fiat executie….

8 08 2008

Hukuman mati. Ya kata ini sekarang lagi nge-trend. Sudah banyak yang jadi korban. Bayangkan dalam jangka waktu sebulan ini sudah 4 orang yang sudah dieksekusi mati. Napi terakhir yang dieksekusi adalah Rio Martil, pelaku pembunuhan berantai yang dieksekusi pada Jumat dini hari (8 Agust’08) di Purwokerto. Tapi apa mau dikata, perintah eksekusi atau fiat executie sudah turun dari bupati presiden dan semua upaya hukum biasa maupun luar biasa sudah ditempuh dan gagal, maka tak ada ampun, eksekusi harus dilaksanakan.

Ada banyak kontroversi soal hukuman mati ini. Para aktivis HAM menuntut agar hukuman mati dihapus karena melanggar HAM. Sedang para ahli hukum tetap pada pendiriannya bahwa hukuman mati masih perlu untuk menimbulkan efek jera. Kalau anda bertanya pada saya apakah saya setuju hukuman mati tetap diterapkan. Jawaban saya: setuju. Maaf bagi anda yang punya pendapat tidak setuju. Ini hanya pendapat saya saja. Hukuman mati menurut saya bukan soal melanggar HAM atau tidak. Pasalnya, PBB saja yang menjadi lembaga yang paling menghargai dan menjunjung tinggi HAM masih memperbolehkan penerapan hukuman mati untuk kajahatan tertentu seperti genosida, kejahatan perang, dan lain-lain. Bukan juga soal efek jera. Seperti kita tahu hukum hanyalah salah satu cara untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan penerapan hukuman mati tidak menjamin tingkat kriminalitas di suatu negara akan berkurang malah bisa terjadi hal yang sebaliknya. Penerapan hukuman mati terlepas dari kedua hal di atas sejatinya adalah soal kepastian hukum. Bila dalam suatu negara kepastian hukumnya sudah mantap maka efek jera pun akan tercipta dengan sendirinya. Kalau di negara itu kepastian hukumnya sudah lemah maka biarpun diterapkan hukuman mati tetap saja efek jeranya sulit untuk dicapai.

Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia adalah salah satu negara yang masih menerapkan hukuman mati selain China. Hak untuk hidup bukannya tidak diakui di sini. Semuanya ada dalam UUD Negara RI tahun 1945. Hanya saja negara kita menganggap hukuman mati perlu diterapkan untuk melindungi kepentingan warga negaranya. Tentu saja penerapannya hanya untuk kejahatan tertentu seperti terorisme ( UU no.16/2003). Tapi ada masalah dalam penerapan UU ini. Masih ingat dengan Bom Bali? Para pelaku utama diganjar hukuman mati dengan dasar hukum UU ini. Bom Bali terjadi tahun 2001 sedangkan UU itu keluar tahun 2003. Dalam teori hukum, suatu peraturan atau undang-undang tidak boleh berlaku surut atau mengatur dan mengadili kejahatan atau perbuatan yang terjadi sebelum peraturan itu diterbitkan. Mahkamah Konstitusi pun sudah melarang suatu peraturan berlaku surut. Itu artinya penerapan hukuman mati bagi para pelaku Bom Bali cacat dan patut dipertanyakan. Maunya mengatur dan melindungi warga negaranya tapi malah melanggar aturan hukum yang sudah secara luas berlaku.

Dalam KUHP juga diatur tentang pelaksanaan hukuman ini yaitu di pasal 10 dan 11 KUHP. Hanya saja aturan pasal 11 yang mengatur tata cara pelaksanaan hukuman mati dengan cara digantung sudah dicabut dan diganti dengan eksekusi oleh regu tembak. Regu tembak ini berasal dari kesatuan Brigade Mobil Polri dengan 12 orang tamtama, 1 orang bintara, dan seorang perwira sebagai komandan regu.

Terlepas dari kontroversi yang berkembang tentang pidana mati, pemerintah beserta para ahli hukum telah merumuskan KUHP baru sebagai pengganti KUHP yang telah digunakan sejak tahun 1918. Dalam RUU KUHP itu, pidana mati tetap dimasukkan kedalam kategori pidana alternatif. Dalam RUU itu pidana mati menempati tempat tersendiri di pasal 87-90. Di pasal 87 disebutkan bahwa pidana mati dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Uniknya, ketentuan pelaksanaan hukuman mati dalam RUU ini diperlunak. Misalnya bila si terpidana mati menunjukkan sikap dan budi pekerti baik selama dalam tahanan maka ada kesempatan bagi si terpidana diubah hukumannya menjadi penjara selama 20 tahun ( pasal 89 ayat 2), pelaksanaan hukuman mati juga dapat ditunda dengan masa pecobaan selama 10 tahun (pasal 89 ayat 1), dan hukuman mati bagi si terpidana bisa diubah menjadi penjara seumur hidup bila grasinya ditolak presiden namun tak kunjung dieksekusi bukan karena terpidana melarikan diri selama 10 tahun. Nampaknya si pembuat UU ingin meredam kontroversi yang beredar di masyarakat dan membuat aturan yang sedikit lebih lunak. Jadi masihkah perlu anda mempertentangkan dan mempermasalahkan hukuman mati…………???

*gambar diambil dari berbagai sumber*

Iklan

Aksi

Information

8 responses

11 08 2008
afwan auliyar

wah klo yg ni memang kontroversi bagt kang…..

buat yg perlu memang kepastian hukum ja, kadang suatu hukuman babi kasus yg sama pun bisa beda,…. apalagi yg spt ni !?!?!

13 08 2008
Akang Dahsyat a.k.a Kang Iwan

Pertamaxxxx…
hehehe.. ga ngerti hukum sayah mah..
salam kenal kang…

14 08 2008
Ndoro Seten

yo untuk republik korup dengan berjuta kleptokrat ini nampaknya malah harus sering lagi eksekusi mati ditegakkan…..ya to?

15 08 2008
ucii

saya ge setuju ! haha 😀
apalagi koruptor .. jih !

19 08 2008
senny

gue siy setuju aja sama hukuman mati, selama kesalahan yang dibikijn juga setimpal gt

27 08 2008
manda

hmm..law and human rights…

28 08 2008
Odie

ane sih… SETUJU!!!
bukan karena ane orang yang kejam, klo gak ada hukuman mati, ya gak seru..
lagi pula pembunuh berantai jika masih dibiarkan hidup (jika hukuman mati gak ada) bisa saja melakukan pembunuhan lagi..dengan pikiran hukumannya ringan..

31 08 2008
yogie

@afwan: hukum itu sifatnya subjektif, kang…kadangkala dirasakan adil bagi pihak yg berperkara tp kadang dirasakan keadilan itu drasakan berbeda oleh pihak yg berperkara…yang pasti adalah jangan sampai orang yang tidak bersalah malah dijatuhi hukuman atas kesalahan yg tidak ia lakukan..itulah maksudnya kepastian hukum…

@akang dahsyat: salam kenal juga, kang… saya memang punya kewajiban moral untuk mengenalkan hukum dan membuat masyarakat sadar hukum..:D

@ndoro seten: gak juga, ndoro….saya malah gak setuju kalo kebanyakan eksekusi mati..gak jaminan jg nantinya kejahatan bkl hilang dgn adanya hukuman mati…yang saya ingin hukuman ini ttp ada tp penerpannya yg mesti selektif…

@uci: saya juga setuju tp sayangnya aturan UU korupsi kita gak ada hukuman matinya cuma hukuman penjara maksimal 20 tahun kalo gak salah….

@senny: saya juga setuju koq…..tapi harus selektif jg….:D

@manda: yuph…law and human rights itu berhubungan…. tapi penerapan hukum tidak boleh dianggap melanggar HAM…hukuman penjara misalnya…merampas kemerdekaan orang adlah melanggar HAM..tp demi keadilan itu harus dilakukan..

@odie: wuih…pake gak seru segala….hehe…. bersyukurlah bahwa KUHP kita menganut sistem hukuman mati….jd kasus kaya Mr. R dr jombang itu dijerat pasal 338 dan 340 KUHP saya gak tw apakah dy dikenai dakwaan lain…ramalan saya adalah….ah tunggu aja proses hukumnya…:D

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: