skandal berjamaah kejakgung….siapa imamnya?

Lonceng kematian kejaksaan agung berdentang kencang. Menandakan terjadinya sesuatu yang akan meruntuhkan wibawa sang pembela keadilan. Hati para pejabatnya pun tak tenang. Suatu hal yang wajar karena mereka sedang menghadapi kasus besar dan bukan tak mungkin mereka akan terseret menjadi pelakunya. Kasus besar itu adalah kasus suap dana BLBI atas nama tersangka Artalyta Suryani dan seorang jaksa yang juga menjadi ketua tim investigasi BLBI, Urip Tri Gunawan.

Kasus berawal ketika Jampidsus waktu itu yang kini sudah diberhentikan, Kemas Yahya Rahman, mengumumkan hasil investigasi kasus BLBI kepada BDNI dan BCA. Waktu itu ia berkata bahwa tidak ada unsur melawan hukum dalam kasus tersebut. Belakangan KPK menyergap jaksa Urip yang ketika itu menjadi ketua tim investigasi kasus BLBI BDNI dan BCA beserta seorang wanita yang kemudian diketahui bernama Artalyta Suryani. Mereka dipergoki sedang melakukan tindakan suap dimana saat itu Artalyta menyerahkan sejumlah uang kepada jaksa Urip. Berdasarkan hasil penyidikan ternyata uang itu adalah “uang terima kasih” dari Artalyta atas jasa jaksa Urip memanipulasi hasil penyidikan. Terungkap pula bahwa Artalyta juga memiliki hubungan dekat dengan Kemas Yahya Rahman. Kemas pun diperiksa dan akhirnya dicopot dari jabatannya.

Kini kasus itu telah mencapai titik terang namun masih jauh dari kebenaran. Dari percakapan telepon diketahui bahwa Kemas ikut terlibat dalam tawar-menawar “uang terima kasih itu”. Disepakati bahwa jumlah yang harus dibayar adalah sebesar Rp 6 milyar. Tak hanya Kemas yang terlibat. Terungkap pula bahwa Artalyta juga menghubungi Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) ketika jaksa Urip tertangkap dengan maksud meminta bantuan untuk menghubungi ketua KPK untuk membebaskan jaksa Urip dan melindungi “bos” sambil menawarkan sejumlah uang sebagai balas jasa. Tak jelas siapa yang dimaksud dengan “bos”, tapi kabar menyebutkan ia adalah Joko Chandra. Jamdatun pun membantah kabar itu tapi bukti berkata lain. Jaksa Agung Muda bidang Intelijen yang dimintai keterangan oleh pers juga mengaku tak ada persekongkolan dalam kasus itu. Suatu hal yang aneh mengingat tugas Jamintel adalah menyelidiki setiap  hala yang mencurigakan  dalam institusinya.

Kejakgung pun bertindak cepat untuk menyelamatkan wibawa dan nama baiknya. Jamdatun dan Jamintel akan diperiksa oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan. Dan tampaknya kasus ini akan memasuki babak baru. Kini timbul pertanyaan, untuk kasus yang sebesar dan serapi itu tidak mungkin tidak ada yang mengendalikan. Lalu siapa yang menyusun skenario sekaligus bertindak sebagai sutradara kasus ini? Patut kita tunggu kelanjutannya.

kembalilah, kawan….

Kemarin SKB 3 menteri soal Ahmadiyah dikeluarkan oleh pemerintah. SKB itu berisi 7 poin yang intinya adalah Ahmadiyah diperintahkan untuk membekukan kegiatannya dengan segera dan kembali kepada ajaran Islam yang benar. Jadi Ahmadiyah tidak dibubarkan seperti yang dituntut ormas-ormas Islam.

Keluarnya SKB itu membuat sang komandan Laskar Islam, Munarman, keluar sarang dan menyerahkan diri. Sementara Gus Dur yang sejak awal membela Ahmadiyah menilai SKB itu cacat hukum dan tidak sesuai UUDNRI 1945. Saya pun hingga saat ini belum tahu apa pendapat masyarakat tentang SKB itu.

Saya jadi teringat peristiwa di Monas beberapa waktu lalu. Ketika itu Aliansi Kebangsaan yang sedang mengadakan aksi damai diserang dan dianiaya oleh massa FPI. Hal itu menimbulkan gejolak di Tanah Air. Masyarakat berbondong-bondong menuntut pembubaran FPI. Keadaan menjadi tegang ketika ribuan polisi mengepung markas FPI di Petamburan, Jakarta. Puluhan anggota FPI ditangkap. Untunglah saat itu situasi aman terkendali dan masing-masing pihak menahan diri.

Saya dalam hal ini dalam posisi netral. Saya memang tidak setuju Ahmadiyah dibubarkan karena itu bukan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Amar ma’ruf nahi mungkar dan pembinaan berkelanjutanlah yang menurut saya cocok untuk menyelesaikan masalah ini. Saya juga tidak setuju dengan aksi yang dilakukan FPI. Islam mengajarkan kedamaian dan persaudaraan, bung…bukan kekerasan. Walau begitu saya setuju dengan tujuan FPI mengawal syariat Islam. Saya juga setuju dengan pernyataan bahwa ajaran Ahmadiyah menyimpang dari ajaran Islam. Saya tidak memakai kata “sesat” karena menurut saya bila kata itu dipakai implikasinya bisa meluas. Saya juga tidak setuju dengan pernyataan seorang ulama yang juga mantan presiden, Gus Dur, yang menyatakan bahwa SKB itu inkonstitusional. Saya hanya berharap Gus Dur memahami seluk beluk ketatanegaraan Indonesia. Saya tidak akan menjelaskan apa dan bagaimana struktur ketatanegaraan Indonesia di sini. Oleh karena alasan-alasan di atas saya memilih sikap netral.

Saya mengajak kepada saudara-saudarku sesama Muslim untuk kembali kepada ajaran Islam yang benar. Kembalilah kepada Kitabullah dan Sunnah Nabi….. Bukankah Rasulullah telah mewariskan kedua hal itu untuk kita jadikan pedoman hidup dan kita tidak akan tersesat bila berpegang teguh pada kedua hal itu? Saudaraku sesama muslim, ingatlah Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan…. Islam mengajarkan kedamaian, toleransi, persahabatan dan hal-hal kebaikan yang tentunya saya yakin juga diajarkan oleh agama lain di dunia ini. Saya meminta saudara-saudaraku sesama Muslim untuk mengedepankan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Semoga tulisan saya ini dapat mengajak kita semua kembali kepada jalan yang benar…