PILKADA…ILEGAL

26 04 2008

Akhir-akhir ini kita disibukkan oleh berita-berita pilkada. Mulai dari isu akan adanya pilkada DIY, pilkada Jawa Barat, pilkada Sumut dan pilkada Maluku Utara yang dari dulu tidak pernah selesai konfliknya. Tapi pernahkah anda berfikir, apakah pilkada termasuk dalam kategori pemilu atau bukan? Anda patut berfikir sekarang tentang keabsahan pilkada yang ( mungkin) telah anda ikuti dengan baik.

Dasar hukum pelaksanaan pilkada adalah UU 32 tahun 2004. Dalam UU itu dimuat rumusan tentang pilkada dan lembaga yang berwenang melaksanakannya. Pasal 22E UUDNRI 1945 juga mengatur tentang pemilu ini. Masalahnya apakah pilkada termasuk kelompok pemilu? Pasal 18 ayat 4 UUDNRI 1945 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis, masalahnya oleh siapa? Rakyat atau DPRD? Ini yang jadi soal. Kita kembali lagi ke pasal 22E ayat 2 disebutkan bahwa pemilu diselenggarakan untuk memilih Presiden dan wapres, DPR, DPD, dan DPRD. Di pasal itu tidak disebutkan bahwa pemilu juga dilakukan untuk memilih kepala daerah.

Sekarang kita lihat UU 32/ 2004 tentang pemda mengatur bahwa pilkada diselenggarakan untuk memilih kepala daerah. Padahal dalam pasal 22E ayat 2 hal itu tidak termasuk dalam lingkup pemilu. Kalaupun ada kata-kata “dipilih secara demokratis” dalam pasal 18 ayat 2 UUDNRI 1945 masih tidak jelas dipilih oleh siapa kepala daerah itu.

Mahkamah Konstitusi ( MK) dalam putusan nomor 072-073/ PUU/2004 telah menyatakan bahwa pilkada tidak termasuk dalam ranah pemilu dan bertentangan dengan UUDNRI 1945. Hal ini berarti pilkada itu ilegal dan inkonstitusional. Walaupun dalam putusan itu ada 3 hakim MK yang berbeda pendapat. Salah satunya Prof. Laica Marzuki.

Saya tidak bermaksud untuk menghasut anda untuk tidak ikut pilkada. Itu hak konstitusi anda dan saya tidak akan menghalang-halangi hak anda. Tulisan saya ini hanya sekedar berbagi ilmu yang saya dapat dari bangku kuliah. Tanpa ada maksud tertentu dibalik tulisan ini.

Iklan

Aksi

Information

2 responses

26 04 2008
Singal

Mohon maaf mungkin komenku ini oot, Saya hanya memberi sumbang saran atau mungkin saran sumbang. Kalaupun pilkada sudah dilaksanakan seperti sekarang, seharusnya pemenangnya harus meraih lebih besar dari 50% suara pemilih. seperti pemilihan presiden. jadi harus ada pemilihan final, sampai memenuhi batas tsb, kalau ternyata tetap tidak ada pemenang maka, pemerintah berhak menunjuk siapapun diluar mereka… he he he. ini hanya saran pak.

27 04 2008
yogi

@singal…thx udah komen…sy tertarik bahas bhw pemerintah berhak menunjuk pasangan pemenang kalo tidak ada yg mendapat suara mayoritas…pertanyaan sy..klo itu dilakukan, dimana letaknya rasa keadilan? penunjukkan seperti itu hanya akan menambah konflik krn pasti ada pihak yg gak puas….dan presiden pun akan melangkahi wewenang KPU untuk menentukan pemenang pilkada…ikuti saja mekanisme yg ada….klo keberatan dgn hasil pilkada laporkan ke MA..klo ga puas dgn pemilu pres dan wapres lapor ke MK…gitu aja koq repot..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: