. Sistem itu bernama kontrol sosial. Kontrol sosial menciptakan ketertiban di masyarakat dengan norma-normanya. Parahnya, sistem kontrol sosial ini di masyarakat sudah memudar dan kehilangan kesaktiannya. Itulah kemudian yang menyebabkan terjadinya kasus-kasus di atas. Bayangkan bila masyarakat sekitar bisa menasehati Parto bahwa apa yang dilakukannya itu salah, bisa jadi Parto tidak akan menjadi pesakitan di ruang sidang. Begitu juga dengan kasus Mbah Minah. Itulah praktik kontrol sosial di masyarakat. Para pemuka agama pun bisa ikut andil dalam kontrol sosial ini dengan rajin memberikan ceramah, khotbah, nasehat-nasehat di tempat-tempat ibadah tentang perbuatan-perbuatan yang berpahala dan tentang perbuatan yang bila dilakukan akan menimbulkan dosa. Bila ini semua sudah dilakukan, masyarakat dengan sendirinya akan tertib hukum. Akan berkuranglah perkara-perkara yang masuk ke pengadilan sehingga kemudian akan melahirkan hukum yang luwes namun tegas dan berwibawa.

Hanya saja, kontrol sosial itu kini pudar. Kontrol sosial itu kini tersembunyi dibalik kata bernama privasi. Orang sekarang cenderung marah bila dinasihati orang lain dan menganggap itu semua adalah urusannya dan bukan urusan orang lain. Kalau sudah begini, ujung-ujungnya terjadi perkara-perkara yang sebenarnya sepele tapi dilebih-lebihkan. Orang berperkara di pengadilan bukan untuk mencari keadilan tetapi untuk menunjukkan bahwa ia memiliki status sosial tinggi di masyarakat dan ingin dianggap melek hukum. Ini berbahaya. Oleh karena itu, mari kita benahi, perkuat dan lakukan kembali kontrol sosial masyarakat kita sekaligus juga berusaha membenahi hukum di negara kita yang carut marut.

*gambar diambil dari berbagai sumber